Matinya Rasa Kemanusiaan Sang Menteri

Masihkah ada pemimpin yang pro-rakyat? Pertanyaan ini saya ajukan karena banyaknya kasus penelantaran rakyat. Di berbagai pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada saja rakyat yang terampas haknya dan dikemudian diacuhkan begitu saja.

Tak usah jauh-jauh, di depan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, ada ratusan petani Jambi yang sedang ditelantarkan. Mereka ini sedang berusaha meminta tanggung-jawab Menhut RI Zulkifli Hasan terkait kasus perampasan lahan mereka.

“Keinginan kami tidak muluk-muluk, kok, cuma meminta Pak Menhut segera menerbitkan kebijakan, bahwa tanah kami yang dirampas perusahaan harus dikembalikan kepada kami. Itu saja,” kata Nurlela, seorang petani asal dusun Mekar Jaya, Sarolangun, Jambi.

Ibu berusia 40 tahun ini rela meninggalkan keluarganya di kampung demi memperjuangkan tanahnya. “Tanah itu adalah kehidupan saya dan keluarga saya. Kalau tanah itu dirampas perusahaan, maka kehidupan dan masa depan anak saya ikut terampas. Saya hanya memperjuangkan hak hidup saya,” tegasnya.

Sayangnya, sampai sekarang ini Menhut tak kunjung menemui petani. Ia juga tak pernah membuka pintu kantornya untuk berdialog. Akibatnya, ratusan petani Jambi dipaksa menunggu dalam kehampaan.

“Jangankan merespon tuntutan petani, memperlihatkan batang-hidungnya saja tidak pernah. Pak Zulkifli Hasan benar-benar sudah buta mata dan hatinya terhadap penderitaan rakyat. Hatinya sudah membatu,” ujar Nurlela.

Nurlela pun mempertanyakan nilai kemanusiaan Pak Menteri. Seharusnya, kata dia, kalau si Menteri masih punya nilai kemanusiaan, maka pintu hati-nuraninya akan terketuk melihat penindasan.

Yang terjadi, petani ditindas oleh perusahaan, Eh, si Menteri malah habis-habisan membela perusahaan. Malahan dia menuding petani sebagai “perambah hutan”. Jelas, itu merupakan tuduhan konyol. Sebab, konstitusi (UUD1945) sudah menggariskan, bahwa pemilik sah bumi pertiwi ini, termasuk kekayaan di dalamnya, adalah Rakyat.

Tetapi, mengabaikan petani bukanlah perkara baru bagi Menhut Zulkifli Hasan. Sebelumnya, petani dari Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau, juga pernah menggelar aksi selama 3 bulan lebih di Jakarta. Mereka bahkan menggelar aksi jahit mulut demi menggugah hati sang Menteri. Tetapi Menhut Zulkifli Hasan juga mengabaikannya.

Pengabdian Kepada Investor

Apa yang membuat sensivitas kemanusiaan Pak Menhut menghilang? Pasti banyak jawaban untuk pertanyaan ini.

Menurut saya, hilangnya sensivitas kemanusiaan Pak Menhut tak terlepas dari lingkungan politik yang menghidupinya, yang didalamnya menggurita kepentingan elit bisnis, elit politik, dan kapitalis asing.

Zulkifli Hasan adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN). Kita tahu, PAN adalah pendukung setia rezim SBY. Hatta Radjasa, Ketua PAN saat ini, adalah besan Presiden SBY. Ini adalah kekuasaan yang sedang menggurita menjadi sebuah dinasti politik dan bisnis.

Rezim SBY sering digelari rezim pro-investasi asing. SBY lebih takut disebut anti-investasi asing ketimbang disebut anti-rakyat. Bahkan, demi pengabdiannya kepada investor, SBY siap menggelar karpet merah berupa kebijakan pro-investasi asing. Sekalipun itu merampas hak-hak rakyat.

Saya tidak anti investasi asing. Yang saya tidak suka, investor asing itu menjadi tuan di negeri kami. Mereka seenaknya mengusir petani kami dari tanah-tanahnya, membayar murah buruh-buruh kami, dan menghancurkan usaha kecil (UKM). Saya setuju dengan prinsip Presiden Bolivia Evo Morales: “Investor asing boleh masuk, asalkan mau menempatkan dirinya sebagai mitra bangsa kami, bukan sebagai tuan atas bangsa kami.”

Yang dihadapi petani Jambi itu sebagaian besar adalah investor asing. Misalnya, masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) itu berkonflik dengan PT. Asiatic Persada, anak perusahaan Wilmar Grup, yang berasal dari negeri jiran Malaysia.

Kemudian, petani dusun Kunangan Jaya II, Batanghari, Jambi, berkonflik dengan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), yang ditengarai punya kepunyaan Pangeran Charles Inggris. Kemudian petani juga berkonflik dengan PT. Agronusa Alam Sejahtera dan PT. Wanakasita Nusantara.

Zulkifli Hasan, yang ditunjuk oleh SBY sebagai Menteri Kehutanan, tentunya dalam rangka mengamankan kepentingan investor itu. Karena itu, apapun akan dilakukan Zulkifli Hasan demi menjaga loyalitasnya kepada SBY dan investor. Tak heran, tata-kelola hutan di Indonesia pun sangat pro-investor. Lebih banyak peruntukan hutan bagi investor, ketimbang untuk rakyat.

Melongok data WALHI, dari sekitar 39 juta hektar izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan Kemenhut RI, sebagian besar jatuh ke tangan korporasi. Dan hanya 189 ribu hektar yang jatuh ke Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 30 ribu hektar untuk Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan 19 ribu hektar untuk Hutan Desa. Artinya, pemanfaatan hutan yang jatuh ke rakyat tak lebih dari 200 ribu hektar. Sedangkan 38 juta hektar lebih (99%) diserahkan ke korporasi.

Bayangkan, Menhut Zulkifli Hasan berani menuding petani, yang notabene rakyat Indonesia, sebagai perambah hutan. Sebaliknya, ia malah menganggap investor sebagai pemilik. Tindakannya ini jelas-jelas sangat keblinger dan mengangkangi konstitusi (UUD 1945).

Yang terjadi, Menhut mengalami kevakuman nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaannya telah tersubordinasikan dibawah pengabdian total pada logika kapitalisme: mengamankan proses akumulasi keuntungan (profit).

Karena itu, tak pantas orang menyebut Menteri semacam Zulkifli Hasan sebagai pejabat publik. Sebab, dia tidak punya sensivitas atau keberpihakan untuk membela kepentingan publik atau rakyat. Dia lebih pantas disebut “pejabat swasta”, yakni pejabat yang mengabdi kepada kepentingan segelintir individu—elit politik dan elit bisnis (domestik dan asing). Jelas: dia tidak lagi Pancasilais!

Timur Subangun, Kontributor Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • aswar nur

    Kacau negara kita klw pejabatnya tak peduli,, giliran mw jd pejabat
    sjaaaaaaaaaaaaaaaa menjilatnya luar biasa ma rakyat. bang ingat bang.
    tiap manusia akan mati.. dan tiap2 pemimpin akan dimintai
    pertanggungjawabannya kelak nanti. kasiann tu masyrakat dah dirampas haknya d terlantarkan pulaa… coba km pikir,, km d posisinya dia…