Komnas Perempuan: Uji Materi Di MA Harus Terbuka Dan Akuntabel

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menuntut adanya pengadilan terbuka dan akuntabel terkait mekanisme Uji Materi/Judicial Review (JR) di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tuntutan Komnas Perempuan tersebut disuarakan setelah MA menolak permohonan JR terhadap dua Peraturan Daerah, yakni Perda Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perda Kabupaten Bantul No.5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran, yang dianggap diskriminatif dan melanggar hak azasi kaum perempuan.

Menurut Kunthi Tridewiyanti, komisioner Komnas Perempuan, putusan MA menolak permohonan JR kedua Perda tersebut semata-mata karena alasan formil adalah tidak tepat, bertentangan dengan mandat Konstitusi, dan berakibat pada pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan.

Karena itu, kata Kunthi, Komnas Perempuan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti LBH Jakarta, Wahid Institute, ANBTI, ELSAM dan tim advokasi GKI Yasmin melakukan eksaminasi publik atas putusan MA tersebut.

Eksaminasi publik, yang mendapat dukungan Komisi Yudisial (KY), melibatkan sejumlah pakar hukum dan HAM, yakni Dr. Maruarar Siahaan, SH., Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA., Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., Muktiono, SH. M.Phil. dan Kamala Chandrakirana, MA.

“Majelis eksaminasi mengidentifikasikan bahwa muatan kedua Perda tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Kunthi.

Selain itu, kata Kunthi, majelis eksaminator juga menggarisbawahi ketidakcermatan dalam penyusun kebijakan daerah itu dalam memenuhi berbagai aspek hukum, terutama hukum pidana, hukum acara pidana, hukum tata negara, dan hukum HAM.

Tak hanya itu, majelis eksaminator juga menilai kedua peraturan ini juga jelas diskriminatif, karena meski terkesan melindungi, namun di sisi muatan aturan kedua Perda tersebut justru memberangus kebebasan dan mengkriminalisasikan perempuan.

Menyikapi hasil eksaminasi tersebut dan mencegah keberulangan, Komnas Perempuan mendesak peradilan terbuka dan akuntabel terkait mekanisme JR di MA. “Perbaikan ini bersifat segera dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya reformasi Mahkamah Agung, baik secara internal maupun melalui revisi UU tentang MA,” tegas Kunthi.

Dengan adanya proses pengadilan yang terbuka, Komnas Perempuan berharap, MA tidak hanya melakukan pemeriksaan berkas namun memeriksa fakta-fakta riil atas kepentingan perlindungan warga negara dari kebijakan diskriminatif.

Disamping itu, pengadilan terbuka juga akan memastikan putusan MA akan dapat mendekatkan rasa keadilan karena merefleksikan pemahaman yang komprehensif tentang norma HAM, Konstitusi dan kesetaraaan dan keadilan gender, di samping aspek hukum tata negara, hukum pidana dan hukum acara pidana.

Dalam konteks Otonomi Daerah, Komnas Perempuan menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas pengadilan dalam mekanisme JR di MA sangat penting mengingat maraknya kebijakan daerah yang diskriminatif atas nama moralitas dan agama.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, jumlah kebijakan diskriminatif di tingkat pemerintah daerah hingga penghujung tahun 2013 sudah mencapai 342 buah. Sementara pada tahun 2009, jumlahnya ada 154. Artinya, ada peningkatan dua kali lipat kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di daerah.

Anna Yulianti

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut