Pengamat: Perombakan Kabinet Untuk Wujudkan Nawacita

Santernya isu perombakan Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditanggapi oleh pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Rizal E Halim.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo memang perlu merombak Kabinetnya karena beberapa Kementerian belum kinerja konkret sesuai program Nawacita.

“Pertimbangan utama yang dijadikan tolak ukur adalah kompetensi, kapasitas dan rekam jejak yang nyata, bukan bagi-bagi kursi,” kata Rizal di Jakarta, seperti dikutip ANTARA, Rabu (6/1/2016).

Dia menjelaskan, tidak optimalnya kinerja beberapa menteri menjadi hambatan untuk mewujudkan sejumlah janji Presiden Jokowi, khususnya terkait dengan berbagai agenda pembangunan yang tertuang dalam Nawacita.

“Ini yang menjadi dasar, bukan hal lain, bukan pula hasil penilaian Menpan-RB. Hasil penilaian Kementerian PAN-RB itu hanyalah bersifat administratif karena yang dievaluasi adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, tetapi tidak mencerminkan kinerja riil kementerian,” ujarnya.

Rizal menyebut beberapa kementerian yang selama setahun ini dianggap belum menunjukkan kinerja yang positif bahkan sebagian hanya menimbulkan kegaduhan, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian BUMN, Jaksa Agung, Kemenkum HAM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Dia pun menyebut sejumlah nama yang cocok untuk menduduki posisi tersebut, seperti Firmanzah atau Maruarar Sirait untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, Iman Sugema untuk Kementerian BUMN; Romli Atmasasmita, Hikmahanto Juwono atau Saldi Isra untuk Kemenkum HAM; Budi Isman atau Arif Budimanta untuk Kementerian Koperasi dan UKMM; Ari Kuncoro untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Rahmat Gobel atau Sutrisno Bachir untuk Kementerian Perindustrian.

Rizal menegaskan, postur di atas memang postur ideal untuk mewujudkan Nawacita. Juga agar semangat kerja Presiden bisa selaras dengan pembantunya.

Sebelumnya, melalui akun instagram aslinya, Presiden Joko Widodo mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. “Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak,” tulis Jokowi.

Muhamad Idris

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut