Pedagang Pasar Sentral Kendari Tuntut Hak Berdagang

Pedagang kendari.jpg

Ratusan pedagang pasar sentral kendari, yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945), menggelar aksi massa di kantor Walikota Kendari, Rabu (26/2/2014).

Dalam aksinya itu para pedagang menuntut Pemkot Kendari menunda peresmian pasar sentral Kendari, yang dijadwalkan akan dilakukan oleh Walikota Kendari Ir Asrun pada tanggal 1 Maret mendatang, hingga ada kejelasan soal hak-hak dan nasib pedagang.

Menurut koordinator aksi, Ruslan Saleh, kebijakan Walikota Kendari yang mengharuskan setiap pedagang untuk membeli kios/los untuk bisa berdagang di pasar tersebut.

“Setiap pedagang diwajibkan membayar uang muka untuk kios baru sebesar Rp 5 juta per meter untuk kategori kios subsidi. Sedangkan untuk kios non-subsidi, pedagang diwajibkan membayar Rp 25 juta,” ungkap Ruslan Saleh.

Menurut Ruslan, pada pedagang menilai kebijakan Pemkot Kendari itu sangat tidak masuk akal dan merugikan pedagang. Pasalnya, para pedagang ini adalah bekas pedagang di pasar sentral lama. Selama ini mereka hanya direlokasi sementara di pasar Higienis.

Selain itu, kata Ruslan, biaya pembangunan pasar sentral yang baru, yang menelan dana sebesar Rp 120 milyar, berasal dari dana APBD dan APBN. Dengan demikian, Pemkot Kendari tidak punya alasan untuk memperjual-belikan kios-kios di pasar baru tersebut.

“Kalau pembangunan pasar sentral baru memakai APBD/APBN, seharusnya para pedagang berhak mendapatkan kios secara gratis dan demokratis,” tegas Ruslan.

Di tempat yang sama, aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menilai kebijakan Pemkot Kendari memperjual-belikan kios pasar sentral yang dibangun dengan APBD/APBN sebagai bentuk penyimpangan.

“Pembangunan pasar itu memakai uang rakyat, tidak ada alasan bagi Pemkot Kendari untuk mengkomersilkannya. Kalau itu terjadi, patut dicurigai bisnis kios itu masuk ke kantong siapa,” kata Usman.

Usman menjelaskan, Pemkot Kendari memperhatikan nasib para pedagang yang notabene butuh tempat berdagang yang baik dan modern. Dengan begitu, kata dia, ekonomi rakyat di kota Kendari bisa berkembang.

Para perwakilan pedagang kemudian berdialog dengan Asisten I Pemkot Kendari. Pihak Pemkot Kendari berjanji akan membahas tuntutan pedagang tersebut.

Sementara para pedagang bersama organisasi yang bernaung di bawah GNP 33 UUD 1945, seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan HMI Komisariat Unsultra, berjanji akan menggelar aksi massa terus-menerus hingga tuntutan mereka tercapai.

Sebelumnya, massa aksi GNP 33 ini sempat menggelar aksi massa di kantor DPRD kota Kendari. Sayang, tidak satupun ‘Wakil Rakyat’ berada di kantor tersebut. Alhasil, sebagai ekspresi kekecewaan, massa aksi menyegel kantor DPRD kota kendari.

Hayadin Manaf

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut