Pandangan KIPP Terhadap UU Penyelenggara Pemilu

JAKARTA (BO)– Komisi II DPR telah menyetujui RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, kemarin (15/9). Dalam ketentuan RUU perubahan ini, terdapat sejumlah ketentuan-ketentuan baru tentang penyelenggara pemilu.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, Komite Independen pemantau Pemilu (KIPP) menyampaikan sejumlah pandangan kritis terkait perubahan tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima Berdikari Online, misalnya, KIPP mengharapkan KPU tetap berpedoman dan mampu menjalankan asas-asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, transparansi, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas.

Selain itu, sehubungan dengan posisi strategis panitia seleksi (Pansel) dalam memilih 11 orang komisioner, KIPP berharap bahwa Pansel harus diisi oleh unsur-unsur yang memenuhi kriteria rekam jejak.

“Pansel tidak pernah tercatat memiliki keberpihakan langsung terhadap kekuatan-kekuatan politik tertentu dan mempunyai wawasan serta pengetahuan sosial-politik luas serta kredibilitas yang diakui secara luas,” kata Girindra Sandino, koordinator Kajian KIPP Indonesia.

Tidak hanya itu, kata Girindra, Pansel harus menghindari penentuan pilihan yang ditentukan oleh tekanan opini publik yang menobatkan tokoh tertentu maupun tekanan politik yang mengusung calon komisoner tertentu.

Persoalan lain yang disorot KIPP, kata Girindra, adalah soal di dalam internal KPU harus jelas dan rinci diatur ruang lingkup pertanggung-jawaban. Hal itu, kata Girindra, untuk tidak mengulangi kedaan KPU sekarang yang menunjukkan penghindaran tanggung jawab Ketua KPU atas proses dan produk Rapat Pleno KPU, sekalipun sudah jelas digariskan dalam UU.

Lalu, soal penegakkan hukum atas jajaran penyelenggara pemilu, KIPP meminta agar hal itu lebih dipertegas. Katanya, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) jangan menjadi semacam ‘komite etik’ yang justru berperan atas nama Kode Etik untuk melindungi unsur-unsur penyelenggara dan atau pengawas yang melakukan penyimpangan.

Girindra juga menggaris-bawahi tentang belum jelasnya aturan mengenai aturan pengunduran diri komisioner KPU atau Bawaslu. “Keterpilihan sebagai komisioner KPU atau Bawaslu adalah amanat negara,” tegasnya.

Girindra mengharapkan KPU sebagai institusi harus mampu menjaga independensi. Akan tetapi, ia juga mencela penyalahgunaan makna independensi sebagai keleluasaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab.

Terakhir, Girindra juga meminta adanya pengaturan yang jelas tentang tugas dan kewajiban PPS, baik di dalam UU penyelenggara pemilu maupun dalam UU pemilu mendatang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut