Pedagang Asongan Se-Jawa Gelar Aksi Massa Di Kementerian BUMN

Sedikitnya 400-an pedagang asongan dari berbagai Daerah Operasi (DAOP) PT. Kereta Api Indonesia di pulau Jawa menggelar aksi massa di depan kantor Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin (23/6/2014).

Dalam aksinya para pedagang menuntut pencabutan Instruksi Direksi PT KAI nomor 2/LL.m006/KA2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang penertiban pedagang asongan di lingkungan PT. KAI.

“Kebijakan itu membunuh ruang hidup ekonomi para pedagang asongan yang selama ini berjualan di stasiun kereta api,” kata koordinator asosiasi pedagang asongan, Riyanto.

Menurut Riyanto, dalam proses penertiban pedagang asongan tersebut, PT. KAI menggandeng Marinir dan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska). Akibatnya, kata dia, banyak sekali praktek kekerasan dan penganiayaan terhadap pedagang asongan.

Selain itu, Riyanto juga mengungkapkan, kebijakan PT. KAI itu juga membunuh berbagai jenis kuliner tradisional dan produk kerajinan rakyat yang selama ini dipasarkan oleh pedagang asongan di sekitar lingkungan PT. KAI.

Dalam aksinya para pedagang juga menuntut agar Direktur PT. KAI, Ignasius Jonan, segera dicopot dari jabatannya. “Selama menjadi Direktur PT. KAI, Jonan melahirkan banyak kebijakan yang anti-rakyat,” teriak seorang pedagang asongan.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945), Alif Kamal, menganggap kebijakan PT. KAI menggusur pedagang asongan sebagai bentuk penghilangan fungsi sosial BUMN untuk memajukan ekonomi rakyat.

“Kalau alasannya ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan para pengguna jasa kereta api, seharusnya bukan digusur. Seharusnya PT. KAI membangun fasilitas berjualan yang layak bagi pedagang asongan agar tertata rapi,” kata Alif.

Alif pun menuding PT. KAI sengaja menggusur para pedagang kecil untuk memberi tempat kepada retail modern. Baginya, tindakan PT. KAI justru membenarkan praktek monopoli dagang oleh pemodal swasta di sekitaran peron dan di atas gerbong kereta api.

Alif mengingatkan bahwa kehadiran pedagang asongan di lingkungan PT. KAI adalah bukti kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara.

Dalam aksi siang tadi, perwakilan pedagang sempat berdialog dengan pihak Kementerian BUMN. Pihak kementerian BUMN menjanjikan akan menggelar perundingan dalam hitungan 10 hari kedepan dengan menghadirkan pihak PT. KAI dan perwakilan pedagang asongan.

Usai menggelar aksinya di kantor Kementerian BUMN, ratusan pedagang asongan ini bergerak menuju kantor Komnas HAM. Di sana mereka mengadukan berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. KAI, Polsuska, dan Marinir.

Para pedagang menuntut Komnas HAM agar mendesak PT. KAI menghentikan penggunaan Marinir dalam penertiban pedagang asongan di stasiun dan di atas gerbong kereta api.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut