Agar Pilkada Jakarta Lebih Berkualitas

Pilkada bukan sekedar soal rutinitas pemilihan. Bukan pula sekedar mekanisme demokrasi lima tahunan. Yang terpenting, Pilkada juga menyangkut masa depan massa-rakyat. Ini soal nasib rakyat dan daerahnya kedepan.

Karena itu, keberhasilan pilkada tak bisa diukur dengan sukses pelaksanaan belaka. Namun, hal yang terpenting, pilkada harus melahirkan kepemimpinan politik yang bisa merespon kebutuhan rakyat. Karena itu, kita diperhadapkan pada syarat-syarat agar pilkada itu bisa berkualitas dan demokratis.

Pertama, harus ada partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam pemilihan. Untuk itu, seluruh rakyat harus dijamin hak politiknya. Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus dituntaskan. Disamping itu, panitia penyelenggara harus memberi kemudahan seluas-luasnya untuk menggunakan hak politiknya.

Kita tahu, pada putaran pertama 11 Juli lalu, persoalan DPT sempat mencuat di permukaan. Alhasil, banyak warga DKI yang kehilangan hak politiknya. Disamping itu, kekacauan DPT bisa menjadi pintu bagi praktek “kecurangan” atau “manipulasi” suara.

Kedua, lembaga penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Panwaslu, harus bersikap netral. Sejak awal banyak pihak yang sudah meragukan netralitas KPU Jakarta dan Panwaslu.

Nah, ketidaknetralan itu makin terlihat akhir-akhir ini. Banyak pelanggaran Pilkada, mulai dari curi start kampanye hingga muatan kampanye yang berbau SARA, tidak digubris oleh KPU dan Panwaslu.

Bagi kami, KPU dan Panwaslu tidak boleh mentoleransi kampanye yang anti-demokrasi dan merusak platform kebangsaan kita. Bayangkan, kalau kampanye merendahkan etnis tertentu itu dibiarkan, negara bangsa bernama Indonesia ini tinggal menunggu waktu untuk “retak”. Apa gunanya pilkada berulang-kali kalau toh ujung-ujungnya meretakkan bangsa kita?

Kami mengusulkan: kandidat yang sengaja menggunakan isu SARA segera didiskualifikasi. Bagi kami, bagaimana kita bisa menagih komitmen orang itu membangun bangsa jikalau kampanyenya saja sudah menghalalkan perpecahan di kalangan bangsa sendiri.

Ketiga, segala bentuk “politik uang” harus dilawan. Di sini, politik uang tidak bisa dimaknai sekedar pemberian barang berbentuk uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Akan tetapi, program sosial yang tiba-tiba dikucurkan menjelang pilkada harus dianggap sebagai bentuk politik uang.

Akhir-akhir ini, misalnya, sedang gencar-gencarnya program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Bagi kami, ini salah satu bentuk trik dari pihak incumbent untuk menarik simpati pemilih dari kalangan miskin. Apalagi jika pembagian Jamkesda itu dilakukan melalui struktur pemenangan kandidat incumbent.

Keempat, pilkada harus mengutamakan pertarungan gagasan dan program. Ada baiknya setiap kandidat menjual “gagasan” dan program, bukan menjual isu SARA dan intimidasi. Di samping itu, ada baiknya masing-masing kandidat mendetailkan program-programnya itu dan bagaimana mempraksiskannya.

Kelima, rakyat harus diberi informasi seluas-luasnya mengenai masing-masing kandidat. Informasi yang dibutuhkan oleh rakyat adalah program dari masing-masing kandidat dan rekam jejaknya.

Rekam jejak itu penting. Sebab, rekam jejak bisa menjadi bukti otentik untuk menguji komitmen setiap kandidat. Ambil contoh, kita tidak akan mungkin percaya kepada seorang calon pemimpin yang punya rekam jejak menggusur PK5 bisa memperjuangkan kepentingan PK5. Atau, mana mungkin seorang kandidat yang doyan melakukan privatisasi berjanji akan menerapkan layanan publik yang murah dan terjangkau bagi rakyat.

Keenam, KPU—atau lembaga apalah—harus membuat mekanisme untuk memaksa kandidat merealisasikan janjinya. Bisa saja, misalnya, setiap kandidat diharuskan menanda-tangani semacam “kontrak politik”. Tetapi kontrak politik ini bersifat mengikat kandidat terpilih hingga jabatannya berakhir.

Nah, di dalam kontrak politik itu disebutkan program masing-masing kandidat. Jadinya, kalau nanti terjadi penghianatan atau pengingkaran terhadap isi kontrak politik, maka si kandidat terpilih harus “mengundurkan diri”. Ada bagusnya kontrak politik ini diatur di dalam Undang-Undang.

Jakarta adalah Ibukota Republik Indonesia. Dalam politik, orang sering menyebut Jakarta sebagai barometer politik nasional. Kita berharap, pilkada Jakarta bisa menjadi awal untuk menyulam mimpi perubahan di Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut