KPK Didesak Usut Aliran Dana Asing Ke Pejabat ESDM

Direktur Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) M Erwin Usman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana asing yang masuk ke beberapa pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Erwin, temuan itu merupakan temuan serius yang sangat membantu KPK dalam menelusuri praktek-praktek transaksi kotor di bawah meja selama ini yang libatkan mafia migas, kartel ESDM serta birokrasi yang serakah.

“KPK mesti cepat mengungkap aliran dana tersebut, dan menyasar para pimpinan korporasi asing yang terlibat,” ujarnya.

Ia juga mendesak KPK segera memeriksa Menteri ESDM Jero Wacik dalam perkara ini dalam kapasitas sebagai Menteri sekaligs Ketua Komisi Pengawas SKK Migas.

“Tindakan KPK ini sangat dibutuhkan sebagai shock teraphy sekaligus pintu masuk untuk membongkar transaksi kotor di Kementerian ESDM,” paparnya.

Apalagi, kata dia, saat ini Kementrian ESDM sedang dalam pembicaraan dengan sejumlah korporasi transnasional seperti Freeport, Newmont, Vale, Rio Tinto, Blok Mahakam dan lain-lain, terkait renegoisiasi kontrak karya tambang dan migas yang potensial terjadi upaya transaksional ilegal yang diduga kuat libatkan elit politik dan kartel migas.

Untuk diketahui, Jumat (6/9), PPATK menemukan adanya aliran dana yang masuk ke beberapa pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait kasus suap yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas Rudi Rubiandini.

“Sumber dananya dari perusahaan bernuansa asing, jenis uangnya pecahan asing,” kata Kepala PPATK, M Yusuf, sebagaimana dikutip oleh metrotvnews.com.

Namun, Yusuf tidak mau menyebutkan secara rinci apakah uang itu juga masuk ke rekening Sekjen ESDM Waryono Karno dan Rudi Rubiandini. “Saya belum bisa bicara detail, karena takut mengganggu penyidikan di Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK). Tapi yang jelas, kami akan bantu KPK semaksimal mungkin,” ujarnya.

Yusuf menyebutkan, PPATK sudah menyerahkan hasil penelusuran aliran dana tersebut kepada KPK. Diharapkan KPK bisa menemukan hal lain di luar hasil penelusuran itu. “Sudah kita kirim pada KPK untuk didalami lebih jauh lagi,” pungkasnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut