Pesawat Kepresidenan versus Subsidi Rakyat

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan akan membeli pesawat kepresidenan jenis 737-800 Boeing Business Jet 2. Pesawat itu menghabiskan anggaran sebesar 91,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 820 miliar. Pesawat direncanakan akan tiba di Tanah Air pada Agustus 2013.

Kebijakan ini sebetulnya banyak dikritik oleh rakyat banyak. Akan tetapi, ibarat pepatah “anjing menggonggong kafila berlalu”, pemerintah tidak mau tahu dan tidak mau mendengar kritikan tersebut.

Padahal, seperti temuan Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, anggaran pembelian pesawat Presiden itu setara dengan pengadaan rumah sederhana sebanyak 9.121 unit dengan harga Rp 100 juta per unit atau pengadaan sekolah rusak sebanyak 4.560 sekolah dengan biaya perbaikan Rp 200 juta per sekolah.

Sebelumnya, pemerintah juga berencana mencabut subsidi BBM dan TDL. Kata pemerintah, pencabutan subsidi dua kebutuhan dasar rakyat itu dilakukan karena sudah sangat membebani anggaran APBN. Pendek kata, di mata pemerintah, subsidi BBM dan TDL untuk rakyat sangat ‘membebani anggaran negara’.

Di sini kita melihat sebuah paradoks: anggaran untuk kepentingan rakyat dianggap membebani APBN, sedangkan anggaran untuk kepentingan pejabat tidak pernah dianggap membebani APBN. Padahal, seharusnya APBN itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab, dana APBN sebagian besar juga berasal dari pajak rakyat.

Akan tetapi, terkait pembelian pesawat kepresidenan itu, pemerintah mengaku justru melakukan efisiensi. Katanya, jika pesawat itu bisa terpakai hingga 35 tahun, maka efisiensinya bisa mencapai 388,5 juta dollar AS. Benarkan demikian?

Ah, kita terlalu jauh jika membahas soal efisien dan tidak efisien itu. Ada baiknya kita bertanya: apakah memang sudah mendesak bangsa Indonesia mempunyai pesawat kepresidenan? Kemudian, pertanyaan lainnya: kenapa Presiden SBY tidak melakukan efisiensi kunjungan keluar negeri dan mengefisiensi biaya kunjungan tersebut?

SBY termasuk presiden paling boros menggunakan anggaran negara hanya untuk acara plesiran ke luar negeri. Di era SBY, penggunaan anggaran negara untuk membiayai perjalanan luar negeri mencapai Rp 813 miliar. Sedangkan di era Gus Dur hanya Rp 48 miliar dan era pemerintahan Megawati berkisar  Rp 48.845 miliar.

Inilah ironi rejim neoliberal. Rejim ini suka sekali mengelu-elukan slogan “efisiensi dan efektifitas”. Akan tetapi, praktek kebijakannya tidak pernah sesuai dengan seruan tersebut. Kita bertemu pada sebuah kesimpulan: yang dianggap efisien adalah jika penggunaan anggaran untuk kepentingan kelompok bisnis, penguasa, dan aparatusnya. Sedangkan yang tidak efisien adalah penggunaan anggaran untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat banyak.

Akhirnya, kita tahu bahwa yang dimaksud efisiensi oleh kaum neoliberal adalah penghilangan segala hambatan politik dan struktural terhadap kapasitas kaum kapitalis untuk memaksimalkan akumulasi keuntungan (profit). Yang terjadi adalah proses pengalihan kekayaan publik atau nasional (APBN) ke tangan segelintir orang dan aparatusnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut