Rakyat Turki “Setuju” Perubahan Konstitusi

ISTANBUL: Rakyat Turki telah memutuskan untuk melakukan perubahan konstitusi, setelah  58% mengatakan “Ya” bagi amandeman konstitusi dalam refendum yang digelar kemarin (12/9). Sementara oposisi hanya mendapatkan 41% suara untuk menentang rencana perubahan konstitusi itu.

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, diterimanya paket perubahan konstitusi melalui referendum mencerminkan kehendak kuat rakyatnya untuk memperkuat demokrasi.

Dalam sebuah konferensi pers di Istanbul, Perdana Menteri Erdogan mengatakan, “Suara persetujuan ini adalah hasil kerinduan bagi bangsa untuk demokrasi. Ini adalah dukungan dari bangsa kita untuk perubahan dan demokratisasi.”

Pemungutan suara ini bertepatan dengan peringatan kudeta militer tahun 1980, yang dikenang sebagai periode terror, penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi mati tanpa pengadilan. Konstitusi yang diamandemen adalah produk dari kekuasaan militer.

Ketentuan paling kontroversial adalah amandemen yang akan merubah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Hakim Agung dan Jaksa. Ketentuan lainnya, para mantan penguasa militer tidak lagi memiliki kekebalan hukum.

Kritik Oposisi

Oposisi mengklaim bahwa ketentuan yang memberikan suara terlalu besar kepada parlemen adalah topeng untuk mengontrol pengadilan.

Sistim peradilan dan kemiliteran, termasuk mahkamah konstitusi, sangat menjunjung tinggi warisan sekularisme Mustafa Kemal Ataturk, bapak pendiri Turki keluar dari kekaisaran Ottoman pada tahun 1923.

Partai  Keadilan dan Pembangunan (AK), yang dipimpin oleh PM Erdogan, dituding hendak menghapuskan prinsip-prinsip warisan bapak nasional Turki itu. Apalagi, perubahan konstitusi merupakan persyaratan mutlak bagi Turki untuk memasuki Uni-Eropa.

Tetapi partai AK, yang memenangkan reformasi berkat dukungan Uni-Eropa, memberikan penekanan, bahwa sekularisme harus diperharui dan memasukkan penghargaan terhadap demokrasi, termasuk kebebasan beragama.

Tetapi, sebagian besar politisi Kurdi telah memboikot referendum ini, karena referendum tidak berhubungan dengan penghapusan diskriminasi terhadap minoritas Kurdi, yang mewakili seperlima dari jumlah penduduk.

Partai Pekerja Kurdistan (PKK) telah melancarkan pemberontakan sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang ini. Beberapa hari yang lalu, pasukan kepolisian terlibat kontak senjata dengan anggota PKK di bagian timur negeri ini. (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut