Belanja Militer Dan Ironi Kedaulatan Kita

Sejak tahun 2010 lalu, pemerintah Indonesia gencar berbelanja untuk memperkuat kekuatan militernya. Untuk proyek modernisasi persenjataan militer dalam lima tahun, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 15 milyar dolar AS atau sekitar Rp 166 triliun. (Sumber: DW)

Belanja militer memang terus meningkat. Pada tahun 2012, belanja militer Indonesia mencapai Rp 72,5 trilyun. Angka itu naik 30% dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2013, anggaran militer mencapai Rp 77,7 trilyun. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia gencar membeli pesawat jet tempur Sukhoi, kapal patroli, tiga kapal perang kecil dan sejumlah tank dan rudal.

Majalah militer bergengsi, IHS Jane’s Defence Weekly, mengungkapkan bahwa, dengan belanja militer sebesar 7,17 dolar AS pada tahun 2012, Indonesia masuk dalam daftar 20 negara dengan belanja militer terbesar tahun tersebut. Indonesia dan Singapura merupakan dua negara dengan belanja militer tertinggi di Asia Tenggara.

Karena itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko yakin Indonesia akan masuk ke dalam daftar 10 negara terkuat secara militer. Sekarang ini, kata Jenderal Moeldoko, Indonesia sudah menempati peringkat ke-15 dalam daftar negara terkuat secara militer. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mengungkapkan hal yang sama.

Namun, di sini ada sejumlah pertanyaan yang muncul. Pertama, seberapa besar manfaat modernisasi angkatan perang itu terhadap perbaikan kehidupan rakyat. Kedua, apakah modernisasi angkatan perang itu telah berhasil memperkuat Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Menjawab yang pertama jelas menarik. Untuk anda ketahui, untuk RAPBN 2014, Kementerian Pertahanan menerima anggaran paling besar dibanding 9 Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Kementerian Pertanian justru menerima anggaran paling sedikit. Pada tahun 2013, belanja untuk Kementerian Pertahanan mencapai Rp 81 triliun, sementara belanja Kementerian Pertanian hanya Rp Rp16,42 triliun. Inilah yang janggal: pemerintah menggenjot persenjataan, tetapi melupakan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Apa gunanya senjata yang canggih dan modern apabila rakyat dalam keadaan lapar?

Terkait mana yang prioritas dalam anggaran, Indonesia seharusnya banyak belajar dari Kuba, sebuah negeri kecil di kawasan Karibia. Pada tahun 1990-an, ketika ekonomi-nya terjepit krisis akibat kolapsnya Uni Soviet, Kuba justru memotong anggaran militernya untuk memperkuat anggaran pendidikan. Inilah yang membuat Kuba tampil sebagai bangsa beradab dan bermartaba di dunia, dengan ditopang oleh kemajuan sektor pendidikan dan kesehatannya yang setaraf dengan negara-negara maju.

Pertanyaan kedua juga cukup menarik. Menurut kami, konsepsi pertahanan kita harus sejalan dengan cita-cita nasional kita, yakni menjadi bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribdian secara budaya.

Ketahanan politik bermakna kebebasan kita sebagai sebuah negara Merdeka untuk menjalankan politik sendiri sesuai dengan konsepsi nasional kita. Artinya, sebagai negara merdeka, kita seharusnya bisa membuat peraturan sesuai dengan kepentingan rakyat kita, bukan karena intervensi atau dikte dari bangsa lain.

Pada kenyataannya, di bawah rezim SBY, kedaulatan politik kita justru nyaris tidak ada. Pada tahun 2006 lalu, kajian BIN menemukan fakta bahwa ada 72 Undang-Undang baru pasca reformasi yang merupakan pesanan asing. Lebih lanjut disebutkan, bahwa ada tiga lembaga asing, yakni Bank Dunia, IMF, dan USAID, yang berada di balik pembuatan UU tersebut. Artinya, secara politik kita sebetulnya mulai kehilangan kedaulatan di hadapan pihak asing.

Kenyataan di lapangan ekonomi lebih miris lagi. Dalam satu dekade terakhir, kita nyaris tidak punya lagi kedaulatan ekonomi. Hampir semua kekayaan alam kita dikangkangi oleh modal asing. Lihatlah bagaimana perusahaan asing dengan leluasa merampas tanah dan kekayaan alam milik bangsa kita. Lihatlah betapa bebasnya Freeport mengeruk kekayaan emas dan tembaga kita di Papua. Ironisnya, TNI dan Polri justru diposisikan menjaga kepentingan perusahaan asing.

Lihat juga betapa lemahnya ketahanan ekonomi kita akibat ketergantungan terhadap impor. Hampir semua kebutuhan rakyat kita, termasuk pangan, didapatkan melalui impor. Makanan-makanan impor menyumpal mulut kita setiap hari dan sekaligus membuat kita kehilangan empati terhadap penderitaan petani dan produsen pangan lokal kita. Bahkan, dalam urusan kedelai dan garam, bangsa ini harus mengimpor dari negara lain.

Apa gunanya kita punya jet-jet tempur Sukhoi, kapal selam, tank, kapal perang dan lain-lain apabila perusahaan asing tetap leluasa mencaplok jutaan hektar tanah kita dan mengeruk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya?

Lagipula, apa gunanya kita bangga dengan persenjataan modern, jika semua senjata itu kita beli dengan mahal dari negeri lain. Berapa banyak uang rakyat yang harus dihamburkan untuk memakmurkan industri persenjataan di negara maju. Kenapa anggaran militer itu tidak dipakai untuk mengembangkan industri persenjataan di dalam negeri?

Bung Karno pernah mengingatkan, ketahanan suatu bangsa haruslah dipupuk dari tiga hal: ketahanan politik (politieke weerbaarheid), ketahanan ekonomi (economische weerbaarheid), dan ketahanan militer (militair weerbaarheid).

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut