Kedubes Norwegia Pertimbangkan Kasus Pulau Padang Dalam Kerjasama Dengan Indonesia

Lima orang perwakilan petani Pulau Padang dan Serikat Tani Nasional (STN) bertemu dengan pihak Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, siang tadi (18/5).

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, para petani menyampaikan beberapa bukti mengenai ketidak-konsistenan pemerintah Indonesia dalam menjalankan program reducing emission from deforestation and degradation of forest (REDD).

Salah satu persoalan yang diangkat petani adalah pembukaan hutan dan lahan gambut seluas 41.205 hektar untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Dan, untuk diketahui, pembukaan HTI ini dilegalkan melalui SK menhut nomor 327/2009.

Menurut ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Riduan, dengan pembukaan hutan dan lahan gambut di Pulau Padang, maka pemerintah Indonesia sebetulnya sudah tidak serius menjalankan program moratorium penebangan hutan dan lahan gambut.

Menanggapi penyampaian masyarakat pulau padang itu, pihak dubes Norwegia mengaku secara politik tidak bisa mengurusi persoalan yang menyangkut urusan dalam negeri Indonesia.

Meski begitu, menurut mereka, dalam kerangka kerjasama dengan antara Indonesia dan Norwegia soal pengurangan emisi, pemerintah Norwegia akan menjadi laporan para petani pulau pada sebagai masukan evaluasi mereka.

Kedubes Norwegia diwakili oleh Hege Karsti Ragnhildstveit, Counsellor for Forest and Climate Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia. Menurut Hege, semua persoalan itu akan diputuskan melalui keputusan Instruksi Presiden (Inpres) RI tentang moratorium penebangan kawasan hutan alam dan gambut.

Inpres itu sendiri sudah tiga kali tersendat dan belum dikeluarkan hingga sekarang. Sebelumnya, ada kabar yang menyebutkan bahwa Presiden SBY akan mengeluarkan Inpres itu pasca KTT ASEAN di Jakarta. Akan tetapi, dengan alasan tidak jelas, sampai sekarang Impres itu belum juga dikeluarkan

Lebih lanjut, pihak Kedubes Norwegia berharap kerjasama dengan pihak pemerintah Indonesia mengenai perubahan iklim dilandasi komitmen yang sama kuat, tidak setengah-setengah.

Oleh karena itu, terkait kasus pulau padang, hal itu akan dikroscek kebenarannya dan akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi kerjasama Indonesia dan Norwegia. Apalagi provinsi Riau masuk dalam proyek percontohan mengenai kerjasama ini.

Menurut Wiwik Widyanarko, sekjend KPP STN, pihak Norwegia sebaiknya mempertanyakan ulang komitmen pemerintah Indonesia mengenai perubahan iklim. “Jangan sampai pemerintah Indonesia cuma mau uangnya atau hibanya, tapi tidak serius menjalankan programnya,” katanya.

Selain itu, karena kesepakatan oslo baru dilakukan pada tahun 2010, maka keputusan yang keluar sebelum 2010 tidak termasuk dalam bidang kerjasama ini. Dengan demikian, SK menhut nomor 327/2009 tidak masuk dalam kategori kerjasama ini.

Hanya saja, kalau benar terjadi pelanggaran, maka kejadian pulau padang ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi kedubes Norwegia untuk menilai kerjasama perubahan iklim dengan Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut