Konflik Agraria di Lahat, 2 Petani Tewas Dibacok oleh Preman Perusahaan

Konflik agraria antara petani di desa Pagar Batu, kecamatan Palu Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dengan PT Arta Prigel, berujung korban jiwa.

Sabtu (21/3/2020) siang, terjadi antara bentrok antara petani dengan security perusahaan, preman, dan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

Dalam kejadiaan itu, 2 orang petani tewas setelah ditikam dan dibacok oleh security dan preman perusahaan. Sementara 4 petani lainnya juga mengalami luka karena sabetan senjata tajam.

Berdasarkan kronologi yang didapatkan oleh berdikarionline.com, pada Sabtu pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak 70-an orang gabungan security perusahaan PT Arta Prigel, ditambah preman dan 5 aparat kepolisian bersenjata laras panjang mendatangi desa Pagar Batu.

Mereka memaksa petani agar keluar dan meninggalkan lahan yang tengah berkonflik. Namun, masyarakat menolak, sehingga terjadi perundingan.

Para petani, yang berjumlah 100-an orang, bersikukuh bertahan di atas lahan 180 hektar. Lahan tersebut dulunya milik petani yang diambil paksa oleh PT Arta Prigel.

Setelah setengah siang, petani mendesak pihak security, preman dan polisi segera meninggalkan lokasi. Namun, bukannya mundur, security, preman dan polisi memprovokasi petani sehingga terjadi bentrokan.

Dalam bentrokan itu, seorang petani bernama Putra Bakti (35) ditikam di bagian dada oleh security dan preman perusahaan. Malangnya, Suryadi (40) yang berusaha untuk menolong Putra ikut ditikam dan dibacok.

Bentrokan baru mereda setelah polisi meletuskan tembakan ke udara. Selain korban tewas, 4 petani juga mengalami luka-luka. 2 diantaranya, Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35), juga mengalami luka bacok di tangan.

Semua korban, termasuk Suryadi dan Putra, sempat digotong ke RS Lahat. Namun, sampai di rumah sakit, nyawa Suryadi dan Putra tidak tertolong.

Untuk diketahui, konflik antara petani dengan PT Arta Prigel bermula sejak 1993. saat itu, perusahaan datang membuka perkebunan sawit di desa Pagar Batu.

Namun, perusahaan sawit itu menyerobot lahan warga seluas 180,36 hektar. Padahal, lahan warga itu sudah ditanami karet, kopi dan sayur-sayuran.

Saat itu, petani tidak bisa berbuat banyak, karena perusahaan dibekingi oleh aparat ABRI. Namun, begitu rezim Orde Baru runtuh, petani mulai berani menyuarakan kembali haknya atas tanah yang terampas.

Namun, di tahun 2006, PT Arta Prigel malah mendapat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2000 hektar di desa Pagar Batu. HGU itu masih menyabot 180,36 hektar yang diklaim oleh petani.

Tetapi petani tak patah arang. Mereka mulai menggelar aksi protes untuk memperjuangkan tanahnya, mulai dari kantor Desa, Camat, Bupati hingga Gubernur. Mereka bahkan beberapa kali menggeruduk kantor BPN.

Hingga di permulaan 2019, saat menggelar aksi di kantor Gubernur Sumsel, keluar rekomendasi agar Bupati Lahat segera menyelesaikan konflik tersebut.

Di tangan Bupati, perjuangan petani berbuah pembentukan Tim-9 untuk menyelesaikan konflik. Dalam perjalanannya, tim ini sudah melakukan verifikasi lahan. Sayang, kerja tim tidak berlanjut, sehingga mendorong petani melakukan aksi pendudukan lahan.

Belakangan, setelah perjuangan petani mendapat sokongan dari Komite Reformas Agraria Sumatera Selatan (KRASS), kasus ini ditangani oleh BPN Sumsel. Dari sini, terjadilah pertemuan antara petani dan Bupati Lahat.

Tanggal 1 Maret lalu, Bupati Lahat sudah memanggi pihak perusahaan. Namun, pihak perusahaan bersikukuh tidak mau melepas lahan seluas 180 hektar itu.

Alih-alih menghormati proses penyelesaian yang sedang bergulir, perusahaan justru berkali-kali mengirim security dan polisi untuk mengusir petani dari lahan yang diduduki.

Kejadian hari ini adalah kali keempat perusahaan mengirimkan security, polisi dan preman.

Di tempat terpisah, Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Provinsi Sumsel, Muhammad Asri, mengutuk kejadian itu. Ia mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kejadian ini.

“Kami mengecam tindakan perusahaan dan aparat keamanan yang menyebabkan tewasnya 2 orang petani ini,” kata Asri melalui siaran pers, Sabtu malam.

Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel turun tangan menyelesaikan konflik agraria ini lewat skema reforma agrarian sesuai mandat pasal 33 UUD 1945.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid