Perkosaan Sebagai Persoalan Bangsa

Kasus pemerkosan cenderung meningkat akhir-akhir ini. Di Jakarta, seorang siswi SMP diperkosa oleh pemuda yang dikenalnya dari jejaring sosial. Di Sleman, Jogjakarta, seorang perempuan muda juga diperkosa oleh segerombolan pemuda, lalu dibunuh dan jenazahnya dibakar. Di Tangerang, Banten, seorang guru perempuan diperkosa di kamar kost-nya sendiri. Sementara di Poso, Sulawesi Tengah, seorang tahanan perempuan diperkosa oleh oknum kepolisian.

Yang disebut di atas hanyalah kasus pemerkosaan yang mengemuka di media massa. Di berbagai media, baik lokal maupun nasional, banyak sekali kasus pemerkosaan serupa. Bahkan, tak menutup kemungkinan ada banyak kasus pemerkosaan lain yang tidak terlaporkan oleh media massa.

Pemerkosaan memang cenderung meningkat. Menurut laporan Indonesia Police Watch (IPW), di pembukaan tahun 2013 saja, yakni dari tanggal 1 Januari hingga 25 Januari 2013, terdapat 25 kasus pemerkosaan dan dua kasus pencabulan. Jumlah korban sebanyak 29 orang dan jumlah pelaku mencapai 45 orang.

Kasus pemerkosaan ini tidak bisa dianggap sepele. Catatan Komnas Perempuan menyebutkan, sepanjang tahun 1998-2010, terjadi 93.960 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Sebanyak 4.845 kasus diantaranya adalah pemerkosaan; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual sebanyak 1.359 kasus; pelecehan seksual 1.049 kasus; dan penyiksaan seksual sebanyak 672 kasus.

Sayang, kendati kasus pemerkosaan sudah berlangsung massif, tetapi kelihatannya belum dianggap sebagai persoalan bangsa. Berbagai kasus pemerkosaan itu belum melahirkan sebuah kemarahan nasional. Padahal, seperti dikatakan Kurt Cobain, pentolan grup band legendaris Nirvana, perkosaan adalah salah satu kejahatan paling mengerikan di bumi ini.

Ketika kita bicara soal bangsa, kita tidak hanya bicara tentang kumpulan manusia dari beragam suku, agama, adat-istiadat, dan aliran politik yang memiliki “persamaan kehendak”. Namun, menurut kami, bangsa juga menyangkut sebuah komunitas yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dan setara.

Pemerkosaan sendiri, sebagai sebuah bentuk pemaksaan kuasa, menandai masih timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Artinya, kendati mereka sama-sama warga bangsa, tetapi ada cara pandang yang menempatkan warga bangsa tertentu (laki-laki, misalnya) lebih unggul di atas warga bangsa lainnya (perempuan). Itulah patriarkisme!

Gambaran masyarakat yang patriarkhis ini menjelma dalam kehidupan ekonomi-politik, termasuk dalam sistem politik-pemerintahan. Ini bisa dilihat dari kecenderungan pejabat politik menyalahkan tubuh perempuan terkait kasus perkosaan. Bahkan, dengan dalih tersebut, negara turut mengontrol tubuh perempuan melalui sejumlah regulasi. Bahkan, di Aceh, ada regulasi yang melarang perempuan “ngangkang” ketika naik motor.

Di tambah lagi, kapitalisme yang menempatkan perempuan lebih sebagai obyek seksual dan objek eksploitasi untuk kepentingan bisnis. Seksisme adalah ideologi yang dikembangkan kapitalisme untuk mencari pembenaran atas tindakannya mengeksploitasi perempuan, baik sebagai tenaga kerja murah, sebagai pasar, maupun sebagai komoditas.

Ironisnya, cara pandang di atas sangat dominan dan mencekoki kepala hampir semua pejabat politik di negara ini. Anda bisa melihat hal itu dalam kasus calon hakim Agung, Daming Sanusi, yang mengatakan, “yang memerkosa dan yang diperkosa ini sama-sama menikmati.” Yang cukup menyedihkan, anggota DPR yang terhormat hanya tertawa-tawa mendengar lontaran Daming itu.

Jika anda menyimak komentar orang di jejaring sosial maupun media online terkat pemberitaan mengenai pemerkosaan, cara pandang dan komentar seperti Daming itu cukup banyak.

Konstruksi sosial itulah yang membuat negara kita tidak bisa menggunakan hukum dan aparatusnya untuk membuat jera para pelaku pemerkosaan. Di Indonesia, hukuman bagi pemerkosa hanya maksimal 12 tahun (Pasal 285 KUHP). Sementara di negara lain, seperti di Bolivia, hukuman bagi pemerkosa minimal 20 dan maksimal 30 tahun. Malahan, banyak pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan.

Bung Karno sendiri pernah mengatakan, soal perempuan adalah soal masyarakat dan negara. Katanya, kita tidak akan bisa menyusun negara dan menyusun masyarakat, jikalau persoalan perempuan belum diselesaikan. Dan, tentu saja, kita tidak akan tegak sebagai sebuah bangsa apabila eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut