Ketika Rezim Neoliberal ‘Memeras’ UKM

Ilustrasi

Selama ini, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tumbuh dengan kekuatan sendiri. Dukungan pemerintah nyaris tidak ada. Alhasil, para pengusaha UMKM harus berjuang sendiri. Malahan, banyak kebijakan pemerintah yang justru “melindas” sektor UMKM.

Meski dianak-tirikan, UMKM jangan dianggap remeh. Hingga Juli 2013, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Tidak hanya itu, UKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, UMKM sudah menjadi ‘tulang punggung’ ekonomi nasional.

Namun, kedepan ini perjuangan UMKM akan makin berat. Pada tanggal 1 Juli mendatang, pemerintah akan memberlakukan pajak kepada UMKM. Skema pajak ini berlaku untuk usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Besaran pajak yang dikenakan yakni 1 persen dari omzet bulanan mereka.

Pajak tersebut sangat membebani pengusaha UMKM. Maklum, pajak 1% itu bukan dikenakan atas keuntungan, melainkan omzet. Padahal, lazimnya perusahaan dikenai pajak berdasarkan keuntungan. Jadinya, bila perusahaan tidak mencatat keuntungan, kewajiban membayar pajak pun tidak ada. Beda hal dengan UMKM yang dikenai pajak berdasarkan omzet. Setiap UMKM pasti punya omzet. Artinya, tanpa memperhitungkan untung atau tidaknya usaha mereka, UMKM akan tetap dikenai pajak.

Inilah rententan kebijakan rezim neoliberal membunuh UKM. Pekan lalu, rezim neoliberal menaikkan harga BBM. Kebijakan itu sangat memukul telak UMKM, terutama dari kenaikan biaya produksi dan distribusi. Selain itu, karena kenaikan harga BBM menggerus daya beli rakyat, maka pangsa pasar UMKM pun melemah. Dengan demikian, kenaikan harga BBM saja sudah mematikan UMKM.

Selain itu, kebijakan perdagangan bebas rezim SBY, termasuk ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), telah membuat banyak UMKM terseok-seok. Membanjirnya produk dari luar, terutama dari China, benar-benar membuat UMKM kehilangan pangsa pasar. Banyak yang gulung tikar karena kesulitan mengakses pasar.

Namun, kebijakan pajak bagi UMKM itu mencerminkan ketidakadilan. Di satu sisi, guna menaikkan penerimaan negara, rezim neoliberal sangat agressif memajaki rakyat dan usaha kecil. Tetapi, di sisi lain, rezim neoliberal justru memberikan insentif berupa keringanan pajak kepada perusahaan besar, khususnya korporasi asing.

Sekarang ini saja, demi merangsang investor asing masuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, rezim SBY memberlakukan begitu banyak insentif, seperti pemberlakuan tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, dan lain-lain. Di sektor migas, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi perusahaan ‘penjarah’ kekayaan alam Indonesia dengan pembebasan pajak eksplorasi migas.

Tidak hanya itu, banyak perusahaan besar–termasuk perusahaan asing–tidak membayar kewajiban pajaknya. Sampai saat ini, misalnya, 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri menolak membayar tagihan pajaknya. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ke-14 perusahaan milik Sukanto Tanoto itu harus membayar Rp 1, 24 Triliun, bila ditambahkan dengan denda, totalnya mencapai Rp 4,4 Triliun.

Selain itu, seperti diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 14 perusahaan asing di sektor minyak dan gas tidak pernah membayar pajak selama bertahun-tahun. Akibatnya, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 1,6 triliun. Bahkan, ada perusahaan yang tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1991.

Belum lagi, dalam APBN-P yang baru disahkan DPR tanggal 17 Juni lalu, pemerintahan SBY justru menggelontorkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk menalangi kejahatan Lapindo (milik Aburizal Bakrie) terkait luapan lumpur di Sidoarjo. Bayangkan, kejahatan bisnis Bakrie ditalangi negara, tetapi UMKM yang berjuang sendiri justru dipajaki oleh negara.

Selain itu, pemerintah sebetulnya masih punya piutang pajak yang sangat signifikan. Menurut FITRA,  jumlah total piutang pajak tersebut hingga per tanggal 31 Desember 2012 mencapai angka Rp 93 triliun. Lalu, pemerintah juga masih piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mempunyai nilai cukup signifikan, yakni piutang PNBP pada kejaksaan sebesar Rp 12,5 triliun, piutang PNPB Kementerian ESDM sebesar Rp 9 triliun, piutang PNPB Kemenkominfo sebesar Rp 2,5 triliun, dan piutang PNPB Kemenhut sebesar Rp 2 triliun.

Sudah begitu, di era kepemimpinan SBY, tingkat kebocoran pajak sangat tinggi. Tentu kita masih mengingat nama-nama mafia pajak seperti Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, dan lain-lain. Menurut catatan Ahmad Erani Yustika, seorang ekonom dari INDEF, tingkat kebocoran pajak tiap tahunnya berkisar Rp 150 triliun sampai Rp 200 triliun. Seharusnya rezim SBY berkonsentrasi untuk menutup lubang kebocoran pajak itu.

Dengan demikian, UMKM sangat pantas untuk menolak kebijakan pajak rezim neoliberal tersebut. Itu tak lebih kebijakan “pemerasan”. Seharusnya, mengingat kontribusi UMKM yang sangat besar bagi ekonomi nasional, pemerintahan SBY seharusnya memberikan insentif kepada UMKM, memberikan akses kredit, memberikan dukungan teknologi, dan memberikan jaminan pasar bagi produk UMKM.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut