Kisah Aktivis Zaman Bung Hatta: Pilih Beasiswa atau Indonesia Merdeka?

Memilih jalan perjuangan, apalagi demi kemerdekaan bangsa, bukan perkara sepele. Kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak pengorbanan, kata penulis novel best-seller yang digandrungi banyak anak muda melow itu.

Menjadi pejuang kemerdekaan, kalau kamu anak turunan ningrat atau orang kaya, bukan sekedar keluar dari zona nyaman, tetapi juga harus bersedia menyedekahkan nyawa.

Dan pahitnya lagi, sekalipun engkau sudah turut berkorban, bahkan menyetor nyawa, belum tentu dihargai. Seperti nasib komunis-komunis itu, yang andil dan pengorbanannya pada kemerdekaan Negeri ini tidak pernah direken  oleh Negara.

Tapi, ya..direken atau tidak, para pejuang sejati sebetulnya tidak butuh penghargaan. Seperti kata Bung Hatta, “pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya.”

Nah, bicara soal perjuangan yang butuh pengorbanan, ada kisah menarik dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mengambil kuliah di Negeri Belanda di tahun 1920-an.

Seperti dicatat sejarah, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda itu tidak sekedar “kupu-kupu” (kuliah-pulang, kuliah-pulang), tetapi mereka aktif membangun gerakan politik.

Awalnya, di tahun 1908, mereka dirikan organisasi bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia). Awalnya, organisasi ini hanya perkumpulan sosial belaka. Namun, setelah kedatangan tapol buangan dari Hindia Belanda, seperti Tjipto Mangungkusumo, Suwardi Suryadingrat, dan Ernest Douwes Dekker, organisasi ini beranjak radikal.

Dan makin radikal dan melengkung ke kiri, tatkala tokoh-tokoh organisasi ini terpapar ide-ide marxisme. Itu terjadi di tahun 1923, ketika Hindia-Belanda membuang dua tokoh komunis, Semaun dan Darsono, ke Negeri Belanda.

Singkat cerita, organisasi ini beranjak dari perkumpulan sosial biasa menjadi organisasi politik radikal. Bahkan, setelah mengubah nama menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia), organisasi ini mulai lancang berteriak Indonesia merdeka.

Ada kisah menarik yang diselipkan John Ingleson dalam bukunya, Mahasiswa, Nasionalisme dan Penjara: Perhimpunan Indonesia 1923-1928. Saat itu, pemerintah Belanda mulai terusik oleh ulah aktivis-aktivis mahasiswa anggota Perhimpunan Indonesia (PI), yang makin berani teriak Indonesia merdeka dan meminta dukungan dari Komunis Internasional (Comintern).

Saat itu, pemerintah Belanda melalui pejabat Menteri urusan Jajahan mencari cara untuk menekan mahasiswa-mahasiswa itu. Tetapi tidak dengan represi langsung, melainkan tekanan diam-diam.

Pada 12 Januari 1925, seperti dicatat Ingleson, Menteri urusan Jajahan mengeluarkan peringatan resmi kepada mahasiswa-mahasiswa yang disponsori oleh pemerintah alias penerima beasiswa untuk tidak terlibat gerakan politik.

Ancamannya tidak main-main: cabut beasiswa dan ditolak bekerja di pemerintahan/jawatan Belanda setelah tamat. Mahasiswa penerima beasiswa itu didata satu per satu, lalu dipantau aktivitas politiknya. Tentu saja, jika ketahuan terlibat gerakan politik, maka mahasiswa itu akan kehilangan beasiswa sekaligus mimpi menjadi pegawai di pemerintahan Hindia-Belanda.

Tetapi tekanan tidak berhenti di situ. Pemerintah Belanda juga memakai senjata paling ampuh: orang tua. Penasihat Menteri urusan Jajahan waktu itu, L.C. Westenenck, menghubungi Gubernur Jenderal dan Residen untuk mendata orang tua mahasiswa yang bekerja sebagai pegawai Belanda.

“Bila ayah seorang mahasiswa bekerja sebagai pegawai pemerintah, biasanya begitu, ia didesak untuk memperingatkan anaknya atau dalam beberapa kasus menyuruh anaknya pulang,” tulis Ingleson.

Seperti yang menimpa Arnold Mononutu, seorang mahasiswa anggota PI. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintah di Manado. Begitu Arnold ketahui terlibat gerakan PI, ayahnya diancam oleh Belanda akan dipotong semua tunjangannya.

Nasib serupan dialami oleh Raden Sudiono, aktivis PI lainnya. Ayahnya, Bupati di Purwerejo, juga ditekan oleh pemerintah Belanda. Ini yang membuat Sudiono meradang.

“Pemerintah Hindia-Belanda sudah keterlaluan menjalan politik divide et impera-nya, sampai-sampai pemerintah terlibat dalam masalah keluarga, mengadu ayah dan anak,” tulis Sudiono, seperti dikutip oleh Ingleson.

Tapi Sudiono bergeming dengan tekanan itu. Setahun berlalu, ia tetap bertahan di PI. Karena tidak mempan juga, Belanda menekan lebih keras orang tua Sudiono. Ayahnya kemudian mengirim surat ke Sudiono, yang isinya menyuruh dirinya keluar dari PI dan meminta maaf kepada Belanda atau pulang ke Hindia-Belanda.

“Dari surat itu tampaknya ayah lebih buruk dari seorang moderat. Apa yang harus kulakukan. Ayahku pro-Belanda, anaknya anti-Belanda,” keluh Sudiono.

Tekanan-tekana itu berdampak pada PI. Selain kehilangan beberapa anggota, organisasi yang dipimpin oleh Bung Hatta ini juga mengalami masalah kekuangan. Penyebabnya, banyak anggotanya yang kehilangan beasiswa dan dukungan finansial dari orang tua.

Untungnya, PI bukan organisasi politik kaleng-kaleng. Untuk mengatasi masalah keuangan itu, PI membentuk Fonds Nasional—semacam komite penggalang dana, untuk menggalang bantuan dari orang-orang Belanda maupun di Hindia Belanda yang bersimpati pada perjuangan mereka.

Tidak hanya itu, alumni yang sudah bekerja, baik di tanah air maupun di Negeri Belanda, diwajibkan menyetor sumbangan untuk Fonds Nasional itu.

Gayung bersambut, di tanah air, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) juga menggalang bantuan untuk meringankan beban PI.

Dengan sumbangan itu, perjuangan PI tetap berlanjut. Mahasiswa yang kehilangan beasiswa dan dukungan finansial dari orang tua tetap tinggal di Belanda dan berjuang. Keren, kan?

Nah, di zaman sekarang ini, yang katanya sudah era 4.0 ini, masih adakah aktivis mahasiswa yang diancam dipotong beasiswanya atau ditekan oleh orang tuanya karena aktivitas politiknya?

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut