Kedaulatan Nasional, Dari Wacana Ke Tindakan

Jokowi-JK2

Dalam tujuh bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, beberapa kali publik disuguhi wacana yang berhubungan dengan kedaulatan ekonomi-politik nasional. Di dalamnya termasuk wacana untuk menegakkan kedaulatan maritim, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan tambang atau sumber daya mineral, serta kedaulatan dalam sumber pembiayaan (kemandirian).

Dalam acara puncak peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung lalu, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kritik terhadap pemikiran yang menggantungkan harapan pada institusi seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dunia. Sebagaimana diketahui, institusi-institusi global tersebut selama ini berperan mendikte kebijakan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga mengikuti jalan liberalisme yang menimbulkan banyak persoalan.

Terakhir, tanggal 26 Mei 2015, Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan pemerintah akan mengambil-alih Blok Mahakam dan PT. Freeport dari penguasaan korporasi asing secara bertahap.

Kritik

Memang, wacana kedaulatan dan kemandirian seperti disampaikan di atas bukan hal baru. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak kalangan yang menaruh perhatian terhadap isu tersebut. Di pilpres 2014 lalu masalah ini terangkat sebagai isu utama yang diusung oleh kedua pasang calon. Tampaknya telah terbaca, bahwa kapitalisme yang dibebaskan tanpa kendali merasuk dalam tata kehidupan masyarakat, sembari memangkas peran sosial negara, bukan saja memperlebar kesenjangan sosial serta menciptakan kemiskinan masif dengan sekian banyak dampaknya, tapi juga berpotensi menghancurkan bangsa ini.

Bila diperhatikan, pemerintahan Jokowi seperti coba mengurai masalah kedaulatan ini dari beberapa isu spesifik; seperti rencana meningkatkan produksi kedelai, mengatasi pencurian ikan, dan sejenisnya. Di satu sisi, langkah ini dapat dinilai positif karena wacana kedaulatan akan semakin mengawang sebagai jargon bila persoalannya tidak mampu dirumuskan secara kongkrit. Di sisi yang lain, paradigma ini dapat pula menjadi tidak komprehensif sehingga terkesan pemerintah berpikir dan bertindak secara parsial, hanya peduli pada isu tertentu dan lalai terhadap banyak aspek kedaulatan lain yang jauh lebih luas.

Gagasan besar Trisakti yang mencakup berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, adalah konsep yang sangat komprehensif apabila mampu dijabarkan pada tiap-tiap bidang (ekonomi, politik, dan budaya) dengan variabel persoalan yang terperinci bersama rumusan penyelesaiannya. Persoalannya, tidak tampak adanya kesatuan pemikiran antara presiden, wakil presiden, dengan jajaran pembantunya sampai ke jajaran birokrasi yang sudah tercengkram oleh mindset lama; termasuk banyak kepala daerah. Salah satu contoh, ketika Mensesneg Pratikno menyampaikan rencana presiden mengambilalih Freeport dan Blok Mahakam, sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro malah mengatakan tidak tahu apa-apa.

Ketidaktahuan Menteri Keuangan terhadap rencana besar tersebut sebangun dan serupa dengan kebijakan sejumlah kementerian lain yang tidak mencerminkan adanya implementasi Trisakti. Situasi ini menimbulkan praduga; pertama, haluan Trisakti yang dikampanyekan Jokowi-JK ternyata belum dijabarkan ke dalam program atau rencana kerja kongkrit yang menuntut koordinasi antar institusi pemerintahan. Dengan demikian belum muncul pemahaman bersama dari seluruh jajaran kementerian; kedua, Jokowi selaku pemimpin pemerintahan belum atau tidak mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik dan birokrasi untuk mendukung rencananya; atau, ketiga, pemerintahan Jokowi-JK memang tidak sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan gagasan Trisakti.

Kongkritkan dengan Persatuan Nasional

Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa melepas cengkraman kuku-kuku imperialisme dari tubuh  bangsa ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu kunci keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK adalah mengkonsolidasikan seluas mungkin kekuatan politik serta jajaran pemerintahannya dalam persatuan nasional di atas platform Pancasila, berpedoman UUD hasil revolusi nasional 1945, serta kerangka pemikiran Trisakti.

Keberhasilan konsolidasi ini sendiri memang membutuhkan komunikasi yang konstruktif di kalangan politisi. Misalnya, dukungan yang disampaikan Fraksi Gerindra DPR RI atas rencana pengambil-alihan Freeport dan Blok Mahakam harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintahan Jokowi. Artinya, pembelahan antara KIH dan KMP warisan kompetisi pilpres lalu sudah saatnya dipertimbangkan kembali relevansinya. Toh, di jajaran KIH sendiri tidak semuanya benar-benar pro pada politik Trisakti.

Tetapi, faktor terpenting yang mutlak dibutuhkan adalah partisipasi massa rakyat untuk mendukung proyek Trisakti itu sendiri. Sementara partisipasi membutuhkan kesadaran yang diorganisasikan dan dimobilisasikan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Di sinilah tantangan terberat bagi pemerintahan Jokowi; apakah ia sanggup memperluas spektrum politik pendukung Trisakti sembari membuktikan implementasi keberpihakannya terhadap kepentingan nasional, atau ia akan tenggelam bersama jargon yang terlampau berat untuk direalisasikan dalam situasi obyektif kini.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut