Pakta Integritas Tidak Efektif

Penetapan tersangka terhadap sejumlah kader Demokrat, seperti Anas Urbaningrum (Ketua Umum), Hartati Murdaya (Anggota Dewan Pembina), Andi Mallarangen (Sekretaris), Angelina Sondakh (Wakil Sekjend), dan Nazaruddin (Bendahara), benar-benar memojokkan partai yang dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Banyak yang bilang, inilah era keruntuhan Partai Demokrat. Sejak tampil di pentas perpolitikan Indonesia, Demokrat terus memoles dirinya sebagai partai bersih dan santun dalam berpolitik.  Bahkan, pada kampanye Pemilu 2009, Demokrat menggaransi kader-kadernya untuk menolak korupsi. Muncullah jargon “Katakan Tidak Pada Korupsi!

Sekarang cintra anti-korupsi Demokrat itu ambruk. Saiful Mujani Research Center memperkirakan pemilih Demokrat tinggal 8 persen. Padahal, pada pemilu 2009, Demokrat meraup 10 persen. Lalu, di tengah-tengah puing kehancuran itu, SBY mencoba membangun kembali. Maka disusunlah apa yang disebut “Pakta Integritas”.

Pakta integritas itu berisi 10 point, yang esensinya mengharuskan kader Demokrat menjadi bersih (bebas korupsi), melayani rakyat, santun, bertanggung-jawab, dan siap keluar dari partai jika terbukti korupsi. Pakta integritas ini wajib ditandatangani oleh seluruh kader partai. Ini kemudian menjadi semacam gerakan nasional Demokrat untuk memulihkan citra partai.

Berhasilkah? Tentu saja tidak. Baru saja menandatangani “Pakta Integritas”, anggota DPR dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, kedapatan membolos dari Sidang Paripurna DPR membahas RUU Pencegahan Tindak Pindana Terorisme. Anas Urbaningrum pun ikut menandatangani Pakta Integritas. Belakangan, KPK menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Pakta Integritas bukanlah proyek baru. Digagas oleh Transparancy International pada tahun 1990an, Pakta Integritas ini menjadi instumen untuk mengikat komitmen individu maupun institusi untuk melawan praktek suap dan korupsi. Di Indonesia, lembaga-lembaga maupun institusi berlomba-lomba untuk menandatangani Pakta Integritas ini. Benarkan praktik suap dan korupsi langsung menurun?

Banyak yang menjadikan “Pakta Integritas” ini sebagai alat pencitraan semata. Kesan yang dimunculkan: kalau sudah menandatangani Pakta Integratis berarti sudah bersih. Pada kenyataannya, Pakta Integritas ini sangat lemah untuk menarik komitmen individu maupun institusi untuk memerangi korupsi. Pertanyaan mendasarnya: bagaimana sebuah praktek yang berasal dari sistim ekonomi-politik, misalnya korupsi, bisa diperangi dengan seruan moral belaka?

Pakta Integritas ini, seperti juga kebanyakan “Kontrak Politik”, sama sekali jauh dari perhatian dan kepedulian publik. Dengan demikian, tidak ada sebuah kekuatan yang bisa memastikan atau mengawal individu maupun institusi dalam menjalankan Pakta Integritas-nya. Tanpa kepedulian publik, Pakta Integritas hanya akan menjadi jargon kosong tanpa bukti konkret.

Selain itu, kita patut bertanya, sanksi atau konsekuensi seperti apa yang akan ditimpakan kepada individu atau institusi ketika mereka melanggar isi Pakta Integritas? Kalau pemberian sanksi diberikan kepada institusi masing-masing, bukankah semua institusi—termasuk Parpol—sudah punya ketentuan berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Akhirnya, tak ada bedanya antara AD/ART dan Pakta Integritas. Apakah AD/ART, juga Peraturan Organisasi lainnya, tak cukup mengikat kader dan anggota partai?

Masalahnya, di mata sebagian orang, politisi itu hanya menjadi politik sebagai sarana “mencari nafkah”. Tak heran, begitu mereka mendapat jabatan, maka pekerjaan pokok mereka adalah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, entah dengan jalan korupsi atau apapun.

Partai politik dibangun sekedar untuk tujuan itu. Akibatnya, tata-kelola kepartaian di Indonesia mengesampingkan hal-hal pokok, seperti kaderisasi, kedisiplinan, dan penguatan militansi. Makanya, parpol itu tak ubahnya persengkokolan bersama untuk memperkaya diri. Perdebatan dalam politik hanyalah soal “siapa dapat berapa, kapan, dan bagaimana caranya.”

Makanya, menurut kami, tidak ada jalan untuk menyehatkan perpolitikan kita selain mengubah cara-pandang soal politik itu. Politik harus dikembalikan pada khittahnya: sarana memperjuangkan kepentingan umum. Begitu juga partai politik, yang awalnya kemunculannya di Indonesia sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut