Ratusan Rakyat Miskin Palembang Tolak JKN/BPJS

Sedikitnya 300-an orang rakyat miskin di kota Palembang, Sumatera Selatan, menggelar aksi massa menolak pemberlakuan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Senin (20/1/2014).

Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) ini memulai aksinya dari depan kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Mereka kemudian bergerak menuju kantor Walikota Palembang.

Massa aksi tiba di kantor Walikota sekitar pukul 11.00 WIB. Di sana mereka mendesak Walikota Palembang, Romi Herton, mengeluarkan sikap tegas menolak pemberlakuan JKN/BPJS.

“Kami mendesak Walikota sekarang juga keluarkan sikap menolak JKN/BPJS ini. Sebab, program JKN/BPJS ini bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Raymona Dyah, salah seorang orator dalam aksi ini.

Menurut dia, jika mengacu pada konstitusi, negara seharusnya memberi jaminan kesehatan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Masalahnya, kata dia, di dalam JKN/BPJS negara justru melepaskan tanggung-jawabnya.

“Sistem JKN/BPJS ini menjadikan urusan kesehatan menjadi tanggung-jawab individu melalui pembayaran iuran atau premi perbulan kepada BPJS,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, GNP 33 UUD 1945 mendesak agar Pemkot Palembang tetap melaksanakan program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta. “Jamsoskes Sumsel Semesta jauh lebih baik dibanding JKN/BPJS. Sebab kesehatan rakyat ditanggung oleh pemerintah,” kata Eka Subakti, jubir GNP 33 UUD 1945 Sumatera Selatan.

Tak lama berorasi, massa aksi ditemui oleh Asisten IV Pemkot Palembang, Asnawi P Ratu. Asnawi menyatakan bahwa Walikota Palembang sedang tidak berada di kantornya. Pihaknya berjanji akan menyampaikan point tuntutan aksi GNP 33 UUD 1945 ini ke pihak Walikota.

Setelah menggelar aksi massa di kantor Walikota, ratusan massa aksi GNP 33 UUD 1945 ini melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Sumatera Selatan. Di sana mereka menyerukan tuntutan yang sama, yakni menolak pemberlakuan JKN/BPJS.

Tiba di kantor Gubernur, massa aksi langsung menggelar mimbar bebas. Namun, setelah dua jam menggelar orasi politik, pihak Gubernur Sumsel tidak kunjung datang menemui massa aksi.

Massa aksi yang mayoritas ibu-ibu ini pun kecewa. Mereka berusaha menerobos masuk ke kantor Gubernur. Namun, niat itu diurungkan setelah Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Dr Fenty Apriana, keluar menemui massa aksi.

Eka Subakti, yang juga Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumsel, menegaskan bahwa sistem JKN/BPJS tidak sejalan dengan program “Berobat Gratis” yang dicanangkan oleh Gubernur Sumsel.

“Program JKN/BPJS ini jelas-jelas memungut uang rakyat melalui pembayaran iuran. Memang ada yang disebut penerima bantuan iuran (PBI), tetapi itu sifatnya sementara. Tidak semua penyakit juga ditanggung,” jelasnya.

Eka mendesak Gubernur Sumsel segera mengeluarkan pernyataan politik secara resmi untuk menolak JKS/BPJS. “Kalau Gubernur memang konsisten memegang janji politiknya, yakni kesehatan gratis bagi rakyat, maka seharusnya dia tegas pula menolak program JKN/BPJS itu,” tegasnya.

Sayangnya, Dr Fenty Apriana selaku perwakilan Gubernur Sumsel tidak bisa memberikan jawaban tegas kepada massa. “Jamsoskes Sumsel semesta tetap berlaku di Sumsel, tetapi program JKN/BPJS juga berlaku,” katanya.

Jawaban ‘ngambang’ itu membuat massa kecewa. “Kami butuh kepastian sekarang. Pak Gubernur tolong pegang janjinya soal berobat gratis. Jadi, Gubernur harus tegas menolak JKN/BPJS dan tetap berlakukan Jamsoskes Sumsel Semesta,” teriak seorang ibu peserta aksi.

Tak sanggup merespon tuntutan massa aksi, Dr Fenty pun meninggalkan massa aksi. Tak lama kemudian, pihak Gubernur meminta 5 orang perwakilan massa aksi GNP 33 UUD 1945 untuk berdialog di dalam kantor Gubernur.

Sayang, pertemuan di dalam kantor Gubernur itu juga tidak sesuai dengan harapan massa aksi. Pihak Gubernur Sumsel, yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumsel dan Staff Gubernur Sumsel, menyatakan tidak bisa mengeluarkan pernyataan resmi menolak program JKN/BPJS.

Akhirnya, karena hari sudah sore, massa aksi GNP 33 UUD 1945 memilih meninggalkan kantor Gubernur. Namun mereka menyatakan akan menggalang kekuatan seluruh sektor sosial di Sumsel untuk menolak program JKN/BPJS.

Zul Apri/ Adi Iskandar

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut