Politik Energi Yang Salah Sumber Jatuhnya Produksi Migas

Indonesia sebetulnya masih punya cadangan minyak, meskipun jumlahnya tidak begitu besar. Artinya, jika pemerintah punya politik energi yang tepat, pemerintah bisa menggenjot produksi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staff Deputi Politik Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal, di Jakarta, Sabtu (8/6/2013). Menurut Alif, problem terbesar pengelolaan migas saat ini adalah ketergantungan yang besar kepada modal asing.

“Kita begitu bergantung kepada modal asing, baik ketergantungan modal maupun teknologi. Ironisnya, pemerintah tidak bisa mengupayakan untuk mengembangkan kekuatan sendiri agar bisa mengelola migas secara berdikari,” kata Alif.

Alif menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, yang menyatakan bahwa salah satu kendala eksplorasi minyak di Indonesia adalah tidak adanya modal tunai yang cukup untuk eksplorasi dan ketidakberanian modal nasional untuk melakukan eksplorasi migas.

“Dia (Rudi Rubiandini) bilang, kalau eksplorasi, belum tentu dapat minyak alias dry hole. Sedangkan biaya eksplorasi per sumur biasanya Rp 1 trilyunan. Hal itu, kata dia, yang membuat pemerintah membatasi Pertamina untuk masuk dalam bisnis yang beresiko tinggi,” kata Alif.

Bagi Alif, pernyataan Rudi Rubiandini itu tidak beralasan. Buktinya, kata dia, perusahaan asing justru berlomba-lomba untuk mengeksplorasi cadangan migas Indonesia. Selain itu, kata Alif, guna mengecilkan resiko dry hole, pemerintah seharusnya memperkuat riset.

Selain itu, Alif menambahkan, terkait kebutuhan dana eksplorasi, pemerintah seharusnya bisa menyisihkan sebagian dari penerimaan di sektor migas yang tiap tahun naik.

“Ini kan aneh, katanya penerimaan migas kita naik terus, tetapi kok mengeluh dana eksplorasi. Tahun 2005, penerimaan migas sebesar Rp 138,9 triliun. Dan pada tahun 2012, meningkat menjadi Rp 265,94 Triliun,” kata Alif.

Lebih jauh lagi, kata Alif, politik anggaran di APBN kita memang tidak memihak pada pengembangan ekonomi nasional, termasuk untuk eksplorasi migas. Faktanya, kata dia, hampir 80% anggaran di APBN hanya dipakai untuk belanja rutin birokrasi.

“Seharusnya, pemerintah bisa menutupi kebocoran APBN yang mencapai 30%. Dengan begitu, ada dana tunai untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sekto migas,” kata Alif.

Alif juga mengeritik ketidakbecusan pemerintah, termasuk SBY, dalam mengembangkan Pertamina agar sejajar dengan korporasi migas milik negara, seperti CNOOC (China), Petronas (Malaysia), dan PDVSA (Venezuela).

“Dulu Petronas belajar ke Pertamina, tapi sekarang mereka berkembang sangat pesat. Pertamina tertinggal jauh di belakang. Itu karena manajemen pertamina yang korup dan banyak brokerisasi di dalamnya. Selain itu, posisi Pertamina juga dilemahkan melalui UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas,” tegasnya.

Menurut Alif, masalah besar dalam pengelolaan migas di Indonesia adalah dominannya modal asing. Ia mengutip data dari ESDM tahun 2009, bahwa dari keseluruhan produksi minyak dan kondensat di Indonesia, pertamina hanya 13,8%. Sisanya dikuasai oleh perusahaan asing, seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%).

Yang lebih disesalkan Alif adalah pernyataan Rudi Rubiandini soal cost recovery yang seolah-olah tak bermasalah. “Cost Recovery yang dibayar pemerintah sangat tinggi, yakni Rp 120 triliun. Harusnya dievaluasi kenapa bisa sangat tinggi begitu. Nah, ada informasi bahwa banyak item yang seharusnya tidak masuk biaya cost recovery tetapi justru dimasukkan,” ungkap Alif.

Bagi Alif, jika politik energi Indonesia tidak diubah, yakni dengan mengupayakan menggunakan kemampuan sendiri, Indonesia selamanya tidak akan berdaulat di sektor energi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut