Pengelolaan Pertambangan Umum Masih Kelanjutan dari Sistem Kolonial

Pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang belum menyejahterakan rakyatnya kembali  menjadi sorotan, khusunya tentang bagaimana cara atau konkretisasi dari pernyataan Presiden SBY  pada 1 Juni 2011, “bahwa pemerintah akan meninjau kembali berbagai kontrak karya pertambangan dengan berbagai perusahaan asing yang merugikan bangsa Indonesia.”

Begitulah setidaknya keprihatinan yang muncul dari Seminar Renegosiasi Kontrak Pertambangan yang diselenggarakan Indonesian Resources Studies (IRESS) dan Fraksi PAN DPR RI, Kamis, 29 September 2011 di Ruang GBHN, Komplek DPR/MPR/DPD RI.

Seminar yang bertema “Menakar Prospek Renegosiasi Kontrak Pertambangan” ini tentu sangat penting bagi perubahan nasib rakyat Republik yang sampai sekarang tidak makmur di tengah suburnya tanah kelahiran dan kayanya sumber daya alam yang dimiliki. Sayang sekali, Hatta Rajasa (Menko Perekonomian RI), yang diharapkan bisa memperjelas duduk permasalahan dan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam soal renegosiasi itu, tidak bisa hadir.

Wakil Pemerintah, Bambang Gatot, menyampaikan beberapa kemajuan kerja renegosiasi kontrak. Antara lain, katanya, sudah ada 67 perusahaan yang setuju, dan tinggal 6 perusahaan yang belum setuju. Akan tetapi ketika ditanya oleh Chandra Tirta Wijaya, Anggota DPR RI, apa saja 6 perusahaan asing yang belum setuju tersebut, Bambang Gatot hanya menjelaskan bahwa 6 perusahaan tersebut berasal dari generasi satu, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Sementara itu, menurut Dr Kurtubi, seorang dosen di Universitas Indonesia, yang juga dikenal sebagai pengamat pertambangan,  menyatakan bahwa kelemahan dari pengelolaan  pertambangan umum itu adalah melanjutkan sistem kolonial dan sudah lama sekali pengelolaan pertambangan umum ini keluar dari rel konstitusi terutama UUD 1945 pasal 33. ”UU Minerba itu tak sejalan dengan Pasal 33,” tegasnya.

Selanjutnya, Kurtubi memberikan beberapa solusi pengelolaan sumber daya alam kita, antara lain: mengembalikan sistem pengelolaan sesuai konstitusi dan hanya negara (melalui BUMN khusus yang diberi kuasa pertambangan yang boleh menambang). Dalam jangka pendek, renegosiasi besaran royalti supaya dikaitkan dengan perkembangan harga jual.

Tampaknya, persoalan renegosiasi kontrak pertambangan dengan perusahaan asing ini tak akan dapat berjalan mulus dan memerlukan kekuatan bersama seluruh komponen bangsa. Marwan Batubara mengingatkan bahwa perbaikan kontrak pertambangan harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan analisis yang seksama, dedikasi dan keberanian, sekaligus kesiapan untuk menerima dampak negatif akibat dari perlawanan kontraktor.

“Kita tidak perlu takut atas ancaman asing atau para komprador tambang, termasuk provokasi terhadap rakyat Papua atau ancaman untuk menarik atau membatalkan investasi. Karena, semangat persatuan dan perlawanan rakyat atas ketidakadilan dan manipulasi pengelolaan SDA telah terpendam sekian lama. Selain itu, kebiasaan hidup sengsara menjadikan rakyat sangat siap menghadapi dampak terburuk kegagalan renegosiasi. Dengan begitu, pemerintah tinggal melangkah untuk renegosiasi secara bermartabat dan penuh keyakinan. Apalagi, SDA yang kita miliki masih tetap berada di bumi Indonesia untuk kelak bisa kita kelola sendiri atau bekerjsama dengan partner lain yang lebih menguntungkan atau sebagai cadangan bagi generasi mendatang,” terang Marwan Batubara dari IRESS.

Pembicara lain yang hadir adalah  Dr Erwin Ramadhan, pengamat ekonomi dari President University, dan  Suripto dari Partai Keadilan Sejahtera.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut