Pembangunan Tidak Berorientasi Ke Rakyat

Ekonomi Indonesia tumbuh 6,5% pada akhir 2011 lalu. Konon, pertumbuhan ekonomi itu yang tertinggi di Asia Tenggara. Angka inilah yang selalu digembar-gemborkan pemerintah sebagai “keberhasilan pembangunan ekonomi”. Akan tetapi, bagi banyak orang Indonesia, yang melihat dengan mata kepala sendiri keadaan negerinya, menanggapi angka-angka itu cukup sinis.

Pada akhir tahun 2011 juga, United Nations Development Programme (UNDP) melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semua negara. Indonesia, negara yang konon paling berkembang ekonominya di Asia Tenggara, justru terperosok di peringkat 124 dari 187 negara. Indeks IPM Indonesia adalah 0,617. Indonesia kalah jauh dari Malaysia (0,761), Singapura (0,866), Brunei (0,838), Thailand (0,682,) dan Filipina (0,644).

Ada satu yang tak bisa dipungkiri: pertumbuhan ekonomi tidak memperbaiki kuantitas dan kualitas manusia Indonesia. Di sini, kita melihat seolah ada keterpisahan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Padahal, jika kita melongok pada pembukaan UUD 1945, di sana pembangunan manusia diletakkan sebagai tujuan pokok pembangunan nasional.

Lihat saja sektor pendidikan nasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat SMP baru mencapai 70% dan SMA baru 60%. Artinya, masih banyak anak Indonesia yang belum mengakses pendidikan. Itupun, menurut data Kemendiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Artinya, ada 1,5 juta lulusan SMP yang terlempar di jalan.

Di bidang kesehatan juga tidak ada kemajuan. Yah, bebeberapa tahun terakhir ada program jaminan kesehatan untuk rakyat miskin: di tingkat nasional ada program Jamkesmas, sedangkan di daerah ada Jamkesda. Pada kenyataannya, program ini tidaklah universal dan gagal menjangkau keseluruhan rakyat miskin.

Di DKI Jakarta, misalnya, survei Litbang Kompas menemukan bahwa baru 29% rumah tangga miskin yang punya kartu JPK-Gakin. Artinya, mayoritas rumah tangga miskin tidak tersentuh program ini. Belum lagi, menurut temua Litbang Kompas ini, masih ada sekitar 19,9% pemegang kartu JPK-Gakin dimintai uang saat berobat di rumah sakit.

Pendidikan dan kesehatan sangat vital bagi pembangunan manusia. Akan tetapi, sejak beberapa tahun terakhir, dua sektor ini mulai diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan pendidikan dan kesehatan telah berubah menjadi “komoditas” yang siap diperjual-belikan dengan harga pasar. Ini membuat biaya pendidikan dan kesehatan meroket naik dalam beberapa tahun terakhir.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah ketersediaan pangan, sandang, dan perumahan. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun beberapa tahun terakhir Indonesia selalu terancam “krisis pangan”. Ini dipicu oleh kenyataan bahwa produksi pangan Indonesia sudah hancur. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan pangannya.

Situasi di atas berdampak lebih jauh. Harga sembako di dalam negeri tidak terkontrol dan terus meroket naik. Dalam setahun saja, harga sembako bisa naik berkali-kali. Pasalnya, harga sembako sudah benar-benar dilempar ke mekanisme pasar. Hal itu benar-benar mempengaruhi akses rakyat terhadap pangan.

Nah, salah satu alat untuk meningkatkan kemampuan rakyat mengakses kebutuhannya adalah daya beli. Di satu sisi, daya beli rakyat terus tergerus karena harga kebutuhan pokok terus meroket naik. Sementara pada  sisi lain, pendapatan ekonomi rakyat tidak ada perbaikan: politik upah murah masih merajalela di lapangan industri dan sebagian besar rakyat Indonesia bertahan hidup dengan bekerja di sektor informal.

Dengan uraian di atas, maka jelas sekali bahwa pembangunan manusia tertinggal jauh di belakang atau bahkan sengaja ditinggalkan. Ini bisa terjadi karena beberapa hal:

Pertama, logika pembangunan sekarang ini dikuasai oleh logika kapital, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, berbagai sektor strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pendidikan dan kesehatan, telah diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kedua, pemerintah gagal menjalankan industrialisasi yang berpijak pada pertanian sebagai dasarnya. Sektor pertanian dibiarkan hancur digilas liberalisasi. Sedangkan sebagian besar hasil produksi berupa bahan mentah langsung diekspor ke pasar internasional. Tidak ada perspektif pemerintah untuk membangun industri olahan. Situasi ini kian diperparah dengan diserahkannya sumber-sumber energi kepada korporasi asing.

Ketiga, konsep pembangunan sekarang sangat meminimalkan peran negara dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Kita sekarang diperbudak oleh sebuah doktrin sesat: “pasar bisa mengefisienkan dan mendisiplinkan segalanya dan, setelah itu, menciptakan efek menetes ke bawah”.

Keempat, konsep pembangunan sekarang tidak dipandu oleh sebuah politik perekonomian. Akibatnya, kebijakan pembangunan sekarang tidak punya keberpihakan dan tidak punya tujuan yang jelas.

Politik perekonomian kita, yaitu Pasal 33 UUD 1945, sudah ditinggalkan pemerintah sejak lama. Akibatnya, pembangunan nasional kita tidak berpihak kepada kepentingan nasional dan juga tidak punya cita-cita memakmurkan rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut