Pembatasan Jumlah Parpol Di Bawah Rezim Neoliberal

Kembali rezim neoliberal berusaha memperberat syarat pendirian partai politik (parpol), syarat sebuah parpol menjadi peserta pemilu, serta syarat parpol peserta pemilu meloloskan wakilnya ke dalam parlamen melalui aturan parlamentary threshold. Sejak pemilu pertama sampai dengan yang ketiga di era reformasi ini (masing-masing 1999, 2004, 2009), saringan terhadap partisipasi parpol semakin diperketat melalui aturan-aturan. Tiga lapis saringan politik yang disebut tadi memastikan kecenderungan sistem politik yang membatasi keberadaan partai politik—yang secara langsung maupun tak langsung berhakekat monopoli ruang politik oleh orang atau kelompok tertentu (terutama yang bermodal) dan menggusur orang atau kelompok lain yang saat ini terus “dilemahkan”.

Pada sisi yang lain, banyaknya jumlah parpol sebagai peserta pemilu kerap menjadi “kejutan” bagi mayoritas rakyat yang lama hidup dalam alam depolitisasi. Situasi ini menimbulkan persoalan tersendiri, karena pada perkembangan lebih dari sepuluh tahun ini, banyaknya jumlah parpol belum menghasilkan kualitas baru yang mencolok dalam konfigurasi politik nasional maupun daerah. Rakyat digiring untuk melihat dan mengalami situasi, bahwa seluruh partai politik sama saja, dan bahkan, lebih parahnya, mengenakan ukuran-ukuran moralitas yang abstrak terhadap persoalan politik yang kongkrit. Misalnya, kampanye tentang anti politisi busuk, yang meski bisa dibuat kriteria-kriteria sebagai pembenaran, namun kenyataannya telah meningkatkan rasa antipati rakyat terhadap politik secara keseluruhan. Atau dengan menyamakan situasi sekarang dengan ungkapan Lord Acton, penulis dari abad ke-19, “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pastilah korup secara mutlak”. Dengan anggapan demikian, politik transaksional yang hanya berdasarkan uang kemudian diterima sebagai kewajaran—toh semuanya sama saja buruknya. Padahal kenyataan yang ada tidaklah demikian.

Sementara dalil-dalil teoritis pun terus diproduksi oleh penguasa melalui jubir-jubir di kalangan politisi maupun melalui intelektual pendukung, seperti yang sering dikatakan bahwa pemerintahan tidak dapat berjalan efektif dengan banyaknya jumlah partai seperti sekarang. Sekali lagi, kenyataan tidak efektifnya suatu pemerintahan bukanlah karena persoalan jumlah partai yang banyak, melainkan akibat persoalan-persoalan lain yang lebih kompleks. Memang parpol-parpol yang ada turut memberi andil bagi kerusakan yang terjadi, namun andil merusak ini lebih tepat dilihat sebagai dampak dari sejarah panjang depolitisasi dan pragmatisme yang mewabah akhir-akhir ini.

Dalam perhitungan yang sederhana, kekuatan-kekuatan politik yang telah berada di posisi berkuasa atau status qou, meski tidak mutlak, secara “alamiah” tidak menghendaki hadirnya parpol baru yang dapat menjadi kompetitornya pada saat pemilu. Menghadapi situasi ini, tuntutan untuk membuka ruang partisipasi kerakyatan dalam sistem politik, perlu dirumuskan dalam program yang kongkrit dan sesuai; misalnya, partisipasi partai lokal di seluruh provinsi dan kabupaten, dibuka peluang konfederasi antar parpol, sampai dengan tuntutan paling tinggi adalah dibukanya kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang ataupun kelompok untuk berkompetisi secara “ bebas dan demokratis” dalam pemilu. Di satu sisi editorial ini tidak untuk meremehkan kapasitas kekuatan-kekuatan politik yang telah menguasai panggung politik utama untuk bertarung secara programatik. Namun di sisi lain, langkah-langkah menuju monopoli politik oleh segelintir parpol penguasa, sambil menutup peluang munculnya kekuatan alternatif, hanya akan melonggarkan kontrol terhadap penguasa, dan mempersempit kesempatan mengganti pemerintahan yang tidak becus bekerja untuk rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Salam…Tanggapan saya dan silahkan dibantah
    Perangkat/langkah hukum utk memperketat syarat pembentukan parpol, dalam Ps. 2 ayat (2) huruf a, UU. No. 31/2002 ttg Parpol ditentukan syarat kepengurusan sekurang-kurangnya 50% kab/kota pd setiap prov. yg b’sangkutan, & 25% dr jumlah Kec pd Kab/kota yg bersangkutan, selanjutnya di tingkatkan dlm Ps. 3 ayat (2) huruf d UU No. 2/2008, jd 60% dr jmlh prov, 50% jml Kec pd tiap kab/kota yg bsangkutan, skrg ada wacana utk menaikan lg 75 % (625 org)= sebaran di 25 prov.

    Sejak Soeharto lengser, sistem keparpolan kita adalah sit. hegemonik (jaman Orba) dr th 71 sp 97, saat Golkar dgn dukungan militer & birokrasi mreaih rata2 tdk kurang dari 69 perolehan suara, mengalami perubaan mjd sejenis ‘atomic multyparty system’

    Ttg Eelectoral Threshold (ET)terus meningkat sejak UU 12/2003 ttg pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dlm ketentuan peralihan (pasal 142), Parpol Peserta Pemilu 1999 yg mmperoleh 2% atau lebih jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD Prov/Kab/Kota yg tsebar sekurang2nya di 1/2 jmlah prov & 1/2 kab/kota seluruh Indonesia ditetapkan sbg Parpol Peserta Pemilu setelah Pemilu 99

    Dalam perangkat hukum itu jg, ps. 143 ayat (1) UU No.12/2003. Partai Peserta Pemilu 1999 yg dapet kurang dr 2% jmlah kursi DPRD prov dan Kab/kota yg tsebar di stengah kab/kota seluruh INA, tdk boleh ikut dlm Pemilu berikut kecuali bgabung dgn parpol lain. Perkembangan selanjutnya ET dirumuskan dlm Ketentuan Peralihan (Ps. 315) UU No. 10/2008 ttg Pemilu Agt DPR, DPD dan DPRD yakni Parpol Peserta Pemilu 2004 yg memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD prov. Yg tsebar sekurang2nya di ½ jmlah prov seluruh INA, atau mmperoleh sekurang-kurangnya 4% di ½ jmlh kab/kota selurh INA, ditetapkan sebagai Parpol peserta Pemilu 2004. Skrg partai2 besar di senayan akan menambahnya mjd 5%, lom tau krn lom di godok. Pribadi sy sepakat peningkatan itu apalagi terkait dgn pilpres 2014 mengingat sistem yg memperkuat/memperbaiki sistem presidensial, sehingga ada penekanan thd parpol2 utk membangun koalisi permanen, spt di Venezulea dan Mexico yg menganut Plularity mayoritas sederhana, runoff with a reduced threshold di Argentina 45% dlm Pilpres, Brasil perlu mayority/mayoritas sederhana bersyarat bdampak positif bg pembentukkan multikepartaian sederhana dlm parlemen.

    Dlm hub itu, perlu dipertimbangkan mendesain sistem pemilu adalah proporsional tdknya suatu pemilu terkait erat dgn besaran dapil; penampenambahan kursi dlm setiap dapil akan meningkatkan proporsionalitas, oleh krn tingkat deviasi semkain turun. Namun, meningkatnya proporsionalitas sbg akibat dr penambahan kursi di setiap dapil, berbanding terbalik dgn tingkat fragmentasi sistem kepartaian. Dimana semakin meningkat jumlah kursi yg dialokasikan dlm setiap dapil (proporsionalitas yg meningkat), maka fragmentasi sistem kepartaian jg semakin meluas. Wacana sistem Mix proporsional terbuka, yag dilempar Cetro Hadr Gumay, yakni setengah spt sistem pemilu legisllatif 2009 yg lalu dan nomor urut adalah mengeembalikan oligarkhi partai, kasian yg berkarir, dan yg bermodal yg paling kuat (dapet no urut teratas). Bagi, itu rawan konflik&hrs memperhatikan kelembagaan keterwakilan. Sederhananya perbaikan dikit aje, misal ttg tahap2 alokasi kursi, khususnya tahap III.

    Kritik sy thd artikel di atas: 1. Terlalu abstrak, 2. kritik Data Rb prnah mengkritik artikel sy mengenai hal ini yg kemudianmembuat sy mengkaji kembali, yg dimaksudnya adlah membuka peluang pintu rezim neoliberal, oleh krn itu PRD menolak tegas krn koalisi permanen hrs secara ‘alamiah. Maksud sy ‘alamiah’ spt apa?, sampai kapan?, msh mjd pertanyaan bg sy, 3. ‘Dalil’ yg selalu mengacu pd kekuatan neoliberal, mewarnai artikel di atas sbg ‘pembenaran’ Editorial BO ini., 4. Penggalan kalimat “Sekali lagi, kenyataan tidak efektifnya suatu pemerintahan bukanlah karena persoalan jumlah partai yang banyak, melainkan akibat persoalan-persoalan lain yang lebih kompleks.”, sy belum memahami sbg org awam.
    Namun demikian, msh ada peluang di MK jika partai2 keberatan. Tks
    NB: Solusi konferedasi Parpol adalah langkah progresif utk jalan tengah menurut sy

    Salam Hormat.

  • Komentar Kawan Girindra ada baiknya dipasang di rubrik opini atau bedah ekonomi politik.

    Komentar yang sungguh sangat baik dan mendalam.

  • Kawan Gede…, aku sebenarnya banyak belajar dan mungkin jg tindakan2ku di pergerakan sedikit banyak terinspirasi dari BO, sudah berulangkali ku inbox/sms Rudi, krn memang web ini berangkat dari nurani. Setiap Mas Rudi atau Ulfa dkk mentag, pasti aku membaca, kadang ngerti kadang kagak, kadang di benak “iy bener tuh org”, bg Gink cukup dgn memahami esensi buah karya tulis kawan2 BO/PRD sdh merupakan guru gratis wkwkwkwkwkwk. Makanya kmrn bbrp hari gak nongol, pd kemane neh anak2 BO, sp aku sms Mas Rudi & Mbak Ulfa (ternyata lg training jurnalis & wisata ideologis, gak ngajak2 :(….mengenai tanggapanku di artikel ini, bukan membantah dan sok tau, tp ingin lbh saling mengenal karakter masing2 dan berdiskusi hrs gmn neh kawan2???, ape gw salah atau gmn gitu, masih belajarlah, sehingga setiap pembaca setia BO bisa berdialog satu sama lain. Aku punya saran untuk BO ke depan, agar ada semacam Chating di BO (dgn anggota, iuran 10.000/perbulan). Karena bukannya matre, tp untuk keberlangsungan dan kemauan BO sebagai media perjuangan alternatif!!! Media Rakyat!!! Media Berdikari!!! Salam hormat kawan2… 🙂