Mie Instan dan Kedaulatan Pangan

Beberapa hari ini tersuguh berita, bahwa salah satu produk mie instan dari Indonesia dilarang oleh otoritas ekonomi Taiwan, dengan alasan kandungan bahan pengawet yang terlalu tinggi atau tidak sesuai patokan pemerintah Taiwan, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Menurut perwakilan ekonomi Taiwan di Jakarta, seperti dikutip sebuah media online, pelarangan ini masih akan terus berlaku sampai ada kejelasan dari hasil penelitian laboratorium mereka. Terlepas bahwa ada persaingan dagang di antara para produsen mie instan dalam kasus ini, sebagian dari kita kembali terajak untuk memikirkan hal sederhana tapi sangat populer tersebut; mie instan.

Sekonyong-konyong mie instan telah menjadi salah satu pilihan makanan pengganti nasi bagi sebagian (atau sebagian besar) rakyat Indonesia. Selain murah dan cepat saji—sesuai namanya, campuran bumbu dan zat kimia menghasilkan perpaduan rasa yang lumayan digemari. Menurut perkiraan World Instan Noodle Association (WINA), rata-rata konsumsi mie instan di Indonesia termasuk yang tertinggi yaitu 65,2 bungkus per kapita per tahun, atau sebanyak 14,99 miliar bungkus. Data ini dilansir tahun 2007, yang artinya sangat mungkin telah terjadi penambahan sampai tahun ini.

Meningkatnya jumlah konsumsi mie instan juga berarti meningkatnya konsumsi pangan impor, mengingat mayoritas produk mie instan saat ini menggunakan gandum sebagai bahan baku pokok. Akibatnya terjadi pula pergeseran konsumsi dari jenis pangan yang lebih dikenal sebelumnya seperti beras, sagu, umbi-umbian, dan jagung. Pergeseran pola konsumsi (atau pola makan) ini, yang dimulai sejak tahun 1970-an, telah menciptakan ketergantungan terhadap pangan impor, karena gandum tidak dapat dihasilkan di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedaulatan pangan, hal yang sama terjadi pada jenis pangan yang lain seperti beras, jagung, dan kedelai. Perlahan-lahan masyarakat di negeri ini, yang dianugerahi tanah subur dan beragam potensi pangan, tidak lagi menjadi penghasil melainkan menjadi konsumen pangan.

Masalah kedaulatan pangan ini berkait dengan industri mie instan di Indonesia. Pertanyaan pokoknya adalah sejauh mana produsen mie instan dapat menggunakan sumber bahan baku dari jenis pangan yang ada di dalam negeri, seperti yang disebutkan di atas. Dalam logika yang sederhana, menggunakan sumber bahan baku dalam negeri akan berdampak positif terhadap pertanian, karena permintaan terhadap hasil pertanian dalam negeri akan meningkat—yang berarti meningkatkan pula harga jualnya. Meski masih dalam skala kecil, kami mengapresiasi upaya sejumlah kalangan yang membuat terobosan dengan memproduksi mie instan dari bahan baku sagu dan umbi-umbian.

Sementara persoalan lain yang juga mendesak adalah pengawasan terhadap hasil produk mie instan. Lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya telah aktif sejak awal mengenakan standar yang aman dan sehat dalam periksaan terhadap produk mie instan ini. Jenis makanan yang murah dan praktis seperti ini perlu mendapat perhatian khusus dari BPOM karena kandungan kimia pengawet yang nyaris tak terhindarkan dan luasnya konsumen yang menggemarinya saat ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut