Ratusan Petani Jambi Geruduk Kedubes Inggris Dan Malaysia

Suasana di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jalan MH Thamrin, Jakarta, siang (3/12) tadi, tidak seperti biasanya. Sekitar pukul 11.00 WIB, seratusan petani Jambi sudah menggelar aksi massa di depan pagar masuk Kedubes.

“Putra mahkota kerajaan Inggris, pangeran Charles, harus bertanggung-jawab atas perampasan lahan dan pemukiman rakyat di Kunangan Jaya II Batanghari,” teriak koordinator aksi ini, Joko Supriadi Nata.

Menurut Joko, dengan menggunakan dalih ‘restorasi hutan’, pangeran Charles melalui PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) telah menguasai sekitar 49 ribuan hektar hutan di Jambi.

Bagi masyarakat, kehadiran PT.REKI itu merupakan bentuk privatisasi hutan Indonesia. Akibatnya, masyarakat setempat dilarang memasuki dan memanfaatkan hasil hutan. “Sering terjadi penangkapan, penyiksaan, dan pemenjaraan terhadap petani oleh pihak security PT. REKI,” ungkap Joko.

Tak hanya itu, wilayah konsesi PT. REKI juga mencaplok lahan yang selama bertahun-tahun sudah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat. Bahkan, pemukiman masyarakat desa Kunangan Jaya II terancam digusur.

Dalam tuntutannya, petani mendesak Kedubes Inggris agar segera menekan PT REKI supaya melakukan enclave lahan milik masyarakat Kunangan Jaya seluas 7.975 ha dan menghormati kedaulatan bangsa Indonesia.

Ketua Umum STN, Yoris Sindhu Sunarjan, mewakili petani menyerahkan sejumlah dokumen berupa peta dan bukti-bukti kepemilikan lahan masyarakat kepada pihak perwakilan Kedubes Inggris.

Usai menggelar aksi di kedubes Inggris, massa petani pun bergeser menuju Kedubes Malaysia di jalan HR Rasuna Said Jakarta. Di depan kedubes Malaysia, ratusan polisi sudah memasang barikade yang sangat rapat. Akibatnya, massa aksi menggelar protes agar berjarak dengan pintu Kedubes.

“Ada perusahaan dari Malaysia, PT. Asiatic Persada, anak dari Wilmar Group, telah merampas tanah adat milik masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi. Akibatnya, masyarakat SAD terusir dan sekarang hidup tercerai-berai di berbagai tempat,” kata Ketua STN Jambi, Utut Adianto.

Utut mengungkapkan, kehadiran PT. Asiatic Persada disertai dengan penghancuran tiga kampung SAD, yakni Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak. “Sampai sekarang PT. Asiatic Persada belum juga mengembalikan tanah adat milik SAD tersebut,” ujarnya.

Sayang, tak satupun pejabat Kedubes Malaysia datang menemui massa aksi. Akhirnya, petani hanya membacakan tuntutan dan kemudian menyerahkan peta dan berkas terkait bukti pemilikan tanah adat SAD.

Sekitar pukul 13.00 WIB, petani mulai bergerak menuju kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Di sana, petani menuntut realisasi kesepakatan yang dibuat oleh pihak BPN dengan warga SAD terkait enclave tanah seluas 3.550 ha.

Direktur Konflik Pertanahan BPN RI, Ronsen Pasaribu, menyatakan masih memegang komitmen atas kesepakatan yang telah dibuat antara BPN dan SAD. “Ini tinggal urusan teknis pengukuran,” katanya.

Usai menggelar aksi di depan BPN-RI, petani Jambi kembali ke tempat aksi pendudukan mereka di depan kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di jalan Gatot Subroto Jakarta.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut