Publik Ingin Kapolri Bersih dan Bebas dari “Kepentingan Tertentu”

JAKARTA: Kepolisian merupakan institusi tombak penegakan hukum di negeri ini. Kepolisian yang baik akan membangun rasa aman dan rasa keadilan masyarakat. Karena budaya bangsa kita yang paternalistic, Kepolisian yang baik akan tercermin pada figure pemimpin di institusi tersebut.

Dalam sebuah diskusi di Gedung DPR pada Jumat siang ini (24/09/2010), menanggapi cukup kencangnya debat tentang apakah sebaiknya presiden mengajukan satu atau dua calon, pengamat kepolisian dari IPW (Indonesian Police Watch) menyatakan sangat setuju Presiden hanya ajukan satu calon Kapolri kepada DPR. Karena ia mengkhawatirkan akan terjadi dagang sapi politik di parlemen dan konflik internal.

“Sangat mungkin terjadi konflik internal POLRI paska pemilihan jika akhirnya Presiden mengajukan lebih dari satu calon. Faksi pemenang akan menindas faksi kalah,” katanya.

Berbeda dengan Neta, politisi Golkar Bambang Susatyo tetap menginginkan agar Presiden mengajukan lebih dari satu calon Kapolri ke DPR.

“Harus lebih dari satu calon. Sehingga DPR masih bisa memilih,” terangnya.

Menurut politisi PDI-P Gayus Lumbuun  Kapolri mendatang yang terpenting haruslah orang bersih. Bagi politisi senior ini, satu calon atau dua calon tidaklah penting karena DPR masih bisa menolak.

“Harus dicheck apakah (calon kapolri) pernah KKN,” imbuhnya.

Gayus kemudian mendesak agar calon yang akan diajukan oleh SBY nanti haruslah calon yang jenjang kepangkatannya jelas. Ia mencurigai adanya politisasi dalam pencalonan kapolri ini.

“Ada salah satu calon kapolri yang diduga dikatrol oleh SBY,” ujarnya.

Membantah kecurigaan Gayus tentang katrol-pengkantrolan pangkat, anggota DPD John Peris  menyatakan bahwa penaikan pangkat bertujuan untuk menyalip “bintang” yang tidak berkualitas. Menurut John hal itu wajar saja.

“Yang penting dia (calon kapolri) harus bersih dari korupsi. Kalaupun parlemen kemudian menolak (calon tunggal yang diajukan Presiden), itu adalah hak konstusional, bukan hak prerogatif,” jelas ahli tata negara ini.

Lebih lanjut John menceritakan bahwa kondisi ekstrim tentang pencalonan kapolri juga pernah terjadi di Taiwan.

“Di Taiwan pernah terjadi Marinir disuruh memimpin Polri. Ini dikarenakan tidak ada satupun polisi yang layak, yang bersih, ” tukasnya.

Secara terpisah, melalui siaran persnya, aktivis GIB Adhie M. Massardi menyatakan bahwa dalam kegentingan memaksa akibat menurunnya public trust kepada kepolisian karena berbagai skandal korupsi dan rekayasa hukum (kriminalisasi), demoralisasi di kalangan apparatus hukum, serta untuk memulai tradisi menjauhkan ujung tombak hukum dari kepentingan “pengamanan kekuasaan” dan “kepentingan kelompok tertentu”, maka Presiden dan Parlemen harus melibatkan kalangan civil society dalam menentukan figure Kapolri. (PS)