Lima Hari Pendudukan, Gubernur Jambi Keluarkan Surat Rekomendasi

Setelah lima hari menggelar aksi pendudukan di kantor Gubernur Provinsi Jambi, ribuan petani yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945) akhirnya menemui titik terang.

Jumat, (25/10/2013), Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM yang didampingi Sekretaris Daerah dan Kantor wilayah BPN Provinsi Jambi datang menemui massa aksi dan menyerahkan langsung Surat Rekomendasi Peninjauan Ulang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1 PT. Asiatic Persada, surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional RI. Surat rekomendasi itu langsung diserahkan kepada Ketua Adat Suku Anak Dalam (SAD), Bathin Bahar Kutar.

Gubernur Provinsi Jambi mengatakan, bahwa penyelesaian konflik agraria di Provinsi jambi adalah komitmen awal menjadi Gubernur.

“Penyelesaian konflik agraria di jambi itu adalah komitmen awal saya untuk menyelesaikan. Namun, tentu dalam trek yang benar. Untuk permasalahan dengan PT.Asiatic Persada, pemerintah cuma bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Untuk masalah pencabutan itu di pusat, dan bukan wewenang kita, jadi kita kerja sama untuk itu. Kami juga merasa bahwa perusahaan tidak ada etikat baik dengan kita”, Ujar Gubernur Provinsi Jambi di depan massa aksi.

Selain itu, dalam dialognya, Gubernur Jambi juga menyampaikan rasa keprihatinannya kepada masyarakat SAD terkait masalah pendidikan. Gubernur Jambi berjanji akan membagun sekolah di Suku Anak Dalam.

“saya prihatin dengan keadaan bapak dan ibu sekalian. Kita pemerintah tentunya tidak akan membiarkan rakyat terus-menerus seperti ini. Kemarin ada yang minta bangun sekolah, ya, pasti kita bangun sekolah di SAD, agar tidak ada lagi yang tidak sekolah dan buta huruf di provinsi.jambi ini”, Katanya.

Terkait dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik Prov.Jambi, Mawardi, sangat mengapresiasi hal tersebut.

“Kita mengapresiasi pemerintah provinsi Jambi, karena telah mengabulkan tuntutan petani, yaitu merekomendasikan surat pencabutan izin HGU PT. Asiatic Persada. Kita tahu, soal pencabutan izin HGU itu berada di pusat, dan pemprov hanya bisa merekomendasikan”, pungkas Mawardi.

Karena tuntutan petani sudah dipenuhi, ribuan petani SAD kemudian membubarkan diri dan bersiap untuk kembali ke kampung mereka masing-masing. Rencananya, nantinya para petani SAD akan mendatangi kantor BPN RI untuk menyampaikan surat rekomendasi dan mendesak agar BPN RI mencabut izin HGU PT. Asiatik Persada.

Aksi massa GNP-33 UUD 1945 ini melibatkan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Perkumpulan Hijau, AGRA, CAPPA, Sawit Wacht, Serikat Petani Indonesia (SPI), LSM Peduli Bangsa, masyarakat SAD Bukit Terawang, masyarakat Sei dan Beruang serta MAPALA Gita sada Universitas Batanghari.

Hadi Yatullah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut