Rakyat Miskin Dan Persoalan Sembako

Pada tahun 1973, “Koes Plus” menciptakan lagu berjudul “Kolam Susu”. Lagu itu mengisahkan betapa kayanya negara bernama Indonesia, tempat dimana tongkat dan kayu bisa menjadi tanaman. Jika mendengar lagu itu, maka tak perlu bekerja keras untuk mendapatkan pangan.

Tetapi tidak demikian kenyataannya sekarang. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan ibu-ibu rela terinjak-injak hanya untuk memperebutkan beras dan minyak goreng murah. Kejadian serupa juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, “harga beras murah” hampir menjadi sesuatu yang langka. Itupun terjadi kalau pemerintah melakukan operasi pasar atau karena ada dermawan yang berbaik hati.

Demikian pula dengan harga sembako yang lainnya, seperti gula, minyak goreng, daging, telur, susu, jagung, minyak tanah, dan garam. Semua itu menjadi barang mahal bagi rakyat miskin.

Kenaikan Sembako Dan Persoalannya

Dalam setahun, kenaikan harga sembako bisa berkali-kali terjadi. Bahkan, pada tahun 2011 ini, kenaikan harga sembako terjadi hampir sepanjang tahun. Sebelum datangnya bulan puasa, sejumlah harga kebutuhan pokok sudah berkali-kali naik.

Pemerintah seperti tidak punya solusi untuk mengatasi persoalan itu. Seperti fenomen kenaikan harga pada saat menjelang hari raya keagamaan. Hal semacam itu terjadi setiap tahun dan itu sudah pasti, tetapi pemerintah seolah tak punya langkah sedikitpun untuk mengantisipasi hal itu.

Pemerintah selalu mengklaim kenaikan itu masih dalam batas wajar. Tetapi bagi rakyat miskin tidak demikian. Kenaikan sepeserpun akan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi mereka.

Menurut Hendri Saparini, ekonom dari ECONIT, sekitar 50% pendapatan keluarga miskin dipergunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Artinya, hampir separuh pendapatan kaum miskin hanya diperuntukkan untuk survive saja.

Ada beberapa persoalan mengenai kenaikan sembako ini:

Pertama, mekanisme penentuan harga sembako sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ini menjadi sebuah masalah: sembako adalah kebutuhan vital setiap orang dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sedangkan mekanisme pasar dituntun oleh logika mencari untung.

Kedua, pemerintah telah membuka pasar dalam negeri terhadap produk pangan dan pertanian dari negara lain. Akibatnya, harga pangan di dalam negeri terkoneksi secara langsung dengan harga pangan global. Padahal, harga pangan global sangat ditentukan oleh permainan segelintir kapitalis dan perusahaaan agrobisnis.

Ketiga, masuknya produk pertanian dari negara lain telah memukul produk pertanian di dalam negeri. Sehingga, sekalipun harga sembako naik berkali-kali lipat, keadaan kaum tani di Indonesia tidak mendapat keuntungan apapun.

Toko Sembako Untuk Rakyat

Selama ini, jika terjadi kenaikan harga sembako, maka tindakan pemerintah adalah menggelar operasi pasar. Itupun dilakukan jikalau kenaikan harga sudah mencapai 15%.

Harus ada langkah yang lebih komprehensif dan jangka panjang. Menurut kami, solusi itu tidak saja mengatasi persoalan ketersediaan sembako di kota, tetapi juga harus menyelamatkan produsen (kaum tani dan industri rumah tangga).

Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus didorong untuk membeli hasil produksi (beras, jagung, gula, garam, dll) dari petani atau usaha produksi berskala kecil.  Lalu, hasil produksi itu didistribusikan pemerintah melalui outlet atau toko-toko sembako yang dikhususkan bagi rakyat miskin.

Sudah pasti harganya lebih murah ketimbang harga pasar, karena cara ini berhasil memotong mata-rantai distribusi yang panjang. Bahkan, jika memungkinkan dan tersedia cukup anggaran, pemerintah bisa mensubsidi separuh harga dari sembako tersebut. Tetapi prioritas sembako bersubsidi adalah keluarga miskin yang memegang kupon yang disiapkan oleh pemerintah.

Petani dan produsen juga akan diuntungkan oleh program ini. Setidaknya hasil produksi mereka mendapat jaminan pasar dan tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak. BULOG juga bisa difungsikan untuk memastikan kesuksesan program ini.

Menariknya, jika program ini tidak mau dijalankan oleh pemerintahan nasional, maka ini bisa dijalankan oleh pemerintahan lokal. Asalkan mereka ada kemauan politik dan keberpihakan kepada rakyat. Jikapun pemerintah lokal tidak tertarik menjalankannya, maka organisasi-organisasi rakyat pun bisa menjalankannya dengan cara swadaya dan gotong-royong.

Program ini sudah dipraktekkan di Venezuela sejak tahun 2003 lalu. Sekarang ini, di Venezuela, sudah ada 25.000 toko makanan semacam ini dan itu mewakili 60% dari pangsa pasar. Program itu sukses memastikan ketersediaan pangan untuk jutaan rakyat Venezuela.

*) Penulis adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPW-SRMI) Sulsel dan kader Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • stubent mnacal

    kalo nda mau miskin………….
    ayo terus melawan……… kammanjo to…?????????????