Mendongak ke Jakarta, Melupakan Mentawai

Indonesia mendongak ke Jakarta. Ramai pembicaraan soal ras, agama, pidana, dan pembubaran ormas. Membosankan dan menjijikkan.

Indonesia adalah Jakarta. Potret dari segala aktivitas kekuasaan. Para media kapital berlomba-lomba menyebarkan persoalan pilkada dan pasca pilkada Jakarta. Agar berita mereka menarik di baca. Zaman globalisasi dan internet, semua memang cepat bisa menyebar dan diketahui banyak orang. Termasuk curhatan Ahok dari rutan.

Senin lalu, 8 mei. Wacana pembubaran HTI berhembus, sejak sang jendral Orba-is Wiranto menyatakan membubarkan HTI. Dalih stabilitas dan anti-Pancasila kembali terdengar, walaupun alasan itu adalah omong kosong Negara sejak zaman Orde Baru. Sontak kabar ini viral kemana-mana.

Perdebatan pro dan kontra muncul, berusaha mengomentari pembubaran HTI. Ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama merespon dengan deklarasi dukungan terhadap tindakan reaksioner Negara. Para akademisi sedang sibuk menganalisis dan mengomentari soal pembubaran. Aksi solidaritas dukung Ahok muncul dari berbagai penjuru daerah. Dari warung kopi ke warung kopi mahasiswa sedang sibuk mengomentari soal kekalahan Ahok dan kemenangan Anies. Hegemoni politik pasca Pilkada DKI, memang banyak melibatkan fraksi-fraksi borjuasi nasional bahkan seluruh elemen masyarakat.

Kita sedang menyaksikan pertentangan kelas menengah yang berlangsung dalam intensitas lebih luas dan lebih brutal. Ini hanya soal kekuasaan dan ekonomis antara dua kubu. Menyebabkan sebagian kelompok dan individu terseret arus dukung mendukung sampai pada pertarungan politik dan perebutan pengaruh dikalangan kelas menengah.

Semua mata melihat Jakarta. Kelas menengah sedang sibuk di Jakarta. Sampai lupa, Indonesia bukan hanya Jakarta.

***

Situasi lain terjadi di belahan barat Indonesia. Mentawai, salah satu kepulauan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Jauh dari keramaian, bahkan jauh dari perdebatan penistaan agama seperti di Jakarta. Dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Mereka lebih sibuk mengurusi hutan, lahan dan hasil laut untuk menopang perekonomian mereka dari pada membuang waktu melihat Jakarta.

Pulau Mentawai memang bukan soal Pilkada, bukan pula soal ras, agama dan omong kosong lainnya. Di hari yang sama, Mentawai juga sedang menghadapi HTI (Hutan Tanaman Industri). Baru terbebas dari HTI, Mentawai kembali terancam ekspansi sawit. Izin konsesi PT.Biomass Andalan Energi dengan luasan lahan 73.500 hektar akan mengganti hutan mereka dengan sawit.

Wilayah kelola masyarakat adat Mentawai semakin sempit. Hanya 18% dari total daratan Mentawai, 82% menjadi kawasan hutan Negara dengan status hutan produksi dan lindung. Bahkan luas 18% tersebut masih saja menjadi incaran investor perkebunan berskala besar terutama sawit. Perkebunan sawit itu akan dikembangkan di Siberut, Pagai dan Sipora. Menilik ke belakang, rencana perkebunan sawit dimulai sejak izin lokasi keluar untuk lima perusahaan, salah satunya PT.Biomass Andalan Energi. Rencana perkebunan sawit itu batal karena mendapat penolakan dari masyarakat, gereja dan organisasi masyarakat sipil lain.

Pada tahun 2015, dua perusahaan sawit mengajukan penerbitan kembali izin usaha perkebunan sawit sekitar 17.000 hektar di pulau pagai. Permohonan kembali ditolak oleh masyarakat Mentawai. Sawit bukanlah jalan keluar melepaskan Mentawai dari ketertinggalan, ungkap mereka. Gagasan sawit ini, jelas bertentangan dengan sikap penolakan masyarakat Mentawai. Sejak dua perusahaan sawit; Citra Mandiri Widya Nusa dan Puri Citra Maharani berniat membuka perkebunan sawit sejak 1999 sampai sekarang.

Di banyak hal, peralihan tanah masyarakat kepada konsesi perusahaan perkebunan mengawali proses pemiskinan mereka. Mentawai kehilangan akses dan kontrol dalam menentukan pola produksi di tanah mereka sendiri. Semua keputusan perusahaan, semata-mata proyeksi bisnis. Suku Mentawai hanya sekedar buruh, dengan gaji RP.10.000 per/hari di atas tanah mereka sendiri.

Mentawai dan Jakarta adalah perbedaan dua sisi mata uang. Ini soal pulau emas yang dilupakan.

Pedalaman Gorottai Kepulauan Mentawai. Banjir kerap mendera kampung mereka membuat penghuni hijrah ke kampung sebelah. Dari 40 keluarga, sekarang tersisa 11 keluarga. Anak-anak tak bisa bersekolah, karena sekolah dasar swasta di kampung tutup. Pemkab bilang sulit bikin sekolah negeri karena jumlah murid terlalu sedikit.

Menurut masyarakat, kampung mereka berada di kerendahan hingga langganan banjir. Hujan deras satu jam sudah membuat kampung tergenang. Kondisi ini diperparah sejak pepohonan di hulu tergerus perusahaan pengelolaan hutan (HPH) PT. Salaki summa sejahtera (SSS). Gorottai termasuk kampung dalam HPH, pohon-pohon di tanah sukunya sudah ditebangi tahun lalu. Uang pengganti diberikan SSS Rp 1 juta di bagi-bagi ke anggota suku. Satu kubik kayu Meranti atau Kruing dihargai Rp 37.000.

Kala banjir tiba, warga Gorottai mengungsi ke perbukitan. Mereka tak bisa membawa apa-apa. Semua barang diletakkan di pagu (plafon rumah) sembari menunggu banjir surut. Arus deras. Beruntung tak ada korban jiwa.

“Bantuan banjir tidak ada, perusahaan hanya membantu kampung kami pada saat natalan. Kampung kami diberi uang Rp 500.000 untuk punen (perayaan potong babi),” Ungkap Goiron, warga Mentawai.

Sebagian besar daratan Mentawai kawasan hutan. Hutan negara 82 persen, suaka alam 183.378 hektar, hutan lindung 7.670 hektar. Hutan produksi 246.011 hektar, HPK 54.856 hektar. Sedang alokasi penggunaan lain hanya 109.217 (18 persen). Kondisi ini menyebabkan banyak desa di Mentawai terisolir karena tak terjangkau infrastruktur darat dan biaya transportasi tinggi.  Ruang kelola minim, menyebabkan masyarakat Mentawai berladang di hutan negara. Tak heran, Mentawai masih salah satu daerah tertinggal. Hutan Mentawai sudah sejak lama terkuras perusahaan tetapi tak membawa kesejahteraan bagi warga, malah sebaliknya, menerima masalah.

Daerah pedalaman di Indonesia telah didefinisikan, dibentuk, dibayangkan, dikelola, dikendalikan, dieksploitasi dan ‘dibangun’ melalui berbagai wacana dan praktik yang berlangsung melalui kebijakan pemerintah, aktivisme nasional dan internasional serta pemahaman masyarakat awam. Lebih lanjut, hutan Mentawai sebenarnya tidak alami.Tetapi hasil dari intervensi dan modifikasi oleh manusia selama beberapa generasi yang mengaburkan perbedaan murni antara hutan dan lahan sawit yang dibuat oleh kalangan birokrasi.

Mentawai disedot habis. Sumberdaya Mentawai diperas untuk menghidupi Jakarta.

Selama ini, tidak ada kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat Mentawai. Pemerintah memperlancar masuknya para investor dan pemodal asing ke Mentawai. Praktik kapitalisasi tanah adat masyarakat terjadi, karena melihat kekayaan sumberdaya Mentawai yang berlimpah. Tampak sekali komitmen pemerintah menguasai sumberdaya alamnya ketimbang memberdayakan sumberdaya manusia Mentawai.

Ini tidak adil. Pemerintah hanya memperhatikan Jakarta. Segala hal dilakukan untuk mengamankan Jakarta. Media-media pun melulu menyoroti Jakarta dengan segala permasalahan kecil sampai besar pasca Pilkda Jakarta. Media lebih memilih menyoroti curhatan Ahok dari rutan daripada curhatan masyarakat Mentawai atas hilangnya tanah mereka. Pemerintah lebih memilih mengamankan Jakarta dari kelompok Islam daripada mengamankan Mentawai dari kelompok korporat asing yang merampas hutan mereka. Padahal mereka lupa, kayu-kayu Mentawai itulah yang memperkokoh perumahan-perumahan mereka di Jakarta. Petani-petani Mentawai itulah yang memberi makan anak-cucu mereka. Pemerintah lupa, bahwa tanpa Mentawai mereka akan kehilangan sebagian aset investasi sumberdaya mereka.

Apa pentingnya Jakarta untuk Mentawai? Mereka dapat hidup tanpa harus bergantung dengan Jakarta, yang mereka harapkan hanya perhatian dari Negara. Mentawai tidak banyak menuntut dengan Negara, bukan seperti Jakarta. Mereka hanya meminta, kembalikan tanah-tanah mereka yang dirampas oleh Negara.

Negara bergantung atas hadirnya Mentawai. Namun pemerintah sibuk mengurusi Pilkada Jakarta. Indonesia bukan soal Jakarta, seluruh kepulauan terkecil seperti Mentawai juga butuh kehadiran Indonesia. Mereka butuh diperhatikan, mereka juga butuh dimanjakan seperti Jakarta. Mentawai bukan alat pemuas hasrat sumberdaya Negara, Mentawai juga bukan hanya alat meningkatkan pendapatan Negara. Mereka juga penting, sama seperti Jakarta.

Bukankah kita ini Republik Indonesia, bukan Republik Jakarta. Lantas, sampai kapan Mentawai di anak ”tirikan” ?

Yayan Hidayat, mahasiswa ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya Malang; Peneliti di Center Information, Journal and Forum Development (CIJFD) Universitas Brawijaya

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut