Kesehatan Rakyat

Sejak 40 tahun lalu, Sukrisno sudah tinggal di Jakarta dan telah melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai warga resmi. Namun, seperti jutaan warga Jakarta lainnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, Sukrisno harus “pusing tujuh keliling” bila mengurus kesehatan diri dan keluarganya.

Meskipun tergolong miskin, Sukrisno tidak pernah mendapatkan kemudahan dalam mengakses kesehatan. Dia bukan pemegang kartu Jamkesmas ataupun fasilitas kesehatan orang miskin lainnya. Padahal, bagi orang miskin seperti Sukrisno, pendapatan mereka biasanya hanya bisa mencukupi kebutuhan makanan dan sekolah anak. Sehingga, untuk urusan kesehatan dan lain-lain, keluarga miskin seperti ini akan mengalami kesulitan.

Padahal, Indonesia pernah punya rencana pembangunan kesehatan yang baik, yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), yang dirancang oleh pemerintahan Bung Karno pada tahun 1952. Dalam konsep itu telah dibangun pusat-pusat kesehatan di setiap kecamatan dan penempatan dokter wajib di sana. Puskesmas dirancang untuk melayani kesehatan rakyat, dan oleh Dr. Leimena, diadakan pula pembinaan higiene dan sanitasi di komunitas rakyat paling bawah.

Untuk mempercepat pemenuhan tenaga dokter untuk kesehatan rakyat, Bung Karno memperkenalkan program yang disebut “studi terpimpin”, yang memotong masa studi dokter dari tujuh tahun menjadi enam tahun. Dengan begitu, setiap tahunnya bisa diperbanyak jumlah tenaga dokter yang siap di tempatkan di setiap kecamatan hingga desa-desa.

Sayang sekali, konsep kesehatan untuk seluruh rakyat ini tergelincir ketika Soeharto mengambil-alih kekuasaan. Puskesmas hanya menjadi balai kesehatan yang menerima pasien dan berjalan tidak maksimal.

Sekarang ini, situasi kesehatan rakyat semakin memburuk, terutama sekali setelah neoliberalisme resmi menjadi mazhab pemerintah. Memang ada program Jamkesmas untuk nasional dan Jamkesda di daerah, tetapi capaiannya sangat minim untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Program semacam itu, sebagaimana program sosial neoliberal lainnya, lebih bersifat pentargetan dan bersifat temporer. Jadi, alih-alih berbicara soal konsep kesehatan universal, program Jamkesmas/jamkesda hanya menargetkan sasaran-sasaran yang bersifat darurat, yaitu keluarga sangat miskin. Itupun sangat temporer, karena kebijakan ini bisa berubah tergantung siapa pejabat kesehatannya.

Masalah lainnya adalah minimnya anggaran yang diperuntukkan pemerintah untuk membiayai pembunuhan kesehatan rakyat. Mengecilnya anggaran kesehatan tidak terlepas dari pemangkasan subsidi sosial yang gencar dilakukan pemerintah.

Sekarang ini, ancaman terbesar bagi kesehatan rakyat adalah praktek neoliberalisme. Neoliberalisme melucuti kesehatan rakyat dari berbagai segi; (1) memangkas anggaran dan subsidi sosial, termasuk anggaran kesehatan. (2) privatisasi layanan kesehatan, khususnya rumah sakit umum dan pusat-pusat layanan kesehatan pemerintah lainnya. (3) menghilangkan tanggung jawab negara terkait pelayanan kesehatan bagi rakyat.

Dengan demikian, upaya apapun untuk mengangkat kesehatan rakyat, tetapi jika tidak memukul neoliberalisme, maka usaha itu akan menemui jalan buntu.

Pemerintah seharusnya menghidupkan kembali pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan memperluas jangkauannya hingga ke desa-desa dan kampung-kampung. Menyusul rencana ini, anggaran kesehatan perlu ditingkatkan dan difokuskan pada kesehatan rakyat (bukan membiayai kantor kementerian dan pejabatnya).

Selamat hari kesehatan nasional!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut