KPP-KBB: Pernyataan Bupati Ciamis Memperdalam Konflik Agama

Sejumlah organisasi sosial dan penggiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KPP-KBB) mengecam pernyataan Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin, yang menolak keberadaan Ahmadiyah.

“Pernyataan Bupati Ciamis itu jelas tidak bisa dikategorikan sebagai statmen pribadi. Namun statmen yang sangat berbahaya dari seorang kepala daerah yang dapat berimplikasi terhadap praktek penyebaran kebencian dan terintimidasinya minoritas Ahmadiyah, terutama di Ciamis,” kata aktivis ELSAM, Adiani Viviana, melalui siaran pers yang diterima redaksi, di Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Menurut Adiani, pernyataan Bupati Ciamis itu bukanlah solusi atas konflik yang terjadi. Sebaliknya, kata dia, pernyataan Bupati tersebut justru akan menyulut aksi yang lebih luas dari kelompok-kelompok intoleran.

“Pernyataan Bupati Ciamis tersebut, sekali lagi, dapat menyulut aksi yang lebih luas dari kelompok intoleran. Kelompok intoleran merasa mendapat amunisi,” paparnya.

Sebagai pelayan publik, kata Adiani, seorang Bupati mestinya bersikap dan menunjukkan keseriusannya dalam melindungi warganya yang menghadapi tekanan atau bahaya dari kelompok lain.

“Ia harus  mampu memberikan jaminan dan perlindungan tiap warganya untuk menjalankan agama atau kepercayaannya masing-masing, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945,” kata Adiani.

Ia menambahkan, sebagai Kepala Daerah, Bupati  Ciamis juga seharusnya menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, Adiani yang mewakili KPP-KBB menuntut Bupati Ciamis segera menghentikan praktek penyebaran kebencian melalui statemen-statemen yang berpotensi merusak kerukunan umat beragama, dan memperuncing konflik yang ada.

Ia juga mendesak Bupati Ciamis menarik kembali statmennya dan meminta maaf kepada Jemaat Ahmadiyah atas statmennya. “Sebagai pejabat pemerintah harus melindungi semua warganya termasuk kelompok minoritas dengan tindakan, sikap, dan kebijakan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tegasnya.

Ia juga meminta Kepolisian Resort maupun Sektor Ciamis terus meningkatkan fungsi perlindungan dan pengayoman terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Ciamis.

Untuk diketahui, pada tanggal 23 Juni 2014, di Ciamis, Jawa Barat, berlangsung pawai Ta’aruf. Pawai tersebut diramaikan juga oleh 300-an orang massa Front Pembela Islam (FPI).

Selain mereka mengusung agenda penyambutan bulan Ramadhan dan deklarasi Capres, FPI juga memiliki agenda khusus, yaitu penutupan Masjid Ahmadiyah Ciamis pada awal pawai.

Namun, upaya penutupan Masjid itu tidak berhasil. Pasalnya, begitu mendapat kabar penutupan masjid itu, jemaat Ahmadi bergegas mengajukan permohonan perlindungan ke Kepolisian Sektor Ciamis. Beberapa polisi dari Polsek Ciamis termasuk Kapolsek berjaga di Masjid Ahmadiyah.

Namun di akhir pawainya, FPI menggelar aksi di pendopo Ciamis sembari meneriakkan agar Masjid Ahmadiyah Ciamis disegel.  Unjukrasa disambut langsung oleh Bupati Ciamis. Dalam statmennya di depan massa FPI, Bupati Ciamis menyatakan bahwa ia secara pribadi menolak Ahmadiyah. Ia meminta kepada FPI agar bersabar karena penutupan masjid mengisyaratkan beberapa prosedur yang harus ditempuh.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut