Peringati Hari Agraria, GNP 33 UUD 1945 Datangi Kantor Kementerian ESDM

2.jpg

Sedikitnya 200-an orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) menggelar aksi massa memperingati Hari Agraria Nasional ke-53 di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Aksi massa GNP 33 UUD 1945 dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dari pintu timur Monumen Nasional (Monas) menuju kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Begitu tiba di depan kantor ESDM, massa aksi GNP 33 UUD 1945 segera menggelar mimbar bebas. “Lebih dari 60% kebutuhan pangan kita didapatkan melalui impor. Ini membuktikan kegagalan kita berdaulat dalam produksi pangan,” kata Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD), M Setio Ajiono, saat menyampaikan orasinya di hadapan massa aksi.

Menurut Aji, salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia gagal berdaulat di bidang pangan adalah makin kecilnya akses rakyat Indonesia, termasuk kaum tani, terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya.

Ia mengungkapkan, sebanyak 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani tak bertanah dan petani gurem. Selain itu, kegiatan bertani di Indonesia makin kurang ekonomis lantaran tidak ditopang oleh modal, teknologi, dan jaminan pasar dari pemerintah.

Lebih lanjut Aji juga menyoroti tata kelola sumber daya alam Indonesia yang hanya menguntungkan segelintir perusahaan asing. Menurutnya, eksploitasi SDA Indonesia oleh perusahaan asing tidak jauh beda dengan praktek penjarahan dan perampasan di era kolonial.

“Ketua KPK Abraham Samad bilang, banyak perusahaan tambang yang tidak membayar pajak dan royalti. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pemasukan sebesar Rp 20.000 triliun pertahuan. Dikemanakan itu duit dari kekayaan alam kita,” kata Aji dengan berapi-api.

Aji meningatkan bahwa tata kelola sumber daya alam di Indonesia seharusnya mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA 1960).

Katanya, jika mengacu kepada kedua aturan prinsipil itu, pengelolaan kekayaan alam seharusnya melibatkan rakyat dan keuntungannya pun seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kita tahu, saudara-saudari, bahwa pengelolaan kekayaan alam kita sudah melenceng jauh dari pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Inilah penghianatan rezim SBY dan Menterinya Jerok Wacik,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan massa aksi GNP 33 UUD 1945 diterima berdialog dengan perwakilan Kementerian ESDM, yakni Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman.

Dalam dialog tersebut, perwakilan GNP 33 UUD 1945 mempertanyakan respon Kementerian ESDM terkait pernyataan Ketua KPK Abraham Samad tentang banyaknya perusahaan tambang yang tidak membayar pajak dan royalti.

Selain itu, dipertanyakan pula terkait komitmen Kementerian ESDM untuk mengelola SDA sesuai amanat konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945, dan bukan tunduk pada dominasi asing. Hal yang dipertanyaan menyangkut pengeluaran ijin pertambangan yang mengabaikan partisipasi rakyat, pengabaian tambang rakyat, dan kebijakan ESDM dalam mendorong perusahaan nasional untuk mengelola kekayaan SDA bangsa sendiri.

Menanggapi berbagai pertanyaan itu, Saleh mengatakan bahwa Kementerian ESDM selama ini sudah merujuk pada konstitusi dan sudah memihak kepada kepentingan nasional. Ia mencontohkan pada UU Minerba yang, menurut dia, punya visi untuk mengubah Indonesia dari pengekspor komoditi menjadi pengekspor produk bernilai industri.

Terkait pernyataan Ketua KPK Abraham Samad, Saleh mengatakan bahwa data-data yang disampaikan oleh Abraham Samad belum ada rinciannya. Ia sendiri meragukan potensi keuntungan SDA di Indonesia bisa mencapai angka sebesar itu.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut