KPA: Ada 252 Konflik Agraria Di Tahun 2015

Janji pemerintahan Jokowi-JK menyelesaikan konflik agraria di Indonesia belum terwujud. Buktinya, setahun di bawah pemerintahan Jokowi-JK, jumlah konflik agraria masih sangat tinggi.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria dengan luas 400.430 hektar. Tidak hanya itu, konflik ini juga menyeret sedikitnya 108.714 keluarga.

“Satu tahun pemerintahan ini belum menunjukkan komitmen kuat dan konsisten memenuhi janji politik di sektor agraria,” kata Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin, dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2015, di Warung Daun, Cikini, Jakarta (Selasa, 5/1/2015).

Jika di tahun 2014 sektor pembangunan infrastruktur menjadi penyumbang tertinggi konflik agraria, maka tahun 2015 ini bergeser ke sektor perkebunan, yaitu 127 kasus (50 persen). Kemudian disusul oleh pembangunan infrastruktur 70 kasus (28%), lalu di sektor kehutanan 24 kasus (9,60%), sektor pertambangan 14 kasus (5,2%), kemudian lain-lain 9 kasus (4%), serta pertanian dan pesisir 4 kasus.

Konflik agraria di tahun 2015 ini juga memakan korban. Korban tewas sebanyak 5 orang, tertembak 39 orang, dianiaya sebanyak 124 orang, dan ditahan 278 orang.

Jika diakumulasi, dalam kurun waktu 11 tahun terakhir terjadi 1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga. Artinya, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia.

Jika dilihat sebaran teritorinya, ada 7 provinsi yang menyumbang konflik agraria paling banyak, yakni Riau (36 konflik), Jawa Timur (34 konflik), Sumatra Selatan (23 konflik), Sulawesi Tenggara (16 konflik), Jawa Barat dan Sumatra Utara menyumbang masing-masing 15 konflik.

Risal Kurnia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut