Kekuasaan Dan Korupsi

Sebuah media massa nasional dengan sesumbar menyebut Nazaruddin sebagai koruptor terbesar dalam sejarah Indonesia. Tetapi media tersebut tidak merinci kategori apa yang dipergunakan sehingga Nazaruddin dinobatkan sebagai koruptor terbesar dalam sejarah Republik.

Jika kita lihat dari nilai korupsinya, kasus Nazaruddin jelas kalah dari skandal Bank Century yang bernilai Rp6,7 Triliun. Atau, bandingkan dengan kasus BLBI yang bernilai ratusan triliun. Dalam dua kasus terakhir, pemerintah dan KPK seperti tidak punya gigi untuk meringkus para pelakunya. Bahkan, pelaku skandal Bank Century tidak pernah tersentuh proses hukum. Sri Mulyani, salah satu tersangka kasus Century, malah akan diberi tanda jasa oleh Presiden pada 17 Agustus mendatang.

Yang membedakan nasib Nazaruddin dan Sri Mulyani adalah predikat mereka; Nazaruddin seorang politisi, sedangkan Sri Mulyani adalah seorang intelektual atau teknokrat. Dalam dunia neoliberal, korupsi selalu cenderung diasosiasikan dengan lembaga politik: politisi dan parpol. Sedangkan teknokrat dianggap bersih, karena terbebas dari kepentingan manapun.

Tudingan ini makin dibumbuhi dengan dimunculkannya data-data yang menunjukkan lembaga politik sebagai lembaga terkorup. Overgeneralisasi semacam ini semakin membuat rakyat alergi terhadap politik dan politisi. Dan, pada gilirannya, rakyat semakin pasif dalam kehidupan politik.

Sebagian besar kritikus kita masih bersandar pada hukum besi Lord Acton, bahwa “kekuasaan itu cenderung untuk korup dan kekuasaan absolut pasti korup”. Dengan berpegang pada hukum ini, maka setiap yang memegang kekuasaan patut dicurigai akan tergoda oleh korupsi.

Apakah kekuasaan identik dengan korupsi?

Ada dalam sebuah periode sejarah Indonesia, ketika Republik Indonesia ini baru dilahirkan, penyelenggara kekuasaan adalah orang-orang sederhana dan gaya hidup yang sederhana pula. Mimpi mereka adalah kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa. Para pendiri bangsa ini adalah bagian dari orang-orang dan generasi tersebut.

Orang-orang seperti Soekarno, Tan  Malaka, Amir Sjarifuddin, Hatta, Sjahrir dan lain-lain adalah orang-orang yang digerakkan oleh ideologi dan cita-cita besar. Karena ideologi dan cita-cita besar itu, para pendiri bangsa itu rela mengorbankan apapun demi rakyat dan bangsanya.

Tetapi lihatlah sekarang. Kapitalisme telah merusak semua nilai-nilai luhur itu. Kapitalisme mengajarkan kepada generasi kita tentang individualisme, konsumtifisme, nihilism, dan apatisme. Para intelektual telah berikrar bahwa ideologi telah mati dan cita-cita besar hanya melahirkan tragedi kemanusiaan. “Bukannya menciptakan masyarakat tanpa kelas, tetapi malah melahirkan negara partai dan terror,” begitulah kritik mereka.

Partai politik pun menjauh dari ideologi. Sekarang, tidak menjadi soal apakah parpol itu berideologi atau tidak, tetapi yang jelas harus punya uang dan sumber daya. Untuk memikat suara rakyat, parpol tidak lagi menjual program politik dan cita-cita masa depan, melainkan menjual sebelebriti yang sama sekali tak mengerti politik atau menebar uang.

Siapa yang patut disalahkan?

Parpol adalah alat perjuangan politik. Dalam sejarah perjuangan bangsa, parpol punya peranan penting dalam menghimpun massa rakyat untuk memperjuangkan Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, adalah tidak tepat untuk menghujati parpol sebagai biang masalah, tetapi tidak pernah menghujati kapitalisme dan demokrasi liberal sebagai biang kerok sebenarnya. Demokrasi liberal harus ditanggalkan, dan kita kembali kepada demokrasi yang diamanatkan para pendiri bangsa: demokrasi kerakyatan atau sosio-demokrasi.

Parpol harus dikembalikan sebagai alat perjuangan politik. Ia harus punya ideologi dan program politik. Parpol harus menjadi alat perjuangan massa. Ia harus hadir di tengah massa setiap saat, bukan hanya lima tahunan sekali seperti sekarang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut