Mereka Yang Hanya Diperlukan Kalau Ada Pemilu

Lahir, besar, dan bermukim di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi pejabat resmi enggan memberi pengakuan. Ya, inilah nasib tragis yang disandang warga Tanah Merah yang bermukim di Plumpang, Jakarta Utara.

Sudah bertahun-tahun warga Tanah Merah berjuang untuk mendapat pengakuan negara. Untuk diketahui, sekitar 35 ribu jiwa warga yang bermukim di Tanah Merah belum punya kartu identitas sebagai warga negara; KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain.

Akibatnya, warga Tanah Merah sering mendapat kesulitan jika berurusan dengan persoalan-persoalan yang berurusan dengan kartu identitas dan administrasi kependudukan. Untuk urusan sekolah, misalnya, anak-anak dari Tanah Merah selalu mendapat kesulitan. Begitu pula dengan urusan kesehatan, mencari pekerjaan, dan banyak hal lainnya.

Banyak anak terpaksa putus sekolah kerena soal identitas. Sebagian besar warga juga kesulitan mendapat pekerjaan. Sebab, untuk melamar pekerjaan, seseorang perlu melampirkan identitas resmi. Warga Tanah Merah tidak punya hal itu.

Warga Tanah Merah bukannya pasrah memikul nasib. Sudah beberapa tahun ini mereka berjuang keras di bawah payung “Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB)”. Hampir semua kantor pejabat berwenang, dari Walikota, Gubernur, Mendagri, bahkan Presiden, sudah didatangi. Tak satupun pejabat itu yang menggubris tuntutan warga.

Warga Tanah Merah juga pernah melakukan aksi pendudukan selama berminggu-minggu di depan kantor Mendagri. Tetapi, bukannya direspon, Mendagri memanggil Satpol PP untuk membubarkan aksi pendudukan warga.

Tiba-tiba, ketika Pilkada DKI Jakarta sudah mendekat, KPU berusaha memaksa warga Tanah Merah menggunakan hak pilihnya. Padahal, warga Tanah Merah tidak punya KTP dan perangkat RT/RW yang diakui resmi. Akhirnya, sebagai jalan pintasnya, KPU memaksa warga Tanah Merah punya kartu pemilih dengan alamat ‘RT00/RW00”.

Pada 12 Maret 2012 lalu, KPUD Jakarta Utara mengancam akan mempidanakan warga Tanah Merah jika mereka menolak menggunakan hak-pilihnya. Padahal, jika warga Tanah Merah tetap dibuatkan kartu pemilih dengan alamat palsu, bukankah itu melanggar perintah Undang-Undang?

Dalam peraturan KPU nomor 12 tahun 2010 pasal IV ayat 2 (c) disebutkan: “berdomilisi di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen Kependudukan dari instansi berwenang.”

Artinya, jika warga Tanah Merah tetap didaftarkan tanpa mengacu pada KTP atau dokumen resmi lainnya, juga dengan alamat domisili yang disebut “RT00/RW00”, maka sebetulnya KPU menabrak sendiri keputusannya.

“Warga untuk bisa didata Pilkada itu harus memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan di Tanah Merah kan tidak punya,” kata Sekretaris FKTMB, Purwanto, saat menggelar aksi massa di kantor KPUD Jakarta (26/3/2012).

Ya, warga Tanah Merah sangat tahu aturan. Mereka justru ingin menegakkan aturan yang dibuat pemerintah. Anehnya, dalam berbagai kasus, pemerintah itu yang justru sering menabrak aturan yang dibuatnya sendiri. Seperti dalam kasus Warga Tanah Merah ini.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Girindra Sandino

    hak pilih merupakan hak politik seseorang/WN yg bisa digunakan atau tidak. KPUD Jakarta telah melakukan pelanggaran fatal. Mengenai syarat utk mjd pemilih, sebagaimana diketahui Dalam peraturan KPU nomor 12 tahun 2010 pasal (4) ayat 2 huruf c menegaskan: berdomilisi di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen Kependudukan dari instansi berwenang. Lebih jauh dalam Pasal 115 ayat (4) UU 12/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
    enam juta rupiah) dan paling banyak
    Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

    KPUD Jkt harus benar2 memperhatikan ini, kl tdk, bisa jadi bumerang.

  • Girindra Sandino

    hak pilih merupakan hak politik seseorang/WN yg bisa digunakan atau tidak. KPUD Jakarta telah melakukan pelanggaran fatal. Mengenai syarat utk mjd pemilih, sebagaimana diketahui Dalam peraturan KPU nomor 12 tahun 2010 pasal 4 ayat (2) huruf c menegaskan: “berdomilisi di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen Kependudukan dari instansi berwenang.”
    Lebih jauh dalam Pasal 115 ayat (4) UU 12/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
    “Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
    enam juta rupiah) dan paling banyak
    Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah.”
    KPUD Jkt harus benar2 memperhatikan ini, kl tdk, bisa jadi bumerang.