Rapor Merah Untuk Perhubungan

MENJELANG hari perhubungan nasional tahun ini, 17 September 2010, Kepolisian Indonesia menyebutkan bahwa selama mudik lebaran tahun ini terdapat 1098 kasus kecelakaan di seluruh Indonesia, dengan korban meninggal sebanyak 243 orang ( Cat: hingga 12 September malam). Meskipun menunjukkan penurunan drastis dari tahun sebelumnya, tetapi angka itu masih menunjukkan tingginya kecelakaan dan korban jiwa akibat buruknya sistim perhubungan di Indonesia.

Di luar mudik lebaran, beberapa data juga memperlihatkan bahwa tingkat kecelakaan dalam sistim perhubungan di Indonesia masih sangat tinggi, menurut data Road Safety Association (RSA) pada tahun 2009, setiap hari terdapat 50 orang yang tewas akibat kecelakaan. Di Indonesia, kecelakaan masih disebut-sebut sebagai mesin pembunuh nomor dua setelah penyakit TBC. Data lain menunjukkan, bahwa setiap tahun terdapat rata-rata 28.000 nyawa melayang di jalan raya di Indonesia.

Padahal, sebelum memulai jabatannya sebagai Menteri Perhubungan, Freddy Numberi pernah menjanjikan “zero accident” sebagai bagian dari program 100 hari kementeriannya. Alih-alih berhasil menekan jumlah kecelakaan, Freddy Numberi tidak sanggup membuat terobosan apa-apa untuk mengatasi kecelakaan darat, laut, dan udara.

Selain persoalan kecelakaan, rakyat Indonesia juga berhadapan dengan problem keterbatasan jumlah dan buruknya fasilitas angkutan umum. Kita bisa menyaksikan keterbatasan ini sangat nyata pada saat momentum liburan atau hari raya. Karena keterbatasan angkutan umum yang memadai, maka sebagian besar pengguna transportasi memilih kendaraan bermotor. Situasi ini menimbulkan persoalan baru, terutama di kota-kota besar, yakni membludaknya jumlah kendaraan bermotor dan masalah kemacetan.

Untuk Jakarta, ibukota Republik ini, sebuah data memperlihatkan bahwa  72% kendaraan umum yang beroperasi di sini sebenarnya tidak layak. Sebagai perbandingan, jika Jakarta saja yang notabene pusat pemerintahan seperti ini, apalagi dengan kota-kota dan pedalaman di pelosok tanah air. “Sudah pelayanannya buruk, mahal pula,” demikian ungkapan yang tepat untuk menggambar persoalan tersebut.

Di satu sisi, kita menyadari bahwa diperlukan investasi yang lebih besar untuk memperkuat armada pengangkutan (udara, laut, dan darat) dan infrastruktur pendukungnya. Namun, pada sisi lain, partisipasi swasta yang terlampau besar akan mengarahkan sistim pelayanan perhubungan (transportasi) terkomersialisasi sedemikian rupa—seperti juga tuntutan hukum pasar, sehingga sulit diakses oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang berpendapatan sedang dan kecil.

Masalah lain yang tidak kalah “bikin pusingnya” adalah maraknya pungli di angkutan umum dan jalan-jalan di Indonesia. Untuk kebutuhan angkutan barang, pungli telah menjadi penyebab “ekonomi biaya tinggi” bagi industri dan pelayanan jasa. Untuk angkutan umum, pungli juga menimbulkan masalah besar, berupa naiknya tariff yang dibebankan kepada penumpang, masalah keamanan, dan masalah kenyamanan. Pihak-pihak yang melakukan pungutan liar pun beragam, dari oknum polisi, tentara, petugas DLLAJ, sampai preman.

Dan, tidak bisa dilupakan pula, adanya persoalan korupsi yang masih marak di lembaga atau aparatus perhubungan. Korupsi telah memangkas sebagian besar anggaran yang semestinya dipergunakan untuk memperbaiki kualitas layanan, membeli peralatan untuk kepentingan keamanan transportasi, dan lain sebagainya.

Kondisi-kondisi di atas tidak hanya membawa dampak buruk pada bidang perhubungan semata, tetapi membawa dampak meluas kepada sektor-sektor lain, seperti perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di bidang perekonomian, buruknya sistim perhubungan menyebabkan biaya pengangkutan barang dan jasa sangat tinggi. Selain itu, daerah-daerah yang terisolir kesulitan untuk mendapatkan pasar bagi hasil produksi mereka. Di bidang pendidikan, ada banyak anak-anak Indonesia yang akhirnya memilih berhenti sekolah, terutama sekali di daerah terisolir, karena tidak adanya angkutan umum yang menghubungkan daerahnya dengan pusat-pusat pendidikan.

Ini juga persoalan mentalitas budaya, baik bagi apparatus pemberi layanan maupun kepada pengguna layanan tersebut, sebagaimana tercantum dalam “lima citra manusia perhubungan”.

Oleh karena itu, bertepatan dengaan hari perhubungan nasional tahun ini, kita berharap pemerintah tidak hanya gembar-gembor di atas retorika belaka, tetapi mulai melakukan langkah-langkah pembenahan yang konkret, misalnya penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur perhubungan (darat, laut, dan udara), penambahan armada angkutan umum, perbaikan kualitas pelayanan, pemberantasan korupsi di apparatus perhubungan, dan lain sebagainya.

Selamat hari Perhubungan Nasional!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut