Para Artis Di Gelanggang Pilkada

Makin banyak artis yang terjun ke gelanggang politik. Untuk pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, yang direncanakan berlangsung 24 Februari 2013, tiga artis dipastikan akan turut berkompetisi: Dede Yusuf,  Deddy Mizwar, dan Rieke Diah Pitaloka.

Artis Dede Yusuf akan berpasangan dengan Lex Laksamana. Mereka disokong oleh Demokrat, PKB, PAN, dan Gerindra. Lalu, Dedy Wizwar dipasang sebagai cawagub berpasangan dengan Ahmad Heryawan. Mereka didukung penuh oleh PKS dan PPP. Sedangkan Rieke Diah Pitaloka, yang diusung oleh PDI Perjuangan, akan berpasangan dengan aktivis anti-korupsi, Teten Masduki.

Orang pun menyebut Pilgub Jabar sebagai “pertarungan para artis”. Sebelumnya, sudah banyak artis yang terjun ke politik, seperti Julia Perez, Maria Eva, Emilia Kontessa, Vena Melinda, Nurul Arifin, Helmi Yahya, dan lain-lain. Ada juga yang berhasil, seperti Rano Karno (Banten) dan Zumi Sola (Tanjung Jabung).

Mengapa Artis Terjun Ke Politik

Darrell M. West, penulis buku “Celebrity Politics”, pernah menguraikan faktor-faktor yang memungkinkan para artis terjun ke politik. Salah satunya, kata dia, adalah perkembangan televisi pasca perang dunia ke-II.

Kata Darrel, sebelumnya orang mendapatkan informasi dari koran cetak. Belakangan, situasi itu mulai berbalik: orang makin bergantung pada televisi. Perkembangan ini sangat menguntungkan selebritis. Kebudayaan mulai bergeser pada pemuliaan “selebriti” dan menobatkan mereka sebagai figur penting.

Selain itu, kata Darrel, selebritis diuntungkan dengan desain politik berbiaya tinggi sekarang ini. Maklum, dengan kekayaan yang dimiliknya, selebriti bisa membeli kendaraan politik untuk maju sebagai kandidat. Ia tak perlu menempuh jenjang karir politik dari bawah sebagaimana lazimnya aktivis politik.

Disamping itu, selebritis juga diuntungkan oleh buruknya kinerja partai politik. Lagipula, rakyat sedang skeptis dengan politik dan politisi. Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa 48 persen rakyat sudah tidak lagi mempercayai parpol.

Kandidat dari luar partai politik, dengan bermodalkan uang dan popularitas, bisa mengambil peluang ini untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih. Terlebih lagi, rakyat terkadang kesulitan membedakan antara apa yang dilihatnya di televisi dengan realitas.

Kemampuan Memerintah

Kehadiran para artis di gelanggang politik mengundang pro-kontra. Banyak pihak yang meragukan kemampuan sang artis. Jusuf Kalla, salah dari pihak yang meragukan artis, mengatakan, situasi memaksa orang untuk hanya memilih karena faktor popularitas semata.

Hal senada disampaikan oleh pengamat politik UI, Arbi Sanit, bahwa kebanyakan artis maju dalam pilkada hanya mengandalkan popularitas, tapi kurang dalam pemahaman politik. “Bisa menang tapi tidak bisa memimpin itu sama saja mengibuli. Jangan sampai artis itu hanya tipu-tipu rakyat dengan popularitas,” tandasnya.

Bagi saya, setiap orang memang berhak untuk terjun dalam politik. Konstitusi kita juga mengakui hak setiap warga negara, termasuk selebriti, untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik tertentu.

Namun, bagi saya, persoalannya pokoknya adalah soal bagaimana cara memerintah atau menggunakan kekuasaan agar melayani rakyat. Dalam banyak kasus, persoalan pengalaman dan kapasitas menjadi faktor penting dalam mengelola kekuasaan. Ia dituntut untuk mengerti politik, administrasi, dan mengelola kekuasaan.

Kita bisa melihat fenomena Arnold Schwarzenegger, bintang utama film “Terminator”, yang sekarang menjadi Gubernur California. Meski pandai berbicara dan berkomunikasi, tetapi ia gagap memahami seluk kebijakan. Alhasil, sebuah survei menyebutkan bahwa 70% warga California merasa Schwarzenegger membawa negara bagian itu ke arah pembangunan yang salah.

Kita juga bisa melihat fenomena Indonesia. Kita hampir tidak melihat gebrakan berarti dari para artis yang sudah bertengger di kekuasaan: Rano Karno (Wakil Walikota Tangerang), Zumi Zola (Bupati Tanjung Jabung Timur), dan lain-lain.

Masalah kemampuan memerintah tak bisa dianggap enteng. Mereka akan berhadapan dengan pekerjaan manejemen kekuasaan, mengorganisasikan apparatus kekuasaan, dan pertarungan dalam kekuasaan. Tanpa pemahaman politik yang memadai, si artis hanya akan tersandera di dalam kekuasaan. Inilah yang terhadap Dicky Chandra ketika menjadi Wakil Bupati Garut.

Kepala daerah dituntut untuk menunjukkan prestasi. Dalam kerangka itu, ia harus berani mengambil tindakan-tindakan beresiko. Terkadang, sebuah kebijakan menuntut keberpihakan tegas dan terkadang mengorbankan pihak lain. Misalnya, dalam kebijakan pembangunan mall, ia harus berani memihak pada pasar rakyat, sebab menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sekalipun akan beresiko ditinggalkan oleh kelompok pebisnis.

Selain itu, ia harus bisa mengubah sikap dukungan rakyat, yang sebelumnya dibasiskan pada dukungan fans panatik, menjadi sebuah gerakan politik. Tanpa melakukan itu, selamanya rakyat itu menganggap si kepala daerah sebagai artis pujaan hatinya. Ia dipuja bukan karena prestasi, tetapi latar-belakangnya sebagai artis.

Aditya Thamrinpenggiat di perhimpunan diskusi Praxis Theoria ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut