Pak Jokowi, Sebaik-baiknya Investasi Adalah…

Di akun twitternya, pada Rabu (15/1) sore, Presiden Joko Widodo nge-tweet begini: sebaik-baik komitmen investasi adalah yang terealisasi.

Untuk itu, Bapak Presiden yang Mulia berpesan, layanilah investor dengan sebaik-baiknya, setinggi-tinginya, sehormat-hormatnya.

Sepertinya, pak Jokowi keliru. Sebagai Presiden Republik Indonesia, yang di pundaknya terpikul tugas berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, seharusnya Jokowi bilang begini:

Pertama, sebaik-baiknya komitmen investasi adalah yang menghargai Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Dan karena itu, investor tidak seharusnya diperlakukan sebagai “Tuan”, sementara kita menjadi “Pelayan”.

Kita dan investor seharusnya adalah mitra bisnis yang setara. Tidak ada tuan maupun pelayan. Tidak bisa yang satu untung, sedangkan satunya merugi. Keduanya harus sama-sama diuntungkan.

Kedua, sebaik-baiknya komitmen investasi adalah yang memakmurkan rakyat banyak. Artinya, kehadiran investasi harus berdampak pada peningkatan kemakmuran rakyat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, misalnya, lewat penyerapan tenaga kerja dengan upah layak dan kondisi kerja yang manusiawi. Secara tidak langsung, misalnya, lewat pajak dan royalti yang dibayarkan kepada Negara, lalu oleh Negara didistribusikan ke rakyat lewat program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain.

Jadi, pak Jokowi, sebisa mungkin, jangan biarkan investasi itu justru merampas hak-hak rakyat. Jangan sampai, demi melayani investor, tanah rakyat dirampas-paksa, lalu diganti-rugi yang tak sebanding dan senilai.

Ketiga, sebaik-baiknya investasi adalah yang ramah-lingkungan alias berkelanjutan. Jangan memberi izin investasi secara ugal-ugalan, yang bisa berdampak buruk pada ruang hidup dan daya dukung lingkungan.

Karena itu, pak Jokowi, buang jauh-jauh idemu untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ananilis Mengendai Dampak Lingkungan (AMDAL). Percayalah, pak, seperti juga sudah sering diperingatkan para ahli dan aktivis lingkungan, penghapusan AMDAL hanya akan memperparah bencana ekologi.

Keempat, sebaik-baiknya komitmen investasi adalah yang memperkuat ekonomi nasional. Jangan sampai terjadi sebaliknya, liberalisasi investasi membunuh potensi hidup ekonomi swasta nasional, BUMN, koperasi rakyat, maupun usaha kecil dan menengah rakyat.

Bagaimana pun, usaha swasta, BUMN, koperasi dan usaha rakyat merupakan tulang-punggung ekonomi nasional. Jika mereka ambruk, maka ekonomi nasional tidak punya tulang-punggung. Bayangkan manusia tanpa tulang-punggung?

Ada kesan Presiden Jokowi hanya melihat investasi dengan wajah tunggal: pemberi manfaat sebesar-besarnya. Walhasil, dengan segala daya upaya, termasuk menghalalkan segala bentuk perampasan terhadap ruang dan hak hidup rakyat, Jokowi menggelar karpet merah untuk investasi.

Padahal, sebagai “petugas” dari partai yang mendaku marhaenis, partai yang kemana-mana menenteng foto Sukarno dan kutipannya dalam kegiatan-kegiatannya, harusnya Jokowi ingat betul wejangan Pak Karno soal investasi.

Bagi Sukarno, investasi asing tak hanya berwajah pemberi manfaat, tetapi berwajah imperialistik juga. Dari dua wajah ganda ini, wajah yang kedua-lah yang paling tampak di mata Sukarno.

Dalam risalah Indonesia Menggugat, Sukarno terang-terangan menyebut penanaman modal asing alias investasi asing itu sebagai salah satu ciri imperialisme.

Ia bahkan menganalogikan dampak investasi itu bak drainase. Ya, drainase, saluran untuk mengalirkan air. Seperti drainase, kekayaan bangsa kita mengalir keluar, sementara bangsa kita kekeringan.

Hatta juga sehaluan pikiran dengan Sukarno. Lewat risalah berjudul “Pengaruh Koloniaal-Kapitaal di Indonesia”, yang dimuat Daulat Ra’jat, 20 November 1931, Hatta menunjuk bahwa investasi tak melulu pembawa manfaat, tetapi juga bisa berujung petaka.

Hatta mewejangkan, kalau pun harus mengundang investasi asing, karena modal dalam negeri sangat tipis, maka perlu selektif: pilihlah investasi yang padat-karya, agar penyerapan tenaga kerjanya lebih besar.

Selain itu, kata Hatta, kalau investasinya dari luar, apalagi dominan, maka tampuk produksi di tangan asing. Sementara para investor ini dituntun satu-satunya tujuan mereka: mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Meski begitu, jangan cepat menuduh Sukarno dan Hatta anti-investasi asing. Keduanya sadar, dengan keterbataan modal dan teknologi di dalam negeri, kehadiran investasi asing memang dibutuhkan.

Hanya saja, itu tadi, ada syarat: menghargai kedaulatan bangsa kita, berdampak langsung bagi rakyat, ramah lingkungan, dan tidak mematikan ekonomi nasional.

Investasi harus selaras dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara: mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu kalau pak Jokowi merasa diri sebagai Presiden Republik Indonesia, yang tunduk pada Pancasila dan UUD 1945. Itu!

IBRAHIM YAKUB

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid