Pro Pasar Atau Pro Rakyat?

Ada persyaratan khusus, kadang tidak tertulis, yang selalu harus dipenuhi oleh calon pejabat politik/negara: seberapa besar penerimaan pasar dan pelaku ekonomi terhadap figur bersangkutan.

Namun, acapkali ukuran seseorang diterima pasar adalah penerimaannya terhadap agenda pasar bebas. Barack Obama, ketika menang pemilu di tahun 2008, berhasil menarik kepercayaan pasar setelah mendeklarasikan dukungannya terhadap pasar bebas. “Lihat, saya pro-pertumbuhan, saya pro pasar bebas. Saya mencintai pasar,” kata Obama.

Rezim SBY pun dianggap pro-pasar. Di hadapan Rapat Kerja Nasional Real Estate Indonesia (REI), 5 Desember lalu, Presiden SBY mendeklarasikan dirinya sebagai pro pasar. “Saya memang pro bisnis dan pro investasi. Dikira bisnis itu bukan rakyat, jadi saya juga pro rakyat,” kata SBY.

Sebaliknya, mereka yang rajin mengeritik kebijakan ekonomi SBY sering mendapat cap “anti-pasar”. Seringkali dipropagandakan, termasuk melalui media massa, bahwa kalau menolak pasar berarti membiarkan peradaban manusia kembali ke jaman batu: barter.

Pendapat di atas perlu diluruskan. Pada kenyataannya, pasar yang dibela habis-habisan oleh rejim SBY adalah kepentingan kapital besar. Mereka adalah investor dan kreditor asing, termasuk para spekulan di pasar modal. Dengan demikian, pro-pasarnya SBY adalah pembelaan terhadap kepentingan kapital besar, khususnya kapital asing.

Sebaliknya, SBY tidak punya keberpihakan terhadap pasar nasional. Ketika pasar nasional tak terlindungi, pengusaha nasional dan jutaan UKM jatuh berguguran. Petani kita juga menjerit-jerit karena pasarnya dibanjiri oleh produk pangan impor.  Lihat pula betapa pasar-pasar rakyat—sering dicap pasar tradisional—digilas oleh menjamurnya mini-market, supermarket, dan hypermarket.

Kebijakan pro-pasar SBY justru mengobral semua sumber daya nasional, termasuk kepunyaan rakyat, kepada kapital asing. Kebijakan pro-pasar bermakna penggunaan sumber daya nasional untuk melayani tujuan dan kepentingan kapital asing.

Selain itu, sikap pro-pasar juga seringkali dimaknakan kepercayaan penuh pada mekanisme pasar. Mereka memuja keunggulan pasar, dengan “tangan ajaib-nya/invisible hand”, bisa mengatur ekonomi dan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat.

Padahal, Bung Hatta sudah pernah membantah teori itu. Menurut Bung Hatta, sistem kapitalisme liberal, dengan azasnya laissez-faire, hanya akan membawa kita ke dalam krisis demi krisis.  Krisis yang terjadi di AS dan Eropa saat ini, yang belum jelas kapan sembuhnya, membenarkan pendapat Bung Hatta itu.

Ekonomi pasar,  yang anarkis dan kompetitif, mirip dengan hukum rimba, yang menyebabkan tidak adanya jaminan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Sistem pasar juga cenderung menjadi surga bagi berkembang biaknya keserakahan dan korupsi.

Karena itu, ekonom peraih nobel Joseph Stiglitz  pernah mengingatkan, pemerintah haruslah bertindak aktif untuk mengoreksi pasar. Ia menganjurkan agar negara, khususnya negara berkembang, mengambil peranan aktif agar mereka tidak selamanya menjadi korban dari negara-negara maju.

Yang terjadi di bawah rezim SBY adalah “Daulat Pasar”, bukannya “Daulat Rakyat”. Padahal, para pendiri bangsa kita menganjurkan agar negara kita, termasuk perekonomiannya, dikelola di bawah Daulat Rakyat.

Dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (1) dikatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Adanya kata “disusun” mengisyaratkan, bahwa konstitusi kita menghendaki agar perekonomian kita tidak dibiarkan bebas, melainkan harus terorganisir dan terencana.

Kemudian, adanya kata “usaha bersama” mengisyaratkan kewajiban menyusun perekonomian sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu pemilikan alat produksi secara kolektif di tangan rakyat. Prinsip demokrasi ekonomi ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip pasar bebas: demokrasi ekonomi berhulu pada kepentingan rakyat banyak, sedangkan pasar bebas berhulu pada akumulasi keuntungan di tangan segelintir orang.

Dengan demikian, pro-pasar tidaklah berarti membela kepentingan rakyat.  Bahkan, yang terjadi sebaliknya: kebijakan pro-pasar bertentangan dengan kepentingan rakyat. Karena itu, sikap pro pasar berlawanan dengan prinsip bangsa kita, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut