Kembalikan PRJ Menjadi ‘Pesta Rakyat’

Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun 2011 diisi kebanyakan korporasi besar.

Pada awalnya, Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair memang dirancang sebagai “pesta rakyat”. Terbukti, pada penyelenggaraan pertama tahun 1968, PRJ menyedot 1,4 juta orang pengunjung. Jumlah itu terbilang fantastis untuk ukuran penduduk Jakarta saat itu.

Sejak itu, PRJ pun jadi pesta tahunan warga Jakarta. Dalam perjalanannya, PRJ berkembang sangat pesat. Hingga membuat kelompok bisnis “ngiler” untuk menjadikan PRJ menjadi ajang untuk menggali keuntungan. Karena itu, pada tahun 1992, PRJ mulai dipindahkan ke kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Sejak itu pula PRJ dikelola oleh PT JIExpo milik Murdaya Poo.

Selain itu, sejak dikelola oleh PT JIExpo, orientasi PRJ makin mengarah ke profit (keuntungan). PRJ pun terlihat jadi ajang pameran dagang belaka. Tak heran, banyak yang menyindir PRJ tak ubahnya “pesta kapitalis”. Padahal, karena merupakan rangkaian dari HUT DKI Jakarta, PRJ seharusnya menjadi ajang kebudayaan juga.

Selain itu, PRJ juga makin makin ekslusif. Tidak semua warga Jakarta, khususnya dari golongan ekonomi bawah, bisa mengakses PRJ. Harga karcis masuk PRJ sebesar Rp 25.000 untuk hari biasa dan Rp 30.000 untuk hari libur. Sedangkan tarif parkir sepeda motor Rp 10.000 sekali masuk dan mobil Rp 20.000 sekali masuk.

Bayangkan, dengan tiket semahal itu, rakyat miskin tentu kesulitan untuk masuk dan menikmati PRJ. Sudah begitu, harga makanan dan barang-barang di Jakarta serba mahal. Alhasil, kalaupun bisa masuk, orang hanya datang untuk melihat-lihat.

Beruntung, masalah itu tertangkap juga oleh Pemda DKI Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, PRJ telah kehilangan roh-nya sebagai hiburan rakyat karena tiket masuk yang sangat mahal. “PRJ harus dikembalikan ke ruhnya yang semula. Itu pesta rakyat harusnya tiketnya tidak mahal, UKM harus didominankan, kalau yang sekarang kayak (seperti) pameran dagang,” kata Jokowi.

Karena itu, ada keinginan besar dari Pemda DKI untuk mengembalikan PRJ sebagai pesta rakyat. Tak hanya itu, Pemda DKI juga berencana mengembalikan tempat penyelenggaraan PRJ ke kawasan Monas Jakarta. Tentu saja, bagi rakyat Jakarta, ide pemda DKI Jakarta ini sangat positif.

Terlepas dari perdebatan tempat, tetapi ide Pemda DKI Jakarta mengembalikan PRJ menjadi “pesta rakyat” patut disambut positif dan diberi dukungan. Pesta rakyat ini penting sebagai medium interaksi sosial bagi rakyat dari berbagai kalangan. Apalagi, penduduk Jakarta ini berasal dari beragam etnis dan suku bangsa.

PRJ ini juga seharusnya menjadi ajang untuk mengangkat kebudayaan rakyat. Mengingat momentum PRJ adalah HUT Jakarta, maka sudah sepantasnya aspek kebudayaan dan kreativitas rakyat ditonjolkan. Menurut kami, kalau bukan ajang seperti PRJ, kapan lagi kebudayaan rakyat diberi tempat dan dikembangkan. Yang dipentaskan bukan hanya band-band ngetop, tetapi kesenian rakyat pun harus diberikan tempat.

PRJ juga seharusnya menjadi tempat bagi usaha ekonomi rakyat, bukan hanya segelintir bisnis besar. Pihak pengelola hanya menyediakan 40 persen gerai untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sisanya untuk bisnis besar. Padahal, dengan kekuatan modalnya, bisnis besar itu sudah bisa jalan dan promosi sendiri tanpa PRJ. Justru ekonomi rakyat, terutama UMKM dan industri kreatif, yang selama ini tidak punya kemampuan untuk melakukan promosi, seharusnya menjadi prioritas utama di PRJ.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut