Model Pembangunan Partisipatif Di Pedesaan Bangladesh

Inilah cerita menarik dari Monashatoli, desa kecil berpenghuni 5000 warga di distrik Barguna, Bangladesh. Desa ini bisa berjarak 470 kilometer dari Ibukota Bangladesh, Dhaka. Meski agak jauh, dan terkesan terpencil, tetapi keberhasilannya patut diacungi jempol.

Yang patut digali dari sukses Monashatoli adalah model pembangunannya yang berbasis partisipatif: dari bawah ke atas. Di sini, sebuah komite beranggotakan 15 orang, yang dipilih sendiri oleh warga desa, terlibat langsung dalam merumuskan, memutuskan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan.

Ini lebih mirip konsep “Dewan Desa”—di Bangladesh disebut “Gram Samiti”. Yang menarik lagi, sebagian besar anggotan Dewan Desa ini adalah kaum perempuan. Ini mematahkan anggapan kaum patriarkal, bahwa tempat kaum perempuan hanya di dalam rumah dan di atas ranjang.

“Fokus utama kegiatan kami adalah meningkat kehidupan kaum miskin, khususnya mereka yang tidak mendapat kesempatan atau pinjaman ataupun tidak punya suara dalam pembangunan masyarakat (mereka),” kata Shiuli Begum, pimpinan Komite alias Dewan Desa Monashatoli.

Bahwa perempuan dilibatkan dalam proses pembangunan, apalagi mengambil peran memimpin, adalah sesuatu yang tabu dan sekaligus hal baru di Bangladesh. Maklum, budaya patriarkal telah menyingkirkan kaum perempuan di negara Asia Selatan berpenduduk 150 juta orang itu.

Namun, perlahan-lahan konsep Dewan Desa berhasil mengikis cara pandang patriarkal itu. Konsep pembangunan berbasis komunitas, yang berusaha menarik partisipasi seluruh warga desa, telah memberi kesempatan kepada perempuan Monashatoli untuk mengambil peran. Inilah yang menarik dan patut diapresiasi.

Ide ini pertama-kali bergulir pada tahun 2003, mengikut pada konsep Pembangunan Berbasis Komunitas (CDD), yang pendanaannya disokong oleh Bank Dunia. Mungkin, inilah cerita tidak menariknya: proyek progressif tetapi fundingnya lembaga imperialis. Tapi, ingat, Bank Dunia mencaplok ide progressif ini setelah sukses diterapkan oleh kaum kiri di Amerika Latin. Tentu saja setelah memberangus ide-ide perjuangan politiknya.

Sejauh ini, di Bangladesh, ada ratusan kelompok perempuan yang sedang berjuang mempertontokan, bahwa “yang termiskin dari yang miskin’ punya kapasitas dan keahlian untuk mengatur sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, dan menerjemahkan rancangan di atas kertas menjadi tindakan nyata.

Di sini tidak dikenal konsep “bos alias Tuan”—semua orang punya suara dan kesempatan yang sama.

Kehidupan Baru

Pemerintah Bangladesh membentuk apa yang disebut “Pendanaan Pembangunan Sosial (SDF). Agen pendanaan ini bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan Bangladesh.

Pada tahun 2003, SDF kecipratan proyek pengentasan kemiskinan Bank Dunia senilai 120 juta dollar AS. Proyek itu diberi nama “Nuton Jibon” atau “Hidup Baru”.

Awalnya, proyek ini diuji coba di dua kabupaten, yakni Gaibandha dan the Jamalur. Sekarang proyek ini diperluas hingga 16 Kabupaten dan mendorong 300.000 keluarga menemui kehidupan baru mereka yang lebih baik.

“Hal paling menakjubkan dari konsep CDD ini adalah sangat partisipatif dan tidak ada intervensi eksternal. Setiap orang bebas mengambil dan menjalankan keputusan secara sistematis,” kata Mahbubur Rahman, Direktur SDF, kepada Inter Press Service (IPS).

Di Monashatoli, misalnya, para perempuan yang memimpin desa menyiapkan sebuah peta sosial desa mereka: jumlah penduduk, jumlah rumah, pasokan air bersih, kualitas jalan, dan infrastruktur seperti bangunan sekolah.

Setelah itu, mereka kemudian mengajukan proposal pendanaan lembaga bernama Lembaga Pendanaan Pembangunan (IDF), yang memang dibentuk untuk mendanai proyek pembangunan komunitas, dengan sokongan pemerintah dan sektor swasta.

Dana yang dikucurkan kemudian dipakai untuk mendanai proyek pembangunan desa, seperti jalanan, bangunan, instalasi sumur tabung, terminal bus, pasar, dan pelabuhan sungai.

Pada bulan November 2012, desa Monashatoli menerima dana 8600 dollar—lebih kecil dari sebelumnya—untuk membangun jalan sepanjang 210 meter dan sejumlah sumur tabung yang melayani 300 keluarga.

Model pembangunan ini jelas merombak struktur sosial di wilayah pedesaan Bangladesh.

Usha Rani Datta, 30 tahun, warga dari desa tetangga Dhewkhandi mengatakan kepada IPS, “orang-orang di sini memperlihatkan antusiasme yang luar biasa dalam pembangunan. Setiap orang berpartisipasi dalam pertemuan dan ingin melalukan sesuatu untuk masyarakatnya.”

“Perempuan yang dulu hanya terkungkung dalam ruang terbatas (rumah tangga) sekarang sibuk melaksanakan administrasi pembangunan  masyarakat,” kata Mukta Nag, pimpinan Dewan Desa Dhewkhandi kepada IPS News.

Solusi Jangka Panjang

Ketika Nuton Jibon pertamakali diluncurkan, salah satu target utamanya adalah meningkatkan kesempatan kerja dalam jangka panjang, dengan meningkatkan keterampilan, dukungan pendapatan dari hasil kegiatan, dan memperkuat akses terhadap pasar dan lembaga keuangan.

Dengan perempuan yang memegang kendali proyek-proyek pembangunan, program pengembangan keahlian dan fasilitas pinjaman menjadi sangat populer di pedesa Bangladesh. Banyak warga miskin mengakses pinjaman ini untuk memulai usaha kecil.

Mosammet Rashida, 27 tahun, warga Monashatoli, meminjam 125 dolar untuk membeli sapi perah tahun lalu. Setelah mencetak keuntungan bulanan 24 dollar dari menjual susu, sekarang ini meminjam 200 dollar lagi untuk pengembangan usahanya.

“Sebelum saya bergabung dengan Samiti Gram, saya terpaksa mengemis di jalanan untuk bertahan hidup. Tetapi Nuton Jibon telah mengubah hidup saya,” kata Rashida kepada IPS.

Hal serupa dialami Pori Banu, 24 tahun, yang meminjam 235 dolar untuk membangun warung di pinggir jalan. Suami Pori, Mojibor, yang bekas penarik becak, sekarang berdagang keliling dan mendapat untung 60 dollar perhari.

“Saya sekarang mampu menyekolahkan dua anak saya, karena saya bisa membayar uang sekolah mereka dan membelikannya buku-buku,” kata Pori ke IPS.

Menurut Ousmane Seck, senior Bank Dunia untuk pembangunan pedesaan di Bangladesh sekaligus bos dari program Nuton Jibon, “pengalaman kami menunjukkan bahwa perempuan sanggup menjadi manajer sumber daya yang sangat handal.”

Banyak ahli menyimpulkan, program pengurangan kemiskinan di level makro punya dampak nasional. Biro Statistik Bangladesh baru-baru ini merilis data bahwa kemiskinan telah menurun dari 24 persen di tahun 2005 menjadi 17,6 persen di tahun 2010.

Sekali lagi: program pembangunan berbasis demokrasi partisipatif ini membawa dampak positif. Hanya saja, yang berbeda dengan pengalaman Amerika Latin, model ala Bangladesh ini diisolasi dari kebijakan ekonomi-politik negara dan menjadi proyek di level mikro-politik.

Ditulis oleh Raymond Samuel dengan mengolah dari sumber aslinya di IPS News Agency.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut