Komnas Perempuan: Sistem Peradilan Gagal Memberi Rasa Keadilan Pada Korban Kekerasan

Komisi Nasional anti Kekekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeritik keputusan Mahkamah Agung (MA) RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh kuasa hukum Baiq Nuril.

Baiq Nuril, guru perempuan asal Mataram yang merekam percakapan asusila atasannya, dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Melalui siaran pers tertanggal 8 Juli 2019, Komnas Perempuan menilai putusan MA yang menolak PK yang diajukan oleh kuasa hukum Baiq Nuril telah mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA 3/2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

“Padahal, PERMA 3/2017 adalah sebuah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan,” kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana, seperti di kutip dari siaran pers Komnas Perempuan.

Menurutnya, akibat pengabaian tersebut, MA telah menghilangkan hak konstitusional seorang perempuan warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dia juga menilai, kasus ini menunjukkan keterbatasan sistim hukum Indonesia dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga memberi peluang praktik kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

“Keterbatasan sistem hukum ini bukan saja dari sisi materil, tetapi juga formil sebagai standar yang harus dijalankan peradilan, sejak dari penerimaan laporan hingga persidangan,” jelasnya.

Azriana menegaskan, kriminalisasi pada Baiq Nuril menjadi preseden buruk bagi hilangnya rasa aman bagi perempuan dan absennya negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual.

Karena itu, Komnas Perempuan mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan memastikan 9 jenis kekerasan seksual masuk dalam RUU tersebut.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan amnesti kepada Nuril Baiq sebagai langkah khusus sementara mengatasi keterbatasan sistim hukum Indonesia dalam melindungi warga Negara korban kekerasan seksual.

Untuk memastikan MA bisa lebih melindungi perempuan korban kekerasan, Komnas Perempuan meminta Hakim Pengawas Mahkamah Agung (MA) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan
atas pelaksanaan PERMA 3/2017 di lingkup pengadilan.

Terakhir, Komnas Perempuan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan zero tolerance terhadap perilaku kekerasan seksual di lingkungan Kemendikbud.

Rini Mardika

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut