KIPP Tidak Setuju Dana Saksi Parpol Ditanggung Negara

Pemerintah memutuskan untuk membayar saksi dari partai politik (parpol) yang akan ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.

Menanggapi hal tersebut, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk pemborosan keuangan negara di tengah berbagai masalah menimpa negeri ini, seperti bencana alam, masalah kemiskinan, pengangguran, tingginya biaya kesehatan dan pendidikan dan lain-lain.

“Saksi parpol dibayar Rp. 100.000 per TPS, bila dijumlahkan berarti, 100.000 X 12 (parpol) X 545.647 (TPS Pemilu 2014) = Rp. 654.776.400.000Namun hitungan Bawaslu untuk 12 orang setiap parpol Rp. 1,2 triliun,” kata Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta, Selasa (21/1/2013).

Girindra mengingatkan, UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik sudah mengatur perihal bantuan keuangan negara melalui APBN/APBD secara proporsional kepada parpol yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan perolehan suara.

“Ditegaskan dalam UU nomor 2 tahun 2011 itu bahwa bantuan keuangan kepada parpol hanya diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat,” tegasnya.

Selama ini, mengutip data yang diunggah oleh FITRA pada awal Desember 2013 lalu, jumlah uang negara yang sudah disalurkan ke parpol selama 5 tahun mencapai Rp 1,4 triliun. Jumlah itu didasari oleh nilai bantuan untuk partai politik dari APBD Kabupaten/Kota dalam lima tahun sebesar Rp 1,2 triliun, APBD Provinsi dalam 5 tahun sebesar Rp 191,1 miliar, dan APBN dalam lima tahun sebesar Rp 50 miliar.

Girindra juga tidak sepakat dengan alasan bahwa keputusan pemerintah membayar saksi dari parpol karena parpol kerap mengeluh soal anggaran. Menurutnya, parpol seharusnya tidak mengemis dana politik ke pemerintah karena sejak awal parpol peserta pemilu seharusnya sudah menyiapkan antisipasi dan siap menanggung konsekuensi dari keikutsertaannya dalam kontestasi politik nasional, termasuk kesiapan logistik dan dukungan finansial.

“Jika Parpol merasa berat mengadakan saksi parpol di TPS, sebaiknya jangan ikut pemilu. Itu berarti parpol gagal mengkader anggotanya untuk menjadi saksi bagi partainya sendiri di TPS,” imbuhnya.

Girindra menegaskan sikap KIPP yang menilai tidak ada hal urgen terkait dana saksi parpol di pemilu 2014. KIPP mendesak agar keputusan tersebut dibatalkan karena jelas-jelas merupakan bentuk perampokan uang negara dengan menggunakan selubung demokrasi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut