Tegakkan Pasal 33 UUD 1945!

Pasal 33 UUD 1945

Pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla membuat kejutan besar. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pemerintahan yang terpilih melalui Pemilu 2014 ini mengumukan rencananya mengambil alih Blok Mahakam dan PT Freeport Indonesia.

Menurut Pratikno, pengeloaan Blok Mahakam akan diserahkan kepada Pertamina. Untuk diketahui, ladang gas terbesar kedua di Indonesia itu masih dikangkangi oleh dua korporasi asing, yakni  Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corp (Jepang), hingga tahun 2017.

Sementara untuk Freeport, karena kontraknya baru berakhir tahun 2021, maka pemerintah secara bertahap akan memperbesar kepemilikan sahamnya di korporasi asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Diharapkan, skema ini akan memperbesar manfaat fiskal dan ekonomi dari Freeport ke pihak Indonesia.

Disamping itu, pemerintah juga berencana mengubah format relasi bisnis dengan Freeport, dari model Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan skema baru ini, posisi negara akan lebih kuat di hadapan korporasi dalam proses negosiasi.

Sebetulnya, pengumuman pemerintah ini sudah lama ditunggu-tunggu. Maklum, pada saat kampanye Pilpres lalu, Jokowi-JK memang getol mengusung isu kedaulatan ekonomi, politik, dan budaya, yang kemudian dirangkum menjadi “Trisakti”. Isu-isu bertemu dengan harapan rakyat saat itu.

Makanya, begitu pemerintahan Jokowi-JK resmi berkuasa, rakyat menunggu sebuah aksi politik nyata untuk mewujudkan cita-cita Trisakti tersebut. Sayang, yang ditunggu-tunggu tidak terjadi. Sebaliknya, warna kebijakan ekonomi-politik pemerintahan Jokowi-JK tidak berbeda jauh dari rezim sebelumnya: bergantung pada modal asing, mengalihkan tata-niaga sejumlah barang publik (BBM, gas elpiji, tarif listrik, dan lain-lain) ke mekanisme pasar, dan tetap khusyuk melanjutkan proyek MP3EI.

Karena itu, keputusan pemerintah Jokowi-JK untuk mengambil alih Blok Mahakam dan Freeport patut diapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang serius untuk menegakkan kedaulatan bangsa di lapangan ekonomi. Dan kita berharap, langkah dan kebijakan pemerintah berikutnya benar-benar dalam koridor perjuangan mewujudkan Trisakti.

Tetapi kita juga harus kritis. Belajar dari pengalaman 7 bulan ini, pemerintahan Jokowi-JK kerap inkonsisten dengan ucapan dan janjinya. Dan gejalanya mulai nampak. Tak berselang sehari setelah pengumuman Mensesneg itu, wartawan mempertanyakan detail rencana pemerintah menguasai saham Freeport kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menteri Bambang mengaku tidak tahu rencana itu. “Saya tidak tahu. Siapa yang ngomong?” ujar Bambang, seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (26/5/2015).

Bambang mengaku, rencana pengambilalihan saham belum dibicarakan secara paripurna di lintas Kementerian berikut alokasi dananya. Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa dana APBN tidak mungkin dipakai untuk membeli saham Freeport. “Tidak ada (alokasi dana di APBN). Belum dibicarakan dan saya belum dengar,” tuturnya.

Dan, ironisnya, bukan cuma Menkeu yang belum tahu. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga belum mendengar wacana pengambilalihan Freeport Indonesia oleh pemerintah. “Tidak, saya belum tahu tentang hal tersebut. Saya saja baru dengar,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (26/5/2015).

Ini menjelaskan beberapa hal. Pertama, rencana ini belum menjadi kesepakatan bulat di pemerintah: Presiden, Wapres, dan Menteri-Menteri Kabinet. Kedua, pemerintah belum punya skema konkret, termasuk skema pembiayaan, untuk menjalankan rencana besar tersebut. Ini jelas persoalan. Padahal, rencana tersebut punya konsekuensi ekonomi dan politik.

Namun, anggaplah, rencana itu serius dijalankan. Di sini, kami memberi beberapa masukan kritis. Pertama, Blok Mahakam dan Freeport hanyalah contoh kecil dari penguasaan asing terhadap kekayaan alam kita. Faktanya, dominasi modal asing sudah berhasil menerobos semua bidang ekonomi kita, seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, perbankan, transportasi, layanan publik, dan lain-lain. Artinya, keputusan mengambil alih Blok Mahakam dan Freeport harus diletakkan sebagai titik awal dari perjuangan yang lebih luas untuk mengembalikan aset dan kekayaan nasional ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Kedua, keputusan pemerintah untuk mengambil alih aset atau kekayaan alam nasional dari cengkeraman modal asing harus dibarengi dengan kebijakan yang membatasi arus masuk dan ruang gerak modal asing. Tanpa melakukan itu, Jokowi-JK tak ubahnya menguras air di tengah lautan.

Masalahnya, selama 7 bulan berkuasa, Jokowi-JK sangat getol mengundang investor asing. Tidak hanya itu, Jokowi-JK juga terus menumpuk utang luar negeri. Jadi, jelaslah bahwa pemerintahan Jokowi-JK masih sangat bergantung pada modal asing. Sudah begitu, hingga hari ini, Jokowi-JK belum memperlihatkan niat politik untuk mencabut semua Undang-Undang (UU) yang membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi kapital asing.

Kita bukan anti-modal asing secara membabi buta. Selama kapital asing masih dominan, bahkan menguasai, maka ekonomi nasional akan sulit berkembang. Karena, modal asing punya logikanya sendiri: mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa kontrol dan pembatasan ruang-gerak, modal asing akan mengambil bentuk imperialistiknya: menjarah bahan baku, mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah, menguasai pasar domestik, dan mencari ruang akumulasi baru untuk berkembang biak.

Di tahun 1930-an, Bung Hatta sudah memperingatkan, “kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh pemilik modal asing.” Kalau tampuk produksi dipegang oleh pihak asing, maka orientasi produksi dan distribusi keuntungannya sulit dikelola sesuai dengan kebutuhan nasional kita. Jika hal itu terjadi, maka jalan pembangunan ekonomi bisa melenceng dari cita-cita memakmurkan rakyat.

Karena itu, kalau alasan keterbatasan modal dalam negeri menjadi alasan untuk memanggil investor asing, maka ada koridornya harus jelas: Satu, tidak boleh masuk di sektor ekonomi strategis dan menguasai hajat hidup rakyat; Dua, harus disubordinasikan dibawah strategi ekonomi nasional; Tiga, tidak merampas hak-hak rakyat dan merusak ekologi; dan Keempat, tidak memperlakukan rakyat Indonesia tak ubahnya kuli yang boleh dibayar murah.

Ketiga, pengambilalihan aset bangsa yang dikuasai korporasi asing hanyalah langkah awal untuk memulihkan kedaulatan negara atas kekayaan nasionalnya. Selanjutnya, ada tugas yang lebih penting, yaitu memastikan tata-kelola di tangan negara atau bangsa sendiri bisa mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Ini mandat pasal 33 UUD 1945.

Bagi kami, langkah awal untuk menegakkan Trisakti di lapangan ekonomi adalah dekolonialisasi, yakni perombakan struktur dasar perekonomian kita, dari ekonomi bercorak kolonialistik menjadi ekonomi nasional yang berdikari. Di sini, urusannya bukan cuma soal pengambilalihan atau nasionalisasi, tetapi juga soal perombakan struktur kepemilikan, pengorganisasian produksi, dan orientasi produksi. Semuanya harus mengacu pada pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen).

Karena itu, jika Jokowi-JK memang konsisten mau menjalankan Trisakti, maka kewajiban mereka adalah membumikan amanat pasal 33 UUD 1945 dalam dalam praktek kebijakan ekonomi. Memang itu tidak gampang, tetapi harus dilakukan demi Bangsa dan Negara!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Arie AZzharr

    yang membuat indonesia tidak mampu memodalinya sendiri dikarnakan terlalu melimpah..nya pengeluaran keuangan untuk biaya bangunan dan gaji pejbat serta tunjangan2nya.. jika pemerintah tidak meminimalisirknnya.. mka tidak akan ada perubahan.. belum proyek2 pemerintah yang dananya melambung tinggi… untuk pengambilann alih freeport.. indonesia belum mampu untuk mndanainya .. bahkan terdengar jika indonisia mampu untuk mendanainya itu karna negara akan meminjam dana kepda negara asing.. semuanya akan sama aja.. tidak akan ada perubahan ..