Kiprah Tengah dari “Poros Tengah”

Seluruh rakyat Indonesia, yang mengikuti perkembangan politik dalam negeri, tentunya pernah mendengar nama “poros tengah”. Unsur politik yang bergabung dalam koalisi poros tengah, sejak kelahirannya tahun 1999, umumnya merupakan parpol-parpol berbasis agama (Islam) seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB), yang disebut terakhir nyaris tak lagi eksis. Poros ini pertama lahir menjelang pemilihan presiden 1999, kemudian berkiprah sepanjang pemerintahan (alm.) Gus Dur, sempat mengendapkan namanya, dan kemudian kembali mencuat di hari belakangan.

Gagasan menghidupkan kembali poros tengah tersebut disampaikan oleh PKS dan PPP dalam rangka menggalang ketidakpuasan unsur-unsur dalam setgab atas dominasi Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Muhaimin Iskandar adalah menyambut baik ide ini, namun baru sebatas untuk membahas “kepentingan partai-partai menengah” dalam penyusunan Undang-Undang politik (pemilu legislatif dan presiden). Sementara Partai Amanat Nasional (PAN), sejauh ini, berposisi menolak dihidupkannya kembali “poros tengah”, dan memilih untuk “memperkuat setgab” bersama Golkar dan PD.

Terlepas sementara dari perbedaan posisi partai-partai tersebut di atas, ada hal menarik, bahwa sepanjang kiprah sejak kelahirannya, parpol-parpol di poros tengah selalu memposisikan politiknya “menempel dan sekaligus kritis/menyerang” terhadap pemegang kekuasaan pusat (presiden). Ini terjadi sejak masih berkuasanya BJ. Habibie, kemudian beralih ke Gus Dur, Megawati, hingga SBY beberapa tahun terakhir. Istilah “oposisi kritis” yang diklaim sejumlah kalangan untuk dikenakan terhadap sikap ini adalah tidak tepat, karena pilihan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dengan sendirinya menghilangkan sikap oposisi. Namun, apapun istilah yang tepat, pilihan posisi ini telah menjadikan “poros tengah” sebagai kekuatan yang selalu aman dan nyaman, antara menjadi bagian dari penguasa dengan segala fasilitas dan kemudahan, tapi tetap melempar isu-isu kritis populis untuk dibenturkan pada penguasa, sekaligus untuk meraih simpati massa: misalnya, melalui isu penguasaan sumber daya ekonomi oleh kapitalisme asing (neoliberalisme) dan isu korupsi.

“Kiprah tengah” dari “poros tengah” ini direspon secara lugas oleh PDI Perjuangan. Melalui salah satu ketuanya, Cahyo Kumolo, PDIP meminta agar parpol-parpol yang masih berada di Setgab untuk keluar dari setgab (termasuk menarik kader-kadernya di kabinet) bila ingin bersama partai-partai oposisi menghadapi pemilu 2014. Permintaan dari PDI Perjuangan ini, dalam hemat kami, tidak mengada-ada, mengingat daya kritis rakyat yang semakin meningkat dalam menilai kiprah parpol-parpol selama ini. Sedikit atau banyak, parpol dengan perilaku ‘super oportunis’ dan ‘tidak berpendirian’ semacam ini terancam kehilangan dukungan dari massa rakyat, baik saat dan apalagi di luar pemilu.

Namun juga jangan dilupakan, bahwa persyaratan untuk bersatu tersebut baru berlandaskan pada aspek etika, dan belum didasari oleh kejelasan platform, terutama menyangkut penjajahan kembali oleh kapitalisme neoliberal yang dijalankan oleh pemerintahan koalisi setgab sekarang. Sudah saatnya seluruh parpol-parpol di luar koalisi setgab menunjukkan keseriusan mereka, dengan bersikap tegas terhadap masalah neoliberal yang sedang dijalankan pemerintahan setgab SBY-Boediono, dan membangun persatuan nasional yang kokoh di seluruh tingkatan. Sementara di sisi lain Partai Golkar dan Partai Demokrat dapat menyolidkan unsur-unsur ‘kimiawinya’ yang memang tampak sama, bahkan dalam jangka panjang. Kejelasan dan ketegasan berposisi ini yang kita terus cermati dari parpol-parpol di “poros tengah” sekarang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut