Pemberontakan Rakyat Toli-Toli 1919

Tahun 1919, radikalisme membakar ranting-kering perlawanan seantero Hindia-Belanda. Radikalisme itu menyebar seiring dengan meluasnya ketidakpuasan rakyat di pedesaan dan perkotaan.

Di Surakarta, kaum tani bergerak di bawah komando Insulinde untuk memprotes buruknya penghidupan mereka. Di tahun yang sama pemberontakan juga meletus di Garut, Jawa Barat. Dan Sulawesi, bagian timur Hindia-Belanda, pemberontakan rakyat meletus di Toli-Toli. Inilah zaman bergerak!

Pemberontakan Toli-Toli memang berskala lokal. Namun demikian, pemberontakan ini mewakili keresahan umum yang meluas di Hindia-Belanda kala itu. Tidak heran, efek pemberontakan rakyat Toli-Toli menghantui penguasa kolonial di seluruh Hindia-Belanda.

Laporan Rapport Ziesel bertajuk Perkara Toli-Toli memperlihatkan bahwa pemberontakan rakyat Toli-Toli dipicu oleh dua hal pokok, yakni Belasting (pajak) dan heerendienst (kerja paksa).

Saat itu setiap kepala keluarga dibebani kewajiban membayar pajak. Nilai pajaknya disesuaikan dengan jumlah orang. Artinya, keluarga yang punya banyak anggota terpaksa harus membayar pajak yang lebih banyak. Pajak-pajak tersebut disetorkan ke kas daerah (landschap kas).

Sementara sistem kerja paksa di Toli-Toli diterapkan oleh penguasa kolonial untuk menangani proyek pembangunan, seperti jalan raya dan jembatan pelabuhan. Menurut Besluit Resident Manado, yang membawahi Toli-Toli saat itu, setiap penduduk dewasa dibebani kewajiban heerendienst selama 4 hari per bulan. Namun, pekerjaan itu bisa diborong 12 hari berturut-turut untuk hitungan 3 bulan.

Masalahnya, seperti disinggung oleh laporan Ziesel, ketidakpuasan terhadap kedua persoalan itu tidak akan meledak kalau tidak ada yang menyalurkan alias memprovokasi. Saat itu, organisasi Sarekat Islam (SI) Toli-Toli dianggap bertanggung-jawab untuk mengobarkan protes sosial itu.

Sarekat Islam Toli-Toli

SI sendiri masuk ke Sulawesi Tengah sejak tahun 1916. Beberapa sumber menyebutkan, afdeling Buol-Toli-Toli merupakan daerah pertama yang dimasuki oleh SI. Tokohnya adalah Raja Binol, seorang bangsawan lokal yang pernah menjadi anggota Sarekat Dagang Islamiyah (SDI).

Di tangan Raja Binol, penyebaran SI melalui jejaring para pedagang dan bangsawan. Termasuk ke kalangan bangsawan di Toli-Toli. Pimpinan SI Toli-Toli dipegang oleh seorang bangsawan bernama Mogi Haji Ali. Dia anak Raja Toli-Toli. Kabarnya, kepengurusan SI Toli-Toli diresmikan langsung oleh HOS Tjokroaminoto pada bulan April 1916.

Versi lain menyebutkan, penyebaran SI di Toli-Toli tidak lepas sosok bernama Rohana Lamarauna. Dia berperan penting dalam pendirian SI di Banawa, Donggala. Rohana Lamarauna ini turut mendampingi Tjokroaminoto saat berkunjung ke Toli-Toli tahun 1916. Pada tahun 1917, SI Toli-Toli sudah beranggotakan 1500-an orang.

SI berkembang melalui dua ikatan: keagamaan dan ekonomi. Dengan seruan keagamaan, SI mengajak setiap kaum muslimin untuk berhimpun. Seperti seruan mereka “Innamal mukminuna ikhwatun–semua orang muslim adalah bersaudara.” Kemudian, dengan seruan membangun kekuatan ekonomi bersama, mereka mengajak para pedagang dan rakyat kecil untuk bergabung. Hal inilah yang membuat SI tidak bisa menghindar dari persoalan ekonomi rakyat banyak. Termasuk urusan pajak dan kerja-paksa.

Kendati dipegang oleh bangsawan, SI Toli-Toli cukup kritis terhadap persoalan kerja-paksa. Karena itu, untuk menjinakkan pimpinan SI, penguasa kolonial menyogok mereka dengan jabatan. Ini terbukti dengan penunjukan Haji Mogi sebagai Raja. Sejak itu, Haji Mogi tidak lagi kritis terhadap persoalan kerja paksa. Bahkan, penguasa kolonial di Toli-Toli saat itu, kontrolir onderafdeling J.P de Kat Angelino, menggunakan Haji Mogi untuk menggencarkan kerja-paksa.

Banyak orang bergabung ke dalam SI karena butuh perlindungan. Di sisi lain, SI berpropanda bahwa berhimpun merupakan jalan untuk membangun kekuatan. Dengan begitu, rakyat tidak gampang ditindas. Ini terang-terangan disampaikan oleh Maros, Ketua SI Salumpaga, saat berdakwah di sebuah masjid: “kumpulan kita sekarang sudah kuat, kalau pemerintah nanti memerintah apa­-apa,  saudara  sekalian tidak  usah menurutnya.”

Kunjungan Abdul Moeis

Pada bulan Mei 1919, Abdoel Moeis, seorang pimpinan pusat Sarekat Islam (CSI) sekaligus anggota Volksraad, melakukan kunjungan ke Toli-Toli. Di sana ia bertemu dengan anggota SI lokal dan menyampaikan pidato di sejumlah vergadering/rapat akbar.

Seperti di tanggal 13 Mei 1919, di Kampung Baru, berlangsung sebuah openbare vergadering. Abdoel Moeis berpidato di pertemuan tersebut. Kebetulan, saat itu sedang bulan puasa. Selain berbicara soal keagamaan, ia juga menyinggung masalah-masalah sosial-ekonomi. Ia, antara lain, mengutarakan:

Negeri kita oleh Almarhoem Multatuli dioempamakan dengan seboeah kaloeng moetiara, jang melingkar di chatoelistiwa.  Boleh kita oempamakan dengan   seboeah roemah besar, tanah pekarangan jang amat soeboer. Tapi achti roemah itoe, Boemipoetra tiada mengoeroes roemah itoe sendiri. Maka datanglah orang­-orang  asing boeat  menjelesaikan. Disoeroehlah kita bekerdja, disoeroehnja kita memboeat djalan, memperbaiki atap jang botjor,   achirnja   mereka itoe mengambil kamar jang baik boeat kediamanja, sedang kita tertoelak pindah ke kamar belakang sampai ke stal­stal hewan.”

Perumpamaan Abdoel Moeis itu sangat mengena dengan keadaan. Kendati Belanda hanya pendatang, tetapi mereka lebih berkuasa ketimbang kaum pribumi. Tak hanya itu, Belanda juga mewajibkan kaum pribumi melakukan kerja-paksa dan berbagai bentuk kerja lainnya, tetapi hasilnya untuk kepentingan orang-orang Belanda sendiri. Kaum pribumi hanya dikuras tenaga dan waktunya. Sementara orang-orang Belanda menjadi kaya-raya, rakyat pribumi justru semakin sengsara dan melarat.

Tetapi, Abdoel Moeis juga membuat seruan, misalnya, “Tapi kita tidak maoe diperintah sebagai boedak. Mengerdjakan boeatan jang tidak bergoena bagi kita minta soepaja diakoei sebagai orang merdeka.” Seruan ini sama saja dengan perintah pembangkangan alias mogok kerja. Artinya, entah disadari atau tidak, Abdoel Moeis menyerukan anggota SI, yang sebagian besar juga terlibat kerja-paksa, untuk melakukan mogok kerja.

Masalah lainnya, sebagian massa yang mengikuti vergadering SI itu seharusnya melakukan tugas kerja-paksa. Namun, karena mengikuti vergadering SI, mereka dianggap mangkir. Akan tetapi, di mata pemerintah kolonial dan penguasa lokal yang menjadi bonekanya, tindakan mangkir itu tetap harus dianggap hutang kerja dan harus dibayar di kemudian hari. Namun, di sisi lain, rakyat yang terkena hutang kerja itu juga dituntut untuk mengerjakan sawah dan kebunnya sendiri.

Karena itu, kepala  distrik  Mohamad Saleh, yang juga bekas pengurus SI, datang menemui rakyat dan mengingatkan kewajibannya. Warga diberi waktu dua hari untuk kembali bekerja dan membayar hutang kerjanya. Kalau tidak, mereka akan digiring paksa. Namun, ultimatum itu diabaikan oleh rakyat.

Pada tanggal 16 Mei 1919, SI Toli-Toli kembali menggelar vergadering di Masjid Salumpaga. Maros, yang menjadi Presiden kring SI Salumpaga, kembali mengulangi seruan Abdoel Moeis: “saodara-­saodara, kita poenya SI sekarang soedah koeat. Sebagai djoega Abdoel Moeis soedah berkata boeroek baiknja ialah jang akan menanggoeng. Kalau perintah Bestuur terlaloe keras djanganlah ditoeroet, djangan takoet mati.”

Pidato itu makin mengeraskan hati rakyat untuk menolak kerja-paksa. Apalagi, saat itu rakyat sedang menjalankan ibadah puasa. Pidato itu kemudian didengar oleh controlir. Karena itu, pada tanggal 31 Mei 1919, dikirimlah empat orang polisi untuk menangkap para ‘pekerja paksa yang membangkang’. Controlir memerintahkan hukuman terhadap para pembangkang itu setidaknya pada tanggal 5 Juni 1919.

Meletusnya Pemberontakan

Di Salumpaga, seiring dengan datangnya controlir, kepala distrik, dan empat orang polisi, rakyat menggelar pertemuan besar di rumah seorang tokoh SI bernama Haji Hayun. Pertemuan itu menghasilkan keputusan berupa permintaan penundaan hukuman terhadap para heerendienst. Alasannya, waktu pelaksanaan hukuman itu bersamaan dengan ibadah puasa.

Namun, permintaan itu ditolak oleh controlir. Ia memerintahkan empat orang polisi pengawalnya untuk tetap menangkapi para heerendienst. Orang hukuman itu kemudian digiring oleh polisi menuju tempat hukuman. Situasi itulah yang memicu kemarahan rakyat Salumpaga.

Dengan teriakan “Allahu Akbar”, Haji Hayun memimpin rakyat Salumpaga menyerang Controlir dan pengawalnya. Controlir de Kat Angelino mendapat bacokan klewang berkali-kali. Bacokan pertama menghantam tulang pipi-kirinya. Kemudian bacokan kedua mengenai paha kirinya. Controlir itu pun tersungkur ke tanah. Lalu, bacokan ketiga merenggut nyawanya.

Raja Haji Ali, yang turut mendampingi controlir, tidak lepas dari amukan massa-rakyat. Sebuah lemparan tombak mengenai lambung kanannya. Lalu, massa rakyat yang marah menebas lehernya. Sebagian besar pengirim dan pasukan pengawal juga turut tewas.

Yang selamat hanya kepala distrik Mohamad Saleh dan seorang pengawalnya. Saat itu ia berhasil bersembunyi dari massa. Dia-lah yang kemudian membawa kabar kerusuhan ke Toli-Toli.

Pemberontakan rakyat Salumpaga berlangsung beberapa hari. Tak hanya menyasar controlir dan pengiringnya, tetapi juga orang-orang Tionghoa. Sejumlah toko milik orang Tionghoa dijarah oleh massa-rakyat yang marah.

Pada tanggal 12 Juni 1919, Asisten Residen di Manado datang ke Salumpaga disertai dua brigade infanteri. Kendati kedatangan pasukan ini mendapat perlawanan, tetapi tidak berlangsung lama. Seratusan orang ditangkap karena pemberontakan tersebut. Mereka kemudian digiring ke Manado untuk diadili dan diberi hukuman. Pemimpin pemberontakan dijatuhi hukuman gantung, sedangkan sisanya menjalani penjara puluhan tahun.

Menggoyang Kekuasaan Kolonial

Pemberontakan Toli-Toli menyita perhatian penguasa kolonial. Termasuk di Batavia. Sebagai tindak lanjut peristiwa itu, penyelidikan kolonial kemudian menyeret nama Abdoel Moeis.

Asisten Residen Manado Van Der Jagt, yang membawahi Toli-Toli, menuntut agar pengadilan tidak hanya menyeret para ‘pelaku yang berkelewang’, tetapi juga pelaku-pelaku intelektual yang menyulut pemberontakan. Ia secara tidak langsung menunjuk hidung Abdoel Moeis.

Upaya kaum konservatif Belanda untuk menjerat Abdoel Moeis berhasil. Ia diseret ke pengadilan raad van justice. Tuduhannya: menyampaikan pidato yang provokatif sehingga menyebabkan kerusuhan. Tak hanya itu, CSI kemudian dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan.

Tetapi pemberontakan Toli-Toli tetap menjadi ‘hantu yang menakutkan’ bagi kekuasaan kolonial. Pemberian hukuman terhadap Abdoel Moeis hanyalah upaya untuk memberi efek jera sekaligus mencegah SI mengulangi aksi serupa. Namun, harapan penguasa kolonial itu menguap. Pemberontakan yang serupa dengan Toli-Toli juga meletus di Garut, Jawa Barat.

Keresahan rakyat, yang menjalar di desa-desa dan kota-kota, terus berkobar menjadi api perlawanan di sepanjang tahun 1920-an. Puncaknya adalah pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh PKI di Jawa tahun 1926 dan di Sumatera tahun 1927.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Moh Juanda

    Mohon info referensi H. Hayun yang lebih mendetail