Kenaikan Tarif Dan Problem Listrik Nasional

Bersiap-siaplah untuk merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya, mulai tahun depan, Tarif Dasar Listrik (TDL) akan naik 15%. Kabarnya, kenaikan tarif ini berlaku untuk seluruh konsumen pengguna listrik berkapasitas daya mulai 1.300 Volt Ampere (VA) ke atas.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyetujui kenaikan ini. Rencananya, mekanisme kenaikan tarif ini akan dilakukan bertahap: pemerintah akan menaikkan TDL per-tiga bulan sebesar 4,3%. Alasan utama kenaikan TDL ini adalah subsidi energi yang memberatkan APBN.

Lagi-lagi, subsidi energi dituding sebagai “biang kerok”. Sebetulnya, argumentasi ini sudah berkali-kali dipatahkan. Sebab, ketika pemerintah berbicara soal pemborosan APBN, maka pokok persoalannya bukanlah subsidi. Lihatlah, dalam RAPBN 2013, anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp241,1 triliun, sedangkan subsidi listrik hanya Rp80,937 triliun. Disamping itu, pemerintah harus diingatkan pula, bahwa RAPBN 2013 justru kritis karena 25% anggarannya dipakai membayar utang luar negeri.

Argumentasi lain pemerintah pembengkakan biaya produksi. Katanya, biaya produksi listrik saat ini lebih tinggi ketimbang harga jual. Baiklah, coba kita periksa kebenaran argumentasi ini. Harga jual listrik ke rakyat saat ini adalah  Rp 700/kWh. Nah, masalahnya saat ini pemerintah masih mengandalkan BBM sebagai bahan baku listrik. Akibatnya, menurut hitungan-hitungan kasar, HPP listrik berbahan baku BBM mencapai Rp 3.500 per kWh.

Bandingkan jika pemerintah berani melakukan konversi ke bahan baku lain: batubara dan gas (BBG). Hitungan pengamat energi Kurtubi menyebutkan, kalau pemerintah menggunakan bahan baku batubara, maka HPP listrik hanya berkisar Rp 500-600/kWh. Sedangkan penggunaan bahan baku gas (BBG) hanya menghasilkan HPP listrik sebesar Rp 400-Rp 500 per kWh.

Artinya, dengan harga listrik sekarang sebesar 700/kWh, jika pemerintah melakukan konversi bahan baku, maka penjualan listrik pemerintah ke rakyat sudah untung. Sayang, pemerintah tidak punya politik energi yang baik. Dua jenis bahan bakar itu, batubara dan gas, lebih banyak diekspor dengan harga murah ke luar negeri.

Akan tetapi, persoalan kelistrikan nasional tak sederhana politik anggaran. Bagi kami, masalah pokoknya terletak pada absennya politik energi pemerintah. Di sini, seperti yang kita lihat, pemerintah tidak melihat politik energi, termasuk elektrifikasi, sebagai sesuatu yang vital bagi pembangunan nasional.

Tingkat elektrifikasi kita masih sangat rendah: 74,3 persen. Bandingkan dengan tingkat elektrifikasi di negara negara lain: Singapura (100 persen), Brunei Darussalam (99,7 persen), Malaysia (99,4 persen), Thailand (99 persen), Vietnam 97,6 persen, dan bahkan Filipina (89,7 persen). Kabarnya lagi, 60% rakyat Indonesia belum mengakses listrik sama sekali.

Bung Hatta pernah bilang, “industri tidak dapat dibangun jikalau tenaga penunjang primernya, yakni tenaga listrik, belum maksimal. Oleh karena itu, Hatta menegaskan, pembangunan atau eletrifikasi 100% harus menjadi prioritas tingkat tinggi. Artinya, gembar-gembor industrialisasi nasional hanyalah “pepesan kosong” jika tidak didahului dengan elektrifikasi 100%.

Karena itu, politik energi pemerintah harusnya menempatkan ketersediaan listrik sebagai hal paling pokok. Dan, karena itu pula, politik penganggaran di APBN juga mestinya diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur energi, pemeliharan, dan memacu produksi energi. Kalau perlu, pemerintah harusnya memangkas pos-pos anggaran yang tidak pokok tapi sangat boros, seperti belanja rutin aparatus negara dan pembayaran utang luar negeri.

Karena itu pula, politik kelistrikan nasional tak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Kita tahu, kenaikan harga TDL saat ini sangat terkait dengan rencana liberalisasi sektor hilir kelistrikan. Sebab, jika pemerintah menggunakan hukum pasar, maka sudah pasti hak dasar rakyat akan listrik tidak akan terwujud. Semangat liberalisasi sektor kelistrikan ini sangat nampak dalam UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Untuk mengatasi problem kelistrikan ini, pemerintah harus punya politik energi yang tepat. Bagi kami, politik energi yang tepat itu tak mungkin terjadi jikalau pemerintah tidak konsisten menjalankan pasal 33 UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut