Mahalnya Kedaulatan Bagi Rakyat Papua

Pada hari ini, 1 Desember, sebagaimana terjadi setiap tahunnya, pihak aparat keamanan akan berjibaku mencegah segala bentuk upaya memperingati HUT Papua Merdeka yang biasanya diwarnai pengibaran bendera “bintang kejora”. Bahkan, untuk mengantisipasi rencana-rencana peringatan HUT Papua Merdeka, polisi mengancam akan bertindak keras terhadap para pelakunya.

Begitulah, sejak puluhan tahun bergabungnya Papua ke dalam Republik Indonesia, segala bentuk protes rakyat hendak diselesaikan dengan jalan kekerasan. Tidak terhitung berapa kali penembakan dan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap “organisasi papua merdeka”, dan serangan-serangan tertentu yang diarahkan kepada mayoritas rakyat Papua agar mereka tidak berani melawan.

Padahal, persoalan rakyat Papua adalah persoalan ketidakadilan ekonomi dan politik, sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Ketua Dewan Presidium Papua, Tom Beanal, bahwa keinginan lepas dari Indonesia dipicu oleh perlakuan tak adil pemerintah pusat, sejak Soeharto hingga saat ini.

Sejak tahun 1967, kepentingan modal Internasional, dalam hal ini PT. Freeport, sudah menjadikan papua sebagai “surga bagi pelipatgandaan keuntungan” yang tiada taranya, yang mana pemerintah pusat bertindak sebagai penjaganya. Tidak mengherankan, penindasan militer Indonesia terhadap rakyat Papua disertai suplai senjata modern dari negeri-negeri imperialis, terutama Amerika Serikat. Dan, tanpa melalui konsultasi dengan rakyat Papua, pemerintah pusat telah memperpanjang kontrak karya dengan PT. Freeport hingga tahun 2041.

Koran Investor Daily, pada 10 Agustus 2009, pernah menuliskan bahwa sebagian besar pendapatan utama PT. Freeport didapatkan dari operasi tambangnya di Indonesia, yaitu berkisar 60%. Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).

Meski begitu, Papua masih terus-menerus masuk dalam daftar deretan provinsi termiskin di Indonesia. Data resmi menunjukkan, angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat mencapai 36,80 persen, sedangkan Papua 34,88 persen. Namun, berdasarkan pengakuan Gubernur Papua, Drs JP Salossa Msi, bahwa sekitar 75% rakyat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Namun, sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, bahwa di dalam setiap kemakmuran para imperialis pastilah terdapat penindasan terhadap rakyat yang begitu kejamnya, maka eksploitasi terhadap rakyat papua pun dipagari dengan penindasan keji terhadap rakyat dan setiap organisasi perlawanan.

Untuk menyelubungi penindasan keji itu, maka pemerintah Indonesia pun menawarkan otonomi khusus (Otsus) kepada rakyat Papua. Kebijakan ini akan memprioritaskan pembangunan Papua, terutama di empat bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sebagaimana juga dengan politik etis di jaman kolonial, kebijakan Otsus tidak menyentuh persoalan mendasar rakyat Papua, yaitu kedaulatan terhadap sumber daya ekonomi dan hak politik.

Kami sangat menyakini, bahwa tanpa memberikan kedaulatan terhadap Papua untuk mengontrol sumber daya alamnya dan partisipasi politik seluas-luasnya, maka sulit untuk berbicara perbaikan ekonomi bagi rakyat Papua. Untuk menjamin hak politik rakyat Papua, maka diperlukan penarikan seluruh kekuatan militer (organik dan non-organik) dari tanah Papua. Baru setelah itu, kita bisa berbicara dialog yang seluas-luasnya dengan seluruh rakyat Papua, tentu dengan melibatkan gerakan rakyatnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut