Pemerintah Harus mengontrol Harga Sembako

Menjelang bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, harga berbagai kebutuhan pokok sudah meroket di berbagai daerah. Ini fenomena yang terjadi setiap tahun, tetapi dapat dipastikan bahwa pemerintah selalu kelabakan untuk mengantisipasinya.

Lebih parah lagi, jika sebelum bulan puasa sudah terjadi kenaikan, maka pada saat bulan puasa dan menjelang lebaran pun masih akan terjadi kenaikan harga lagi. Jadi, setidaknya ada dua atau tiga kali kenaikan harga dalam hitungan dua bulan kedepan.

Kenaikan sangat signifikan itu akan berdampak pada rakyat, khususnya mereka yang berpendapatan menengah dan ke bawah. Kenaikan ini akan menggerus daya beli rakyat yang memang sudah sangat rendah; pendapatan rumah tangga miskin semakin merosot, sedangkan harga kebutuhan pokok terus meroket.

Biasanya, kendati kenaikan harga ini bersifat momentum, tetapi harga tidak pernah kembali menjadi normal setelah momentumnya usai. Dan, karena ini bersifat momentuman, pemerintah mestinya bisa melakukan antisipasi. Tetapi kelihatannya pemerintah sengaja membiarkan harga itu naik secara tidak normal.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami terkait kenaikan harga ini:

Pertama, kenaikan harga sembako ini akan berjalan berbarengan dengan ancaman krisis pangan dunia.  Ada lima faktor pemicu kenaikan harga pangan dunia: (1) sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia (kenaikan biaya produksi); (2) penggunaan bahan pangan untuk biofuel; (3) penghancuran produksi pertanian negara dunia ketiga; (4) perubahan iklim; dan (5) aktivitas spekulasi di pasar komoditas.

Karena itu, jika pemerintah tidak bisa mengantisipasi lonjakan harga karena momentum bulan puasa dan lebaran, maka situasi ini bisa memicu gejolak harga yang lebih besar.

Kedua,  pemerintah benar-benar melepas harga sembako pada mekanisme pasar. Sejak pemerintah menjadi pengikut setia dogma neoliberal, hampir semua persoalan ekonomi diserahkan kepada pasar. Termasuk soal harga sembako. Padahal, sembako merupakan kebutuhan paling vital massa rakyat, yang jika tidak terpenuhi, bisa memicu gejolak sosial.

Ketiga, pemerintah gagal mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri. Alih-alih berjuang keras mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah malah membuka pintu impor untuk masuknya produk pertanian dari negara lain. Selain itu, atas petunjuk lembaga-lembaga dan negeri-negeri imperialis, pemerintah telah menghapus subsidi untuk pertanian.

Pemerintah Indonesia mestinya belajar kepada pemerintahan Evo Morales di Bolivia. Tidak mau digencet terus oleh kenaikan harga pangan dunia dan permainan perusahaan pertanian asing, pemerintah Bolivia mengesahkan Undang-Undang untuk menjamin ketahanan pangan untuk rakyatnya.

UU baru itu akan memaksa perusahaan negara untuk menyediakan bibit dan teknologi pertanian bagi petani. Selain itu, UU itu juga mengucurkan dana dana sebesar $ 500 juta untuk menjamin produksi pertanian.

Atau, kita bisa pula melihat pengalaman pemerintah Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jinbao, memerintahkan pembentukan dewan negara yang bertugas menetapkan batas maksimum kenaikan harga, subsidi untuk sembako rakyat, dan hukuman berat kepada para penimbun.

Kita mau tahu, dalam beberapa bulan kedepan, apakah pemerintah akan mengambil sejumlah langkah penting untuk mengatasi kenaikan harga sembako, ataukah hanya berpangku tangan dan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Jika pemerintah mengambil pilihan kedua, maka kita patut bertanya: masih pantaskah pemerintah semacam itu dipertahankan!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut