LMND Tenggamus Tuntut SDA Dikelola Untuk Kemakmuran Rakyat

Puluhan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi di Kantor DPRD kabupaten Tenggamus, Lampung, kemarin (19/7). Mereka menuntut kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam, sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Aksi massa damai ini sempat dihadang oleh barikade Satpol PP di depan pintu gerbang kantor DPRD. Para aktivis LMND kemudian menggelar aksi teatrikal untuk menggambarkan keadaan rakyat di kabupaten Tenggamus.

“Aksi tetrikal kami menggambarkan kemiskinan rakyat di sini. Seperti anak sekolah yang tidak punya biaya, orang miskin tidak bisa berobat, dan petani yang tidak punya modal dan teknologi,” ujar Foclain Aprito, Ketua LMND kota Tenggamus.

Menurut Foclain, ada persoalan ketidak-merataan pembangunan di kabupaten Tenggamus. Ini nampak dari kenyataan: Tenggamus punya kekayaan alam yang sangat besar, tetapi masih banyak rakyatnya yang terperangkap dalam kemiskinan.

Foclain pun menuntut pemerintah serius menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. “Ini terjadi karena pemerintah mengabaikan amanat pasal 33 UUD 1945. Malahan menganut kebijakan neoliberal,” ujarnya.

Setelah berorasi selama beberapa jam, akhirnya perwakilan mahasiswa diterima berdialog dengan anggota DPRD Tenggamus. Ada empat orang anggota DPRD yang menerima perwakilan mahasiswa, yaitu: Teddy Kurnia (F-PKNU), M. Rizal (F-PDIP), Zulman Efendi (F-PPP), dan Ahmadi (FPKS).

Ahmadi, anggota F-PKS, mengaku bersedia menerima aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Menurutnya, DPRD saat ini sedang menggogok beberapa program sosial untuk rakyat, diantaranya, Jamkesta dan jaminan pendidikan SMA/SMK/MA.

Tetapi, menurut Ahmadi, ada persoalan pada alokasi anggaran. “APBD yang sekitar 736 Milyar itu sebagian besar untuk belanja operasional pegawai. Anggaran untuk pegawai mencapai 408 M, sedangkan pendidikan dan PU hanya 96 milyar,” ungkapnya.

Hal serupa ditegaskan Zulman Efendi, anggota F-PPP, yang menyampaikan bahwa anggaran Jamkesta akan memerlukan anggaran sebesar 16 Milyar pertahun. “Sedangkan anggaran pendidikan, yang tidak tercover dana BOS, akan menyerap anggaran 12 milyar pertahun,” katanya.

Tetapi pernyataan para anggota DPR itu dibantah para aktivis LMND. Menurut Aris Setianto, salah seorang pengurus LMND Lampung, seharusnya yang masih tersedia bisa menutupi program pendidikan dan kesehatan gratis.

“Dari pemaparan tadi, masih ada dana sebesar 119 milyar. Kenapa tidak dipakai untuk membiayai pendidikan dan kesehatan, padahal hanya memerlukan paling banyak 30 milyar,” tanya Aris Setianto.

Bantahan juga disampaikan Foclain Aprito. Ketua LMND kota Tenggamus itu menguraikan dengan panjang lebar potensi kekayaan alam di daerah itu. “Tetapi semua kekayaan alam itu dikuasai swasta dan asing. Ada PT Nataran Mining yang menguasai tambang emas, ada PT Geothermal Energy yang menguasai panas bumi, ada PT NUP yang juga menguasai kekayaan alam kita,” katanya.

Tetapi anggota DPRD terus menyangkal. Menurut mereka, meskipun Tenggamus punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih miskin sumber daya manusia. “Makanya kita perlu uluran tangan para investor,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut